Melihat Pasal 547 yang Mengancam Anies Baswedan 3 Tahun Penjara

Merdeka.com - Kehadiran Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di acara Konferensi Nasional Partai Gerindra di Bogor, Senin 17 Desember lalu berbuntut panjang. Anies dilaporkan ke Bawaslu hingga terancam kena pidana 3 tahun bui.

Bawaslu Kabupaten Bogor, Irvan Firmansyah mengatakan, tindakan Anies yang mengacungkan kedua jari di acara Gerindra berpotensi melanggar Pasal 547 UU Pemilu. Dua jari identik dengan kampanye Prabowo-Sandiaga di Pilpres 2019.

"Dugaannya ada (pidana), tapi belum (diputuskan)," kata Irvan usai memberikan klarifikasi di Bawaslu RI, Senin 7 Januari lalu.

Pasal ini menuai perdebatan. Salah satunya dari Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun. Menurut dia, pasal 547 UU Pemilu Tahun 2017 merupakan tentang larangan menyalahgunakan kekuasaan bagi pejabat negara, termasuk gubernur. Bukan melarang seorang punya preferensi politik.

Refly menilai, Anies Baswedan maupun Gubernur Jabar Ridwan Kamil sah saja memiliki preferensi dalam politik di Pilpres 2019.

"Kalau cuma mengacungkan jari pun, tidak perlu cuti. Yang cuti itu kalau ikut kampanye yang mungkin akan meninggalkan tugasnya sebagai kepala daerah," tulis Refly dalam akun Twitternya, Kamis (10/1).

Pasal 547 itu berbunyi: Setiap pejabat negara yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu dalam masa Kampanye, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak Rp 36 juta.

"Menafsirkan dan menerapkan pasal itu harus rasional dan proporsional. Yang jelas jelas dilarang menunjukkan preferensi politik dengan simbol jari karena harus netral itu antara lain ASN, baik PNS maupun PPPK (Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja)," tegas Refly.

Refly kemudian menjelaskan sederet jabatan yang dilarang melakukan kampanye atau ikut ke dalam politik praktis. Di antaranya, hakim, BPK, BI, direktur, komisaris dan dewan pengawas BUMN/BUMD termasuk karyawannya.

Selanjutnya, pejabat negara yang bukan anggota parpol. Kemudian yang menjabat pimpinan di lembaga nonstruktural, ASN, TNI-Polri, kepala dan perangkat desa, badan musyawarah desa, WNI yang tidak punya hak memilih.

"Kalau mereka terlibat atau dilibatkan dalam kampanye, itu merupakan tindak pidana Pemilu," tutup Refly.

Anies Baswedan telah memenuhi panggilan Bawaslu RI dan telah menjawab 27 pertanyaan yang diajukan. Kini Bawaslu tengah menimbang, apakah kehadiran dan dua jari Anies di acara Gerindra itu melanggar UU Pemilu atau tidak.

Usai diperiksa, Anies mengapresiasi kinerja Bawaslu. Menurut dia, setiap orang punya perspektif berbeda atas simbol.

"Setiap orang bisa memiliki interpretasi atas simbol. Normalnya kalau orang mengatakan dua jari ya pakai jari telunjuk dan jari tengah dan selama ini juga pasangan (calon) selalu menggunakan dua itu," ujar Anies usai diperiksa.