Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Mendagri: Dana kelurahan dibahas dengan DPR, mewakili semua parpol

Mendagri: Dana kelurahan dibahas dengan DPR, mewakili semua parpol Mendagri Tjahjo Kumolo. ©2018 Merdeka.com

Merdeka.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo membantah bantuan dana kelurahan ada kaitannya dengan situasi politik jelang Pilpres 2019. Dia menegaskan, dana kelurahan yang tengah dibahas pemerintah pusat tidak ada kaitannya dengan tahun politik.

"Itu sudah dua tahun. Kalau dikaitkan sama politik, ya semua kebijakan pemerintah sekarang atau awal tahun depan semua pasti diisukan, loh kok dekat dengan Pilpres. Dipisahkan dong. Perencanaan anggaran itu bukan bagian daripada politik," ujar Tjahjo di Kantor BPK, Jakarta Pusat, Senin (22/10).

Selain itu, kata Tjahjo, pembahasan dana kelurahan dilakukan oleh pemerintah pusat dan DPR. Sehingga tidak mungkin ada maksud terselubung dari calon petahana memanfaatkan program tersebut untuk kepentingan politik.

Orang lain juga bertanya?

"Jadi kalau dikatakan itu ada pertimbangan politis, nggak ada, wong dibahas dengan DPR. DPR kan juga mewakili seluruh parpol," katanya.

Politikus PDIP itu menjelaskan, dana keluruhan muncul atas usulan para Wali Kota di seluruh Indonesia. Mereka mengeluhkan adanya kecemburuan sosial dari kelurahan terhadap bantuan pemerintah berupa dana desa.

"Sekarang di Sumatera kan banyak kelurahan yang mengajukan diri sebagai desa. Kan nggak fair juga. Ini niatnya supaya adil," ucap Tjahjo.

Tjahjo belum bisa menyampaikan kapan dan bagaimana implementasi pencairan dana kelurahan. Sebab rencana pemberian bantuan tersebut tengah dibahas di level pusat.

Namun dia menyebut, bantuan yang dikeluarkan untuk kelurahan lebih kecil ketimbang dana desa. Sebab, kelurahan disebut sebagai SKPD yang sudah memiliki pos anggaran dari APBD.

Belum ada nilai pasti besaran dana yang akan diberikan untuk kelurahan. Tjahjo menyebut, bantuan itu diberikan kepada kelurahan sebagai stimulan untuk mempercepat pembangunan.

"Jadi bukan hal yang baru. Itu keluhan Wali Kota dua tahun lalu. Tapi kan kemarin konsentrasi kami ke dana desa dulu. Nah sekarang baru memikirkan kelurahan, tapi stimulan apakah Rp 100 juta atau Rp 10 juta, tapi ada perhatian tambahan. Itu saja," kata Tjahjo.

Reporter: Nafiysul QodarSumber: Liputan6.com

(mdk/rnd)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Airlangga Pastikan Bansos Tak Terkait Pemilu: Ini Program Setiap Bulan dan Tahun
Airlangga Pastikan Bansos Tak Terkait Pemilu: Ini Program Setiap Bulan dan Tahun

Bansos yang disalurkan pemerintahan tidak ada kaitannya dengan penyelenggaraan Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya
Polda Jatim Jawab Hasto soal Kepala Daerah PDIP Ditekan Agar Tak Dukung Ganjar-Mahfud: Tak Benar!
Polda Jatim Jawab Hasto soal Kepala Daerah PDIP Ditekan Agar Tak Dukung Ganjar-Mahfud: Tak Benar!

Hasto menyebut kepala daerah PDIP ditekan Kapolda Jatim agar tak fokus mendukung Ganjar-Mahfud.

Baca Selengkapnya
TPN Yakin Pengusutan Dugaan Penyelewengan Dana Bantuan Pemprov Jateng Tak Terkait Ganjar
TPN Yakin Pengusutan Dugaan Penyelewengan Dana Bantuan Pemprov Jateng Tak Terkait Ganjar

Polda memanggil para kepala desa di Kabupaten Karanganyar untuk mengusut kasus tersebut.

Baca Selengkapnya
Hakim MK Tanya Pembagian Bansos Selama kampanye, Menko PMK: Kami Pastikan Mengemban Amanah
Hakim MK Tanya Pembagian Bansos Selama kampanye, Menko PMK: Kami Pastikan Mengemban Amanah

Muhadjir menjawab pertanyaan hakim konstitusi soal intensitas kunjungan kerja Presiden Joko Widodo jelang Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya
Iuran Tapera Disebut buat Program Makan Gratis Prabowo & Bangun IKN, Begini Kata Istana
Iuran Tapera Disebut buat Program Makan Gratis Prabowo & Bangun IKN, Begini Kata Istana

Iuran Tapera akan dipungut dari pegawai swasta dan mandiri

Baca Selengkapnya
Mendagri Tito Sebut RUU DKJ Adalah Inisiatif DPR
Mendagri Tito Sebut RUU DKJ Adalah Inisiatif DPR

Mendagri belum menerima surat dari DPR maupun draf RUU DKJ.

Baca Selengkapnya
Gerindra Bantah Perangkat Desa Dukung Prabowo-Gibran: Tak Ada Deklarasi, Hanya Sampaikan Unek-Unek
Gerindra Bantah Perangkat Desa Dukung Prabowo-Gibran: Tak Ada Deklarasi, Hanya Sampaikan Unek-Unek

Deklarasi dukungan itu disebut-sebut terjadi saat acara Silaturahmi Nasional Desa Bersatu 2023 di Indonesia Arena, Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu (19/11).

Baca Selengkapnya
Prabowo: Pilkada Saya Jamin Tak Ada Intervensi, Jokowi Tak Pernah Nitip Calon
Prabowo: Pilkada Saya Jamin Tak Ada Intervensi, Jokowi Tak Pernah Nitip Calon

Menurut Prabowo, Pilkada diserahkan pada junior di partai, ia menyatakan tak ada masalah siapapun terpilih di Pilkada.

Baca Selengkapnya
Jubir Prabowo Singgung Pihak Ngaku Oposisi Gunakan Jabatan Kepala Daerah Sekadar 'Asal Beda'
Jubir Prabowo Singgung Pihak Ngaku Oposisi Gunakan Jabatan Kepala Daerah Sekadar 'Asal Beda'

Dahnil menyayangkan ada pihak menggunakan jabatan kepala daerah hanya untuk sekadar terlihat 'asal beda'.

Baca Selengkapnya
Reaksi Mendes soal Perangkat Desa Dukung Prabowo-Gibran
Reaksi Mendes soal Perangkat Desa Dukung Prabowo-Gibran

Abdul Halim menekankan perangkat desa dan kepala desa harus netral dalam Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya
Tanggapi Kubu Ganjar, Istana: Penyaluran Bansos Tak Ada Hubungan dengan Proses Pemilu
Tanggapi Kubu Ganjar, Istana: Penyaluran Bansos Tak Ada Hubungan dengan Proses Pemilu

Saat ini banyak rakyat atau keluarga miskin yang membutuhkan bantuan akibat kenaikan harga bahan-bahan pokok.

Baca Selengkapnya
Bahaya Jika Perangkat Desa Tidak Netral di Pemilu 2024
Bahaya Jika Perangkat Desa Tidak Netral di Pemilu 2024

Pendiri lembaga survei Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia atau KedaiKOPI Hendri Satrio (Hensat) menegaskan, perangkat desa harus netral.

Baca Selengkapnya