Menaikkan Gaji Birokrat ala Prabowo Dinilai Tak Lantas Hilangkan Korupsi

Merdeka.com - Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto mengatakan bakal menaikkan gaji birokrat sebagai upaya pemberantasan korupsi. Ia menilai persoalan kurangnya kesejahteraan yang memicu para aparatur sipil negara (ASN) tergiur duit panas dari kalangan swasta, seperti yang belakangan terjadi.

Hal itu dinilai tidak lantas serta merta menghilangkan praktik korupsi. "Beberapa paparan yang disampaikan Pak Prabowo maupun pasangannya Pak Sandiaga Uno dalam debat kemarin tidak masuk akal. Contohnya menyiratkan bahwa menaikkan gaji birokrat berarti sama dengan menghilangkan korupsi adalah hal yang menyesatkan. Kenaikan gaji tidak berbanding lurus dengan hilangnya korupsi," kata Ketua Umum Partai PKPI Diaz Hendropriyono di Jakarta, Jumat (18/1).

Ia mengambil contoh yang terjadi di Singapura dan Denmark. "Denmark merupakan negara dengan indeks korupsi terkecil berdasarkan data Transparency International, sedangkan Singapura ada di peringkat ke 7. Namun, gaji dari pemimpin birokrasi (kepala pemerintahan) di Singapura justru jauh lebih besar daripada Denmark," ujar Diaz.

"Gaji merupakan elemen penting dalam pemberantasan korupsi, namun tetap harus diikuti dengan kontrol demokratis dengan peningkatan transparansi pemerintahan, perbaikan sistem manajemen pemerintahan, dan individu-individu yang memiliki integritas, yang mana hal ini telah dilakukan Jokowi," lanjutnya.

Selain itu ia menyinggung pendapat Prabowo yang mengatakan bahwa Jawa Tengah lebih besar daripada Malaysia sangat bertolak belakang dengan kenyataan yang ada. Malaysia memiliki luas 10 kali lipat dibandingkan Jawa Tengah (329.847 km2 vs 32.554 km2).

"Kualitas pemimpin yang baik tidak akan menyesatkan dengan data yang asal-asalan. Apa yah benar Jawa Tengah lebih besar daripada Malaysia? Saya yakin masyarakat kita sudah cerdas menentukan mana pemimpin yang layak mengacu debat pertama kemarin," katanya.