Mendagri: 57 Kepala daerah melakukan politik dinasti
Merdeka.com - Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi, mencatat, ada 57 kepala daerah dan wakil kepala daerah yang terlibat politik dinasti. Tahun depan, Mendagri berjanji akan membeberkan politik dinasti para kepala daerah tersebut.
"Kami punya data 57 kepala daerah melakukan politik dinasti, awal tahun akan kami sampaikan," kata Mendagri seperti dilansir dari Antara, Jumat (18/10).
Oleh karena itu, Kemendagri berupaya mengatur pembatasan syarat terhadap jabatan kepala daerah guna menghindari praktik dinasti dalam pemerintahan daerah tersebut. Mendagri menjelaskan, konsep larangan kerabat dan keluarga petahana dalam pilkada tersebut dilakukan dengan jeda satu periode masa jabatan si petahana atau lima tahun.
-
Siapa yang menetapkan calon kepala daerah? KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota telah menetapkan sebanyak 1.553 pasangan calon,
-
Bagaimana dinasti politik berdampak pada kualitas demokrasi di Indonesia? Didominasi Orang-Orang Politik Arga melihat, sejauh ini partai besar sekalipun didominasi oleh orang-orang dari lingkup politik, bukan dari masyarakat luas. Bahkan jabatan strategis dengan mudah diperoleh dari hubungan keluarga dan kerabat. Dampaknya semakin sulit bagi individu dari kalangan masyarakat biasa untuk ikut andil dalam politik.
-
Bagaimana Jokowi meminta kepala daerah mengelola anggaran? 'Fokus. Jangan sampai anggaran diecer-ecer ke dinas-dinas semuanya diberi skala prioritas enggak jelas. Ada kenaikan 10% semua diberi 10 persen. Enggak jelas prioritasnya yang mana,' kata Jokowi.
-
Siapa yang memimpin Dusun Butuh? 'Walaupun anak mereka ada yang jadi guru, PNS, buruh, ataupun pembantu rumah tangga, tapi mereka punya lahan semua. Anggap saja 99 persen penduduk dusun ini berprofesi sebagai petani,' kata Kepala Dusun Butuh, Lilik Setyawan.
-
Dimana rumah dinas bupati itu berada? Di kawasan perbukitan yang masuk wilayah Kabupaten Minahasa Utara, tepatnya di kaki Gunung Kabat, terdapat sebuah rumah mewah bergaya Eropa.
-
Siapa yang memimpin Daerah Istimewa Kalimantan Barat? Dalam deklarasi tersebut, Sultan Hamid II dipilih sebagai kedua dewan serta dibantu oleh badan pemerintahan harian yang berjumlah lima orang.
"Ada larangan (ikatan kekeluargaan) satu garis ke bawah, ke samping dan ke atas. Setidaknya itu harus ada jeda lima tahun atau satu periode," tambahnya.
Terkait dengan kritik pelanggaran hak asasi dan konstitusi, Gamawan mengatakan peraturan larangan tersebut dilakukan atas dasar kepatutan atau etika. "Sebenarnya Undang-Undang Dasar tidak melarang seperti pasal 27, tetapi ada prinsip pembatasan pada pasal 28 junto ayat 2. Pembatasan itu dibolehkan undang-undang untuk dilakukan. Jadi sebetulnya bukan pelarangan, tetapi pembatasan," jelasnya.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, politik dinasti terjadi di sejumlah daerah, antara lain: Provinsi Lampung, yang Gubernur Sjachroedin ZP memiliki anak menjadi Bupati Lampung Selatan Rycko Menoza dan juga Wakil Bupati Pringsewu Handitya Narapati.
Provinsi Sulawesi Selatan, Gubernur Syahrul Yasin Limpo memiliki adik yang menjabat sebagai Bupati Gowa, Ichsan Yasin Limpo. Selain itu juga Bupati Barru, Andi Idris Syukur merupakan anak mantan Bupati Barru, Wakil Bupati Tana Toraja, Adelheid Sosang adalah istri mantan bupati Tana Toraja, serta Wakil Bupati Takalar, Natsir Ibrahim merupakan anak mantan bupati Takalar.
Provinsi Sulawesi Utara, Gubernur Sinyo Harry Sarundajang memiliki anak yang menjadi Wakil Bupati Minahasa Ivan Sarundajang. Sedangkan Wakil Wali Kota Manado Harley Alfredo Benfica merupakan anak Menteri Perhubungan EE Mangindaan yang juga mantan Gubernur Sulut.
Di Sumatera Barat, Bupati Padang Lawas Utara, Bachrum Harahap mempunyai anak yang menjadi Walikota Padang Sidempuan Andar Amin Harahap. Jambi, Bupati Tanjung Jabung Timur, Zumi Zola Zulkifli adalah anak dari mantan Gubernur Jambi, Zulkifli Nurdin.
Sumatera Selatan, Wakil Walikota Pagar Alam, Novirzah Djazuli merupakan anak kandung dari mantan Walikota Pagar Alam Djazuli Kuris. Di Jawa Barat, Bupati Bekasi, Neneng Hasanah Yasin merupakan menantu mantan bupati Bekasi, Bupati Indramayu, Anna Sophanah adalah istri mantan bupati Indramayu, serta Walikota Cimahi, Ati Suharti merupakan istri mantan wali kota Cimahi.
Di Jawa Tengah, Bupati Kendal, Widya Kandi Susanti merupakan istri mantan bupati Kendal, serta Bupati Klaten, Sri Hartini adalah istri mantan Bupati Klaten. Di Yogyakarta ada Bupati Bantul, Sri Suryawidati yang suaminya pernah menjabat sebagai bupati Bantul.
Di Jawa Timur, Bupati Probolinggo, Puput Tantriana merupakan istri mantan bupati Probolinggo dan Bupati Kediri, Haryanti Sutrisno adalah istri mantan Bupati Kediri. Selain itu juga ada Bupati Bangkalan, Mohammad Makmun Ibnu Fuad yang merupakan anak mantan Bupati Bangkalan.
Nusa Tenggara Barat, Gubernur Zainul Majdi memiliki kakak yang menjabat sebagai Wakil Bupati Lombok Timur, Syamsul Lutfi. Bahkan, Kota Bima dipimpin oleh sepasang kakak-adik, yaitu Qurais H. Abidin (Wali kota) dan A. Rahman H. Abdin (Wakil Walikota).
Di Kalimantan Tengah, Bupati Kota Waringin Timur Supian Hadi adalah menantu Bupati Seruyan Darwan Ali. Di Kalimantan Timur ada Bupati Kutai Kertanegara Rita Widyasari yang merupakan anak mantan bupati di daerah tersebut.
Sementara Maluku, Bupati Maluku Tengah Tuasikal Abua merupakan kakak dari mantan Bupati Maluku Tengah.
Yang menjadi sorotan saat ini adalah dinasti politik di Provinsi Banten, di mana Gubernur Ratu Atut Chosiyah memiliki ibu tiri sebagai Wakil Bupati Pandeglang Heryani, adik kandungnya sebagai Wakil Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah, adik iparnya sebagai Walikota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany, serta adik tirinya sebagai Walikota Serang Tubagus Haerul Jaman.
Selain itu juga Bupati Tangerang terpilih Ahmed Zaki Iskandar merupakan anak mantan Bupati Tangerang Ismet Iskandar. (mdk/has)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi tak ragu mengganti kepala daerah jika berkinerja buruk atau melenceng dari arahan pemerintah pusat.
Baca SelengkapnyaHingga saat ini terdapat 34 Pj kepala daerah yang mengundurkan diri untuk maju pada Pilkada 2024.
Baca SelengkapnyaJokowi memastikan pemilihan Pj kepala daerah akan dilakukan secara transparan dan akuntabel.
Baca SelengkapnyaPDIP tengah mencermati tokoh-tokoh yang berprestasi untuk maju di Pilkada 2024
Baca SelengkapnyaDari 305 Calon Kepala Daerah itu terdiri dari 13 bakal calon gubernur dan bakal calon wakil gubernur dan 293 kabupaten/kota.
Baca SelengkapnyaKepala desa biasanya memiliki hubungan dengan petahana sehingga dapat mendobrak atau mengurangi suara politisi tersebut.
Baca SelengkapnyaTito meminta kepala daerah menyiapkan data statistik sektoral.
Baca SelengkapnyaInvestigasi yang dilakukan tim kuasa hukum PDIP kubu Luthfi-Yasin sangat masif mengerahkan aparat desa.
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo atau Jokowi memberikan pengarahan kepada 517 kepala daerah.
Baca SelengkapnyaBukan hanya upaya mengganjal bakal calon kepala daerah dari PDI Perjuangan, namun upaya serupa juga dialami partai-partai politik lain.
Baca SelengkapnyaPartai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengumumkan para calon kepala daerah di lebih dari 100 wilayah yang akan diusung di Pilkada 2024.
Baca SelengkapnyaHT menjelaskan, dengan rekomendasi yang diberikan partainya, total sudah 147 wilayah yang sudah mendapatkan rekomendasi dari partainya.
Baca Selengkapnya