Menakar Peluang Prabowo Duduki Kursi Menteri Pertahanan

Merdeka.com - Ketum Gerindra Prabowo Subianto dijagokan mengisi kursi Menteri Pertahanan di kabinet Jokowi-Ma'ruf. Penawaran itu sebagai 'bargaining' Gerindra gabung dengan koalisi pemenang Pilpres 2019.

Ketua Pusat Studi Politik dan Keamanan (PSPK) Unpad, Muradi menilai, peluang Prabowo menjabat Menhan sangat berat. Sebab, kata dia, jabatan tersebut sudah tentu milik parpol pemenang pemilu.

"Itu kan jatahnya pemenang, jatahnya partai pemenang. Kan ada 3 kementerian yang jatahnya partai pemenang, pertama Mendagri, kedua Menlu, ketiga Menhan itu jatahnya PDIP. Jadi kalau Pak Prabowo ingin jatah itu, ya dia enggak ngukur diri. Menhan harus yang satu pemikiran dan nyaman sama presiden," jelas Muradi saat dihubungi merdeka.com, Senin (7/10).

Muradi menegaskan, Jokowi tak akan main-main memberikan posisi Menhan. Menhan, kata Muradi, harus orang yang benar-benar dipercaya oleh Jokowi.

Muradi menjelaskan, pertama Menhan harus orang kepercayaan presiden, kedua dipahami dan direstui oleh parpol pemenang pemilu yakni PDIP. Ketiga tidak punya rekam jejak yang aneh-aneh, yang akan memicu masalah secara bangsa dan negara.

"Keempat dia bisa memahami materi fungsi sebagai Menhan, dari empat itu Pak Prabowo enggak gitu. Dia pernah dekat dengan kelompok-kelompok radikal, buat kita sebagai suatu negara agak kerepotan. Jangan main-main dengan posisi Menhan, Mendagri, Menlu, karena kalau presiden lagi enggak ada, mereka yang berkuasa," tambah Muradi.

Siapa Sosok Menhan yang Pas?

Muradi pun punya penilaian sendiri sosok Menhan yang harusnya dipilih oleh Jokowi nantinya. Salah satunya, usia Menhan tak boleh terlalu tua.

"Yang pasti mantan tentara, bisa mantan Panglima, Kasad, yang pasti saya curiga bukan Pak Prabowo, itu hanya sebagai bargain beliau lah (minta Menhan)," tambah Muradi.

Dia menambahkan, anak muda lebih pas jadi Menhan. Sebab dengan begitu, bisa nyambung dengan dinamika politik yang ada saat ini. Karena tantangan ke depan bidang pertahanan bukan sekadar mengelola ancaman, tapi mengelola negara.

"Bukan yang konvensional. Butuh figur yang lebih fresh," tutur Muradi.

"Paling enggak enggak jauh pensiunnya, baru, kurang dari lima tahun, masih banyak ada nama Gatot, Moeldoko, kemudian Mulyono," tutur dia.

Posisi Pas untuk Prabowo

Muradi menilai, kursi Wantimpres sudah pas untuk seorang Prabowo. Jika di kabinet, Prabowo tak mesti masuk, bisa menyodorkan kader Gerindra.

"Bisa di Wantimpres, atau kader yang masuk kan gitu, tergantung maunya dimana, bisa lembaga lain yang lebih strategis. Gabungnya Pak Prabowo ini penting juga, tapi bukan sebagai operasional," terang dia.

Muradi juga menjelaskan, saat ini Jokowi belum menunjuk siapa sosok yang akan menjabat Menteri Pertahanan. Menurut dia, hal itu masih akan didiskusikan dengan partai politik.

"Belum, masih timbang-timbang, harus parpol pemenang pemilu," tutup Muradi.

Menolak Wantimpres

Sumber merdeka.com dari elite Gerindra menyebut, Jokowi awalnya menawarkan menteri pertanian dan kepala badan koordinasi penanaman modal atau BKPM. Kursi untuk oposisi demi menjaga stabilitas politik kepemimpinan Jokowi-Ma'ruf lima tahun ke depan.

Jokowi menilai hal ini sesuai dengan apa yang sering difokuskan oleh Gerindra dan Prabowo. Di antaranya kedaulatan pangan dan ekonomi kerakyatan. Edhy Prabowo menjadi orang yang disebut paling pantas disorongkan jadi Mentan. Bahkan, sambil berkelakar, sudah ada pembicaraan 'Sertijab' antara Mentan Amran Sulaiman dan Edhy Prabowo.

Namun Gerindra, merasa tak tertarik dengan tawaran itu. Apalagi posisi Wantimpres, disebut bukan posisi yang strategis untuk Prabowo.

"Wantimpres itu tugasnya hanya menasihati presiden. Belum tentu juga nasihatnya diterima oleh presiden," kata sumber yang juga dekat dengan Prabowo ini.

Gerindra lebih tertarik posisi Menteri Pertahanan dalam kabinet. Bukan tanpa alasan, Prabowo selama ini juga memiliki perhatian besar pada bidang pertahanan. Dalam beberapa debat Capres misalnya, Prabowo menyoroti soal pertahanan. Mulai dari persediaan amunisi, hingga lemahnya pertahanan nasional.

Demi Bintang Empat Di Pundak

Ada satu harapan lagi. Sumber ini menyebutkan, pengangkatan Prabowo sebagai menteri pertahanan juga diikuti gelar jenderal kehormatan untuk mantan Pangkostrad itu. Dengan demikian bukan lagi Letnan Jenderal Purnawirawan, tapi Jenderal Kehormatan. Dengan empat bintang.

Soal jenderal kehormatan ini bukan hal baru, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) juga mendapat jenderal bintang empat kehormatan saat menjadi menteri.

Tahun 2004, saat era Megawati Soekarnoputri, pemerintah memberikan gelar jenderal bintang empat kehormatan pada Menkopolkam Hari Sabarno dan Kepala BIN AM Hendropriyono. Di era Gus Dur, Agum Gumelar pun mendapat gelar jenderal kehormatan. Dulu ada kebiasaan memberikan gelar jenderal penuh bagi para purnawirawan yang diangkat menjadi menteri. Hal ini tak dilakukan lagi di era SBY.

"Pak Prabowo sudah setuju kalau menteri pertahanan," kata petinggi Gerindra tersebut.

Anggota Dewan Pembina Gerindra Habiburokhman mengelak, soal tawar menawar jabatan menteri di kabinet Jokowi-Ma'ruf. Dia mengaku belum mendengar apabila Prabowo ingin jabatan Menhan.

Dia juga menolak bicara soal posisi yang diminta Gerindra di kabinet. Sebab menurut dia, antara Gerindra dan Jokowi belum bicara apa, berapa dan siapa.

"Setahu saya enggak ada itu (kursi Menhan), enggak ada pernyataan itu ya," kata Habiburokhman.