Menanti strategi pertahankan Novanto sekaligus selamatkan Golkar

Merdeka.com - Fakta persidangan pengadilan Tipikor semakin jelas menunjukkan peran Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto dalam pusaran kasus dugaan korupsi KTP elektronik (e-KTP) yang telah merugikan negara Rp 2,3 triliun. Namanya disebut dalam dakwaan yang disampaikan jaksa penuntut umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tidak hanya sebagai penerima uang tapi ikut bersama-sama dengan terdakwa merancang 'pemufakatan jahat' proyek ini.

Nama Setya Novanto setidaknya disebut 22 kali dalam dakwaan KPK terkait kasus korupsi e-KTP. Novanto diyakini sebagai pihak yang mengatur dan meloloskan anggaran fantastis e-KTP senilai Rp 5,9 triliun. Karena perannya yang cukup penting dalam kasus ini, Setya Novanto dicegah ke luar negeri selama enam bulan. Surat pencegahan itu diajukan KPK dan dikeluarkan Direktorat Jenderal Imigrasi Kemenkum HAM.

Terseretnya nama Novanto diyakini memperburuk citra Partai Golkar jelang Pemilu 2019. Internal partai Golkar mulai gelisah. Kader-kader muda Golkar 'terganggu' karena partai dikait-kaitkan dengan tingkah Novanto dalam kasus ini.

"Yang jelas kami berupaya untuk memisahkan kasus ini menjadi kasus pribadi Setya Novanto dan meyakinkan publik bahwa Partai Golkar tidak ada keterlibatannya sama sekali," ujar kader muda Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia dalam pesan singkat, Selasa (28/3).

Kekhawatiran kader muda partai akan anjloknya citra Golkar karena keterlibatan ketua umum dalam pusaran kasus e-KTP tidak salah. Elektabilitas Partai Golkar yang awalnya stabil di posisi 9 persen usai Pilpres 2014 meningkat mencapai 15 persen usai beralih mendukung pemerintahan Jokowi-JK. Ketua Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Partai Golkar Yorrys Raweyai tidak memungkiri ada beberapa hal akhirnya menyebabkan elektabilitas partai yang mencapai 15 persen, kini semakin menurun. Salah satunya kasus e-KTP.

"Tetapi dengan berbagai macam kejadian akhir-akhir ini seperti kasus e-KTP. Elektabilitas relatif stagnan dan menurun," ujar Yorrys Raweyai dalam diskusi di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (24/9).

Sebagai partai paling senior dalam peta politik nasional, Golkar memiliki sederet pengalaman dalam menghadapi krisis yang menerpa. Sehingga permasalahan yang saat ini melibatkan ketua umumnya diyakini tidak akan berpengaruh pada suara Golkar. Novanto jatuh atau dijatuhkan dinilai tak akan banyak memengaruhi perolehan suara Golkar. Buktinya, beberapa kali terjadi pergolakan di internal partai namun perolehan suaranya masih tetap tinggi.

Meski begitu, kader partai tak ingin melihat Golkar ambruk terkena badai kasus dugaan korupsi e-KTP. Kader dan petinggi partai kembali merapatkan barisan. Mereka mempersiapkan diri untuk melakukan penyelamatan partai dari bahaya laten kasus e-KTP. Yorrys kembali mengingat pesan mantan Ketua Umum Golkar Jusuf Kalla agar partai berlambang pohon beringin tak jadi sarang berteduh para penjahat kerah putih.

"Bahkan waktu itu Pak Jusuf Kalla pernah berpidato, tidak boleh Golkar dijadikan tempat atau lumbung persemayaman-nya para koruptor. Waktu itu beliau membentuk satu sistem dalam proses politik selanjutnya. Makanya coba kita lihat 2004 banyak teman-teman dari Golkar tidak diikutsertakan dalam proses caleg," ucapnya.

Namun Yorrys menutup rapat-rapat kemungkinan-kemungkinan langkah yang akan diambil kader dan pentolan partai. Dia tidak menjabarkan secara gamblang. Dia hanya menyebut langkah itu penting agar partai politik tidak tersandera proses hukum. Yorrys kembali menegaskan bahwa partai harus diselamatkan.

"Bagaimana mencari formula untuk menyelamatkan partai, ketua umum harus kita perhatikan. Dalam kasus itu (e-KTP). Ketua umum kami terjerat. Namun, kami sudah sepakat bagaimana kami menyelamatkan partai. Ketua umum sebagai simbol harus kita pertahankan, tetapi partai ini harus kita selamatkan. Sehingga kelompok yang ada di dalam berpikir lebih realistis rasional memiliki semangat dan ini sedang berproses," jelasnya.

Yorrys menduga, Setya Novanto tak lama lagi bakal menyandang status sebagai tersangka. tanda-tanda itu sudah tampak jelas. Karena itu konsolidasi internal penting dilakukan dalam kerangka penyelamatan Setya Novanto dan partai agar tetap bisa berlaga dalam ajang pemilu.

"Ketua Umum hampir pasti jadi tersangka. Kita harus pahami sekarang sudah pencekalan. Golkar ambil sikap proaktif untuk selesaikan ini demi partai. Kita sedang konsolidasi internal melihat dinamika proses Ketua Umum (Setnov). Apalagi hari Rabu kemarin transparan terbuka tentang siapa, jadi enggak usah bangun alibi praduga tak bersalah. Jadi gimana Golkar selamatkan partai," tutupnya.

Masih belum jelas langkah konkret internal Golkar untuk menyelamatkan partai. Sebelumnya muncul wacana mendorong Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub). Wacana itu diembuskan kader-kader muda partai beringin. Ini dianggap riak yang bakal memecah belah dan menggoyahkan kesolidan partai.

Politisi senior dan petinggi partai pun akhirnya angkat bicara. Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham mengatakan bahwa pernyataan sikap kader muda yang meminta untuk diadakan musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) tidak perlu ditanggapi. Menurutnya Munaslub hanya langkah politik pecah belah Golkar.

"Enggak perlu dipertanyakan, jadi langkah-langkah yang diambil itu adalah langkah untuk mengembangkan politik belah bambu (pecah belah) Golkar," kata Idrus di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Jumat (24/3).

Tidak hanya Idrus, Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono juga memiliki pandangan sama. Dia menilai munculnya wacana Munaslub yang diusulkan Generasi Muda Partai Golkar (GMPG) untuk melengserkan Novanto dari jabatan Ketua Umum partai, keliru dan blunder. Permintaan Munaslub jika Novanto ditetapkan tersangka dalam korupsi e-KTP hanya akan menimbulkan perpecahan di internal partai.

"Itu keliru, jangan melakukan langkah-langkah yang blunder. Yang bisa kontraproduktif dan bisa menimbulkan perpecahan dengan isu-isu munaslub itu," kata Agung di rumahnya di Jalan Cipinan Cimpedak, Jakarta Timur, Minggu (26/3).