Mendagri: Dana kelurahan dibahas dengan DPR, mewakili semua parpol
Merdeka.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo membantah bantuan dana kelurahan ada kaitannya dengan situasi politik jelang Pilpres 2019. Dia menegaskan, dana kelurahan yang tengah dibahas pemerintah pusat tidak ada kaitannya dengan tahun politik.
"Itu sudah dua tahun. Kalau dikaitkan sama politik, ya semua kebijakan pemerintah sekarang atau awal tahun depan semua pasti diisukan, loh kok dekat dengan Pilpres. Dipisahkan dong. Perencanaan anggaran itu bukan bagian daripada politik," ujar Tjahjo di Kantor BPK, Jakarta Pusat, Senin (22/10).
Selain itu, kata Tjahjo, pembahasan dana kelurahan dilakukan oleh pemerintah pusat dan DPR. Sehingga tidak mungkin ada maksud terselubung dari calon petahana memanfaatkan program tersebut untuk kepentingan politik.
-
Apa pernyataan Gubernur Kaltim tentang kondisi politik menjelang Pemilu 2024? Melihat perkembangan politik menjelang Pesta Demokrasi 2024, Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Isran Noor memastikan, kondisi daerah dalam suasana aman dan kondusif.
-
Apa yang dilakukan Kemensos di Tulungagung? Kementerian Sosial berkolaborasi memberikan pelayanan operasi katarak bagi PPKS lanjut usia (lansia) di Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur, menggandeng Pemkab Tulungagung, RSUD Dr. Iskak, YPP, SCTV, Indosiar serta Perhimpunan Dokter Spesialis Mata Indonesia (PERDAMI).
-
Dimana Gubernur Sumbar minta bantuan dana? 'Kami telah menyampaikan dampak-dampak kerusakan dan kemudian juga beberapa dukungan dari Komisi V di antaranya adalah dukungan peralatan untuk BNPB dan peralatan untuk PUPR dalam rangka untuk darurat,' kata Mahyeldi di Komisi V DPR RI, Kamis (16/5) malam.
-
Apa yang dibantah oleh Hadi Tjahjanto? Dalam momentum tersebut, Mahfud MD sempat memberikan pernyataan bahwa belum ada satu pun sertifikat redistribusi tanah yang terbit selama era Jokowi. Hal ini pun dibantah langsung oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto.
-
Siapa yang mempertanyakan data kerawanan Pemilu di Kaltim? Isran mempertanyakan data yang dikeluarkan oleh Bawaslu tersebut. Sebab dalam riwayatnya, Kaltim tak pernah mengalami kericuhan dalam penyelenggaraan Pemilu.
-
Apa rencana Prabowo terkait kementerian? Presiden terpilih Prabowo Subianto dikabarkan akan menambah jumlah kementerian lembaga menjadi 40.
"Jadi kalau dikatakan itu ada pertimbangan politis, nggak ada, wong dibahas dengan DPR. DPR kan juga mewakili seluruh parpol," katanya.
Politikus PDIP itu menjelaskan, dana keluruhan muncul atas usulan para Wali Kota di seluruh Indonesia. Mereka mengeluhkan adanya kecemburuan sosial dari kelurahan terhadap bantuan pemerintah berupa dana desa.
"Sekarang di Sumatera kan banyak kelurahan yang mengajukan diri sebagai desa. Kan nggak fair juga. Ini niatnya supaya adil," ucap Tjahjo.
Tjahjo belum bisa menyampaikan kapan dan bagaimana implementasi pencairan dana kelurahan. Sebab rencana pemberian bantuan tersebut tengah dibahas di level pusat.
Namun dia menyebut, bantuan yang dikeluarkan untuk kelurahan lebih kecil ketimbang dana desa. Sebab, kelurahan disebut sebagai SKPD yang sudah memiliki pos anggaran dari APBD.
Belum ada nilai pasti besaran dana yang akan diberikan untuk kelurahan. Tjahjo menyebut, bantuan itu diberikan kepada kelurahan sebagai stimulan untuk mempercepat pembangunan.
"Jadi bukan hal yang baru. Itu keluhan Wali Kota dua tahun lalu. Tapi kan kemarin konsentrasi kami ke dana desa dulu. Nah sekarang baru memikirkan kelurahan, tapi stimulan apakah Rp 100 juta atau Rp 10 juta, tapi ada perhatian tambahan. Itu saja," kata Tjahjo.
Reporter: Nafiysul QodarSumber: Liputan6.com
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Bansos yang disalurkan pemerintahan tidak ada kaitannya dengan penyelenggaraan Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaHasto menyebut kepala daerah PDIP ditekan Kapolda Jatim agar tak fokus mendukung Ganjar-Mahfud.
Baca SelengkapnyaPolda memanggil para kepala desa di Kabupaten Karanganyar untuk mengusut kasus tersebut.
Baca SelengkapnyaMuhadjir menjawab pertanyaan hakim konstitusi soal intensitas kunjungan kerja Presiden Joko Widodo jelang Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaIuran Tapera akan dipungut dari pegawai swasta dan mandiri
Baca SelengkapnyaMendagri belum menerima surat dari DPR maupun draf RUU DKJ.
Baca SelengkapnyaDeklarasi dukungan itu disebut-sebut terjadi saat acara Silaturahmi Nasional Desa Bersatu 2023 di Indonesia Arena, Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu (19/11).
Baca SelengkapnyaMenurut Prabowo, Pilkada diserahkan pada junior di partai, ia menyatakan tak ada masalah siapapun terpilih di Pilkada.
Baca SelengkapnyaDahnil menyayangkan ada pihak menggunakan jabatan kepala daerah hanya untuk sekadar terlihat 'asal beda'.
Baca SelengkapnyaAbdul Halim menekankan perangkat desa dan kepala desa harus netral dalam Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaSaat ini banyak rakyat atau keluarga miskin yang membutuhkan bantuan akibat kenaikan harga bahan-bahan pokok.
Baca SelengkapnyaPendiri lembaga survei Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia atau KedaiKOPI Hendri Satrio (Hensat) menegaskan, perangkat desa harus netral.
Baca Selengkapnya