Mendagri: Kami beruntung punya Presiden Jokowi
Merdeka.com - Pemprov DKI Jakarta tengah melakukan pembahasan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Daerah untuk membahas program-program dalam RAPBD DKI Jakarta 2016. Bahkan, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo hadir untuk memberikan pengarahan secara langsung di Balai Kota DKI Jakarta.
Tjahjo mengatakan, pihaknya sangat beruntung memiliki Presiden Joko Widodo (Jokowi) karena memiliki pengalaman menjadi Wali Kota Solo dan Gubernur DKI Jakarta sehingga mengetahui permasalahan daerah.
"Kami beruntung punya presiden berpengalaman menjadi wali kota, sehingga punya pengalaman jadi gubernur dan sekarang jadi presiden. Karena enggak bisa menteri atau dirjen ngarang sendiri," kata Tjahjo dalam sambutannya di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (14/4).
-
Kenapa Jokowi tidak ikut campur dalam kabinet? 'Presiden Jokowi fokus bekerja untuk menuntaskan agenda pemerintahan dan pembangunan sampai akhir masa jabaotan 20 Oktober 2024,' kata Ari kepada wartawan, Senin (25/3).
-
Siapa menteri Jokowi yang dipanggil MK? Empat menteri itu meliputi Menteri Koordinator (Menko) Pembangunan Manusia, dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy, Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini.
-
Kenapa Jokowi dikritik? Khususnya terhadap keluarga Jokowi yang ikut dalam kontestasi politik baik Pilpres maupun pilkada.
-
Kenapa bukber Kabinet Jokowi tidak dihadiri semua menteri? Sangat terbatas, tidak semua menteri hadir termasuk dari PDIP, PKB dan NasDem.
-
Kenapa Jokowi tidak menyalami Try Sutrisno? Dalam video yang merekam momen tersebut, terlihat Try Sutrisno telah bersiap menyambut Presiden Jokowi yang menyalami tamu undangan satu pe rsatu. Saat itulah Jokowi melewati Try Sutrisno tanpa memberi salam sebagaimana Jokowi kepada para wakil presiden sebelumnya.
-
Kenapa Jokowi melarang Kaesang? 'Waduh', gitu, 'Jangan Pak Zul', katanya,' kata Zulhas di DPP PAN, Jakarta Selatan, Senin (3/6).
Tjahjo menambahkan, pihaknya tidak ingin masuk dalam polemik yang terjadi antara Pemprov dan DPRD DKI Jakarta. Untuk itu, kata dia, pihaknya hanya akan melakukan pengesahan terhadap keputusan yang diambil oleh legislatif dan eksekutif.
"Jangan sampai pembahasan penetapan dalam konteks anggaran tersandera dengan adanya hak politik dan hak hukum sehingga perencanaan pembangunan bisa berjalan sesuai target," terangnya.
Mantan Sekjen PDI Perjuangan ini menegaskan, permasalahan tersebut selesai saat Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat, Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Saefullah bersama tim mengunjungi Kemendagri. Mereka melakukan pertemuan tertutup dengan Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri Reydonnyzar Moenek.
"APBD DKI sudah clear. Kemari Pak Wagub dan Pak Sekda dengan tim kami di Depdagri Keuangan Daerah sudah selesai semua permasalahannya," tegasnya.
Pihaknya meminta Pemprov DKI Jakarta segera melakukan program-program prioritas. Seperti pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur dan masalah transportasi.
"Lain-lainnya kami serahkan kepada Pemda DKI yang menyerap aspirasi masyarakat," tutup politisi PDI Perjuangan ini.
(mdk/ren)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rieke mengaku tidak khawatir kunjungan Jokowi akan menggerus suara PDIP di Jateng.
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo atau Jokowi mengklaim tak ikut campur atau cawe-cawe dalam penyusunan kabinet Prabowo-Gibran.
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo atau Jokowi menanggapi isu yang menyebut PDI Perjuangan (PDIP) masuk ke dalam kabinet Presiden terpilih, Prabowo Subianto.
Baca SelengkapnyaBegitu juga dengan menteri disebut Jokowi boleh berkampanye
Baca SelengkapnyaJokowi menegaskan penyusunan kabinet adalah hak prerogatif presiden.
Baca SelengkapnyaJokowi sebelumnya mengatakan seorang presiden dan wakil presiden diperbolehkan berkampanye sesuai undang-undang.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi dikabarkan menitipkan nama menteri di kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Baca SelengkapnyaRespons Jokowi soal Rencana Prabowo Tambah Jumlah Kementerian Jadi 40
Baca SelengkapnyaHasto mengatakan, saat ini Indonesia menghadapi tantangan ekonomi seperti nilai tukar rupiah yang lemah.
Baca SelengkapnyaMuzani menambahkan, Presiden Jokowi pernah berkampanye saat Pilpres 2019.
Baca Selengkapnya