Menangkan kubu Agung, Menteri Yasonna siap ladeni gugatan Ical

Merdeka.com - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna Hamonangan Laoly, akhirnya menetapkan struktur kepengurusan dipimpin Agung Laksono sebagai pengurus sah Partai Golkar. Atas keputusannya, dia mengaku siap pasang badan apapun risikonya termasuk menghadapi langkah hukum bakal diambil seteru Agung, Aburizal Bakrie atau kerap disapa Ical.

"Soal ada gugatan dari Pak Ical dan kawan-kawan ke pengadilan biar saja berproses. Itu sah-sah saja. Setiap warga negara yang merasa hak hukumnya ternodai itu sah saja," kata Yasonna kepada awak media, di Gedung Kemenkum HAM, Jakarta, Selasa (10/3).

Yasonna mengatakan keputusan diambilnya sudah memiliki dasar hukum. Dia pun siap mengambil risiko dari keputusan itu.

"Setiap keputusan ada resikonya. Ini kita mengambil secara cermat berpijak. Saya minta pandangan ahli, staf saya, yang menurut saya dasar hukumnya dapat terpenuhi. Tidak mungkin ini saya biarkan," ucap Yasonna.

Menanggapi keputusan Menteri Yasonna memenangkan kubu Agung, beberapa pengikut Ical mulai kasak-kusuk mencari celah hukum. Mereka bahkan bakal melaporkan Agung ke Badan Reserse Kriminal Polri.

"Banyak laporan dari daerah-daerah tentang pemalsuan dokumen terhadap kehadiran DPD II dan I di Munas Ancol. Mereka meminta DPP apakah bisa diteruskan ke Bareskrim untuk dilaporkan tentang pemalsuan-pemalsuan dokumen, kop surat, tanda tangan yang semuanya sudah dicek dari mereka," kata Wakil Ketua Umum Partai Golkar kubu Ical, Ahmadi Noor Supit, kepada wartawan hari ini.

Menurut Ahmad, peserta hadir dalam Munas Ancol hampir semua tidak mengantongi surat delegasi resmi dari DPD asalnya. Apalagi ada dugaan surat delegasi dibuat secara bersama dan tidak sesuai aturan Partai Golkar.

"Banyak sekali, karena ternyata yang mengklaim kehadiran di situ 93 persen hadir. Faktanya di lapangan tidak ada kop surat yang seragam. Stempel juga mereka bikin dengan cara disamakan, padahal beda, apalagi nomor surat, mereka tidak paham. Bahaya betul kalau dilaporkan karena pemalsuan," ujar Ahmad.

Ahmad melanjutkan, menggugat keabsahan hasil Munas Ancol adalah inisiatif DPD I dan II Partai Golkar yang sore ini akan berkumpul di Hotel Sahid Jakarta. Pengurus DPP Golkar sama sekali tidak memprovokasi agar ada gugatan tersebut.

"Inisiatif DPD-DPD yang minta ke DPP karena mereka tidak ingin seolah-olah mengatasnamakan DPD-DPD yang mereka pimpin. Sementara persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat belum sampai pada pembahasan substansi. Ini yang mau dijadikan jalan keluar supaya dipahami mana bedanya Munas Ancol dan Munas Bali dari segi keabsahan," tambah Ahmad.