Menang di PT Jakarta, Fahri ingatkan Sohibul Iman cs PKS bisa hilang
Merdeka.com - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan, dengan adanya putusan dari Pengadilan Tinggi Jakarta semakin menegaskan bahwa posisinya sebagai Wakil Ketua DPR, anggota DPR dan kader PKS tidak bisa diganggu gugat. Sebab, status hukum atas gugatan tersebut sudah mengikat.
"Yang enggak punya potensi untuk mengganggu kedudukan saya sebagai kader partai, anggota DPR dan Wakil Ketua DPR harus status quo. Itu tanpa keputusan. Dengan adanya keputusan ini artinya kuat," kata Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (14/12).
Fahri berharap, dengan adanya putusan ini membuat PKS pimpinan Sohibul Iman tak lagi salah dalam memandang suatu permasalahan hukum dan bisa menjadi pelajaran bagi semua pihak. Terutama bagi para pimpinan PKS.
-
Mengapa PKS menghormati putusan MK? 'Putusan tersebut harus kita hormati sekaligus menjadi penanda dari ujung perjuangan konstitusional kita di Pilpres tahun 2024,'
-
Bagaimana PKS menanggapi putusan MK? Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap sengketa Pilpres 2024, bersifat final dan mengikat, meski tak sepenuhnya sesuai dengan harapan. Putusan tersebut harus kita hormati sekaligus menjadi penanda dari ujung perjuangan konstitusional kita di Pilpres tahun 2024.
-
Apa yang dilakukan PKS usai putusan MK? 'Putusan tersebut harus kita hormati sekaligus menjadi penanda dari ujung perjuangan konstitusional kita di Pilpres tahun 2024,'
-
Kenapa Hasyim dipecat dari jabatan Ketua KPU? Pemecatan Hasyim buntut dari kasus asusila yang dilaporkan salah satu anggota Panitia Pemilu Luar Negeri (PPLN) KBRI Den Haag, Belanda berinisial CAT.
-
Apa usulan PKS untuk Jokowi? Sekjen PKS Aboe Bakar Alhabsyi atau Habib Aboe mengusulkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengundang bakal capres Ganjar Pranowo, Anies Baswedan dan Prabowo Subianto untuk makan siang di Istana Kepresidenan.
-
Siapa yang memberi klarifikasi ke Sekjen PDIP? Effendi Simbolon memberi klarifikasi ke Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto terkait ucapannya mendukung Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto.
"Saya berharap ini menjadi pelajaran bagi para pimpinan PKS yang sekarang yang seharusnya, kalau menurut saya, sudah terlalu banyak kesalahan yang dibuat terhadap kader, terhadap sistem kaderisasi, terhadap iklim dan kultur partai," ujarnya
"PKS harus mulai sadar betul bahwa Indonesia negara hukum yang solid, demokrasi kita makin matang sehingga proses perampasan hak orang itu tidak boleh semena-mena," lanjutnya.
Menurutnya, pimpinan PKS harus melakukan introspeksi atas segala kepemimpinannya. Sebab, banyak sekali kader yang mengeluh dengan kepemimpin PKS.
"Ya saya mendengar dari kader, malu orang di bawah itu, apa kok pemimpin kayak gini. Saya kira ini harus introspeksi lah. Masih ada waktu," ungkapnya.
Karena itulah, tambah Fahri, PKS harus memperbaiki sistem kepemimpinannya. Hal itu guna menyelamatkan PKS di Pemilu 2019.
"Pemilu kurang lebih satu tahun lebih. Tapi kalau tidak hati-hati bisa hilang partai ini. Sadar nggak temen-temen PKS kalau partai ini bisa hilang karena threshold kita kan naik. Bisa hilang. Hati-hati aja," tandasnya.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Sebagai partai pemenang di pileg 2024 PKS ingin kadernya menjadi cagub atau cawagub.
Baca SelengkapnyaSebelumnya Anies digadang-gadang bakal diusung PKS di Pilkada Jakarta.
Baca SelengkapnyaPKS mengusung Sohibul Iman sebagai Cabug di Pilkada Jakarta
Baca SelengkapnyaHakim sebelumnya menyatakan penetapan status tersangka Firli dilakukan Polda Metro Jaya sah secara hukum.
Baca SelengkapnyaPengamat nilai PKS sengaja memunculkan nama Sohibul Iman di Pilgub Jakarta
Baca SelengkapnyaPKS sudah mempertimbangkan secara matang aspek elektabilitas dalam memutuskan untuk mengusung Sohibul Iman di Pilkada Jakarta.
Baca SelengkapnyaMuhaimin juga sempat disinggung Koalisi Perubahan dengan PKS dan NasDem akan bubar.
Baca SelengkapnyaSohibul Iman dinilai merupakan figur yang memiliki integritas dan kapasitas yang mumpuni.
Baca SelengkapnyaSaid berharap KPU segera menindaklanjuti putusan MK ini untuk pelaksanaan pilkada.
Baca SelengkapnyaCak Imin juga mengungkapkan bagaimana nasib koalisi perubahan usai Pilpres 2024.
Baca Selengkapnya"Kandidat yang kami usung adalah Mohamad Sohibul Iman," kata Mabruri
Baca SelengkapnyaCak Imin menyampaikan bahwa pernyataan tersebut merupakan hak masing-masing partai.
Baca Selengkapnya