Menanti Jokowi reshuffle kabinet jilid II, siapa menteri tergusur?
Merdeka.com - Kabar reshuffle kabinet jilid II pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali berhembus kencang. Reshuffle kabinet menjadi topik panas yang paling dinanti publik.
Perombakan kabinet kerja diprediksi kuat akan dilakukan dalam minggu-minggu ini. Kuatnya sinyal reshuffle seiring dengan larangan Presiden Jokowi kepada semua menterinya untuk tidak meninggalkan Ibu Kota, Jakarta.
Para menteri kabinet kerja diminta untuk tetap berada di Jakarta dalam sepekan ini. Instruksi Presiden Jokowi itu disampaikan langsung oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno.
-
Kenapa Jokowi reshuffle kabinetnya? Presiden Joko Widodo kembali melakukan reshuffle kabinet menteri dan wakil menteri hari ini Senin (17/7).
-
Siapa menteri Jokowi yang dipanggil MK? Empat menteri itu meliputi Menteri Koordinator (Menko) Pembangunan Manusia, dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy, Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini.
-
Bagaimana Jokowi melakukan reshuffle? Presiden Joko Widodo kembali melakukan reshuffle menteri dan wakil menteri hari ini Senin (17/7).
-
Kenapa Jokowi memanggil Kapolri dan Jaksa Agung? Pemanggilan tersebut, buntut insiden personel Datasemen Khusus Antiteror (Densus 88) dikabarkan menguntit Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah.
-
Siapa yang dipanggil Jokowi terkait penguntitan Jampidsus? 'Sudah saya panggil tadi,' kata Presiden Jokowi saat diwawancarai di Istora Senayan, Jakarta, Jumat (27/5).
-
Bagaimana Jokowi memimpin rapat? Hal itu dinilai karena Jokowi mampu memimpin rapat secara efektif, pekerja keras tanpa lelah serta melakukan safari ke berbagai wilayah Indonesia.
Para menteri harus tetap berada di Jakarta dari tanggal 25 Juli hingga 29 Juli 2016. Alasan normatifnya, dalam kurun waktu sepekan ini, Presiden Jokowi mengagendakan sidang paripurna kabinet yang wajib dihadiri semua menteri.
"Iya benar (informasi itu)," singkat sumber tersebut saat dikonfirmasi merdeka.com, Minggu (24/7).
Setelah Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Golkar bergabung serta mendukung pemerintahan Presiden Jokowi, dorongan reshuffle makin kuat. Perombakan kabinet dilakukan untuk menampung kader dua partai tersebut dan menggeser pos menteri yang diganti.
Dalam beberapa hari terakhir ini, Presiden Joko Widodo sering memanggil sejumlah menteri di luar agenda resmi ke Istana Negara, Jakarta. Ada tiga menteri yang dipanggil dan dievaluasi kinerjanya oleh Presiden.
Mereka yang dipanggil Presiden Jokowi adalah Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohanna Yembise dan Menteri Koperasi dan UMKM Anak Agung Gde Ngurah Puspayoga.
Presiden sebelumnya juga telah memanggil tiga menteri ke Istana secara mendadak, di luar agenda resmi Kepresidenan. Mereka yang dipanggil di antaranya Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Menteri Pertanian Amran Sulaiman dan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala BPN Pusat Ferry Mursyidan Baldan.
"Sebenarnya evaluasi pembantu presiden, dalam hal ini menteri, dilakukan terus menerus. Tidak pada satu titik waktu tertentu. Memang kalau ditanyakan ada beberapa menteri bertemu dengan Presiden. Saya kira tidak saat hari ini saja, beberapa waktu lalu juga," kata Juru Bicara Kepresidenan Johan Budi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (22/7).
Saat menghadiri silaturahmi nasional yang digelar relawan-relawan, Presiden Jokowi juga meminta masukan dan evaluasi jika ada anak buahnya yang tidak maksimal dalam bekerja. Namun Jokowi tidak mengaitkan pernyataannya dengan isu reshuffle kabinet yang semakin kencang berhembus seiring dipanggilnya beberapa menteri kabinet kerja.
"Saya mengajak bapak ibu relawan bergerak bersama-sama. Perubahan-perubahan yang kita lakukan. Kalau ada di instansi, kementerian-kementerian yang perlu diperbaiki tolong bisikkan ke saya. Tolong diinformasikan kepada saya," kata Jokowi.
Presiden menuturkan, reformasi bidang hukum tetap berjalan di tengah percepatan pembangunan ekonomi nasional. Reformasi hukum penting dilakukan agar semua warga negara Indonesia punya kedudukan yang sama di mata hukum.
Sedangkan Wasekjen Partai Golkar Bowo Sidik Pangarso yakin jika partainya bakal dapat jatah menteri. Maka dari itu dia antusias menunggu adanya reshuffle jilid II kabinet kerja Jokowi-JK.
"Dengan Golkar dukung pemerintah pasti akan mengalokasikan. Soal siapa orangnya saya yakin Golkar dapat jatah. Tapi orangnya siapa, Pak Jokowi yang tentukan. Tapi yakin," kata Bowo di Jakarta, Jumat (15/7) pekan kemarin.
Namun anggota Komisi VI DPR tersebut berharap partainya mendapat jatah menteri ekonomi atau menteri desa. Saat ini posisi menteri ekonomi ditempati Bambang Brodjonegoro dan Menteri Desa dijabat Marwan Jafar dari PKB.
"Mengurus rakyat kan di desa. Menyejahterakan rakyat ekonomi. Itu kalau dibolehin milih," tuturnya.
Bowo juga menilai Menteri BUMN Rini Soemarno bakal direshuffle. Sebab hingga saat ini penolakan terhadap Rini masih keras di DPR. Jika Rini diganti, dia menganggap hubungan pemerintah dan DPR akan semakin baik.
Selain Rini, kinerja Menteri Perdagangan Thomas Lembong dianggap kurang bagus. Dia minta Lembong turut dievaluasi.
"Kinerja menteri perdagangan tidak bagus. Harapan kami mudah-mudahan presiden segera evaluasi kinerja perdagangan," tandasnya.
Partai Amanat Nasional (PAN) sendiri mengaku telah mempersiapkan sejumlah kader terbaiknya, terkait rencana reshuffle kabinet yang akan dilakukan oleh Presiden Jokowi. Ketua DPP PAN Yandri Susanto mengatakan, karena reshuffle merupakan prerogatif presiden, maka pihaknya akan selalu sedia manakala diajak bergabung dalam kabinet Jokowi-JK saat ini.
"Dari dulu PAN memang sifatnya menunggu saja. Karena itu hak prerogatif presiden. Kalau diajak, kami sudah siapkan kader," kata Yandri beberapa waktu lalu.
Isu perombakan menteri ini juga disambut antusias para politisi khususnya partai pendukung pemerintah. Kebanyakan dari mereka tak mau jatah menterinya diambil oleh Partai Golkar dan PAN yang notabene pendukung pemerintah yang masuk belakangan.
Lalu, siapa menteri yang akan bergeser dan tergusur?
Baca juga:
Presiden Jokowi larang menteri tinggalkan Jakarta sepekan ini
Presiden Jokowi enggan beberkan rapor menteri
Jokowi: Kalau ada kementerian yang perlu diperbaiki, bisiki saya
Jokowi akui banyak dapat bisikan untuk bahan evaluasi menterinya
Ketum PAN sindir Cak Imin: Menterinya banyak, ngeri kali!
Tak kalah menarik:
Penulis ini 'ramal' kontroversi Trump lewat novelnya 20 tahun lalu
Penerbit Inggris akan terbitkan kembali novel terakhir Saddam Husein
Intip 4 cara unik para tokoh sukses dunia agar lebih kreatif
5 Cara menjadi 'pengambil keputusan' yang luar biasa! (mdk/sho)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Dari 13 menteri yang direshuffle, 4 menteri dari PDIP dicopot oleh Presiden Jokowi dan satu lagi Kepala BIN Budi Gunawan yang dianggap dekat dengan PDIP.
Baca SelengkapnyaSelain empat menteri, Jokowi dikabarkan juga akan melantik dua kepala badan di Istana besok.
Baca SelengkapnyaKabar reshuffle kabinet muncul di tengah hiruk pikuk kondisi politik menjelang Pemilihan Umum 2024.
Baca SelengkapnyaJokowi telah menerima surat pengunduran diri Pramono Anung dan Risma.
Baca SelengkapnyaDari sejumlah nama yang mendapat kepercayaan Prabowo untuk menjadi menteri, beberapa di antaranya adalah orang dekat Presiden Jokowi.
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo (Jokowi) menjawab isu perombakan kabinet atau reshuffle kabinet yang beredar di publik.
Baca SelengkapnyaReshuffle kabinet saat ini masih hak prerogatif Jokowi sebagai presiden.
Baca SelengkapnyaJokowi ternyata sempat bertemu dengan para ketua umum partai politik pendukungnya
Baca SelengkapnyaDemokrat menilai sangat wajar jika Jokowi bertemu dengan para ketua umum partai politik
Baca SelengkapnyaBeredar kabar Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal melakukan perombakan kabinet atau reshuffle dalam waktu dekat.
Baca SelengkapnyaTotal ada 16 menteri Jokowi dipanggil Prabowo untuk digadang-gadang masuk kabinet 2024-2029 mendatang.
Baca SelengkapnyaHakim MK Arief Hidayat menanyakan posisi Presiden Jokowi apakah mengetahui, memerintahkan atau mengizinkan keempatnya hadir di sidang
Baca Selengkapnya