Mendagri: Kepala Daerah yang Tak Efektif Tangani Covid-19 Jangan Dipilih Lagi
Merdeka.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengakui isu penanganan Covid-19 jadi usaha tersendiri bagi kepala daerah yang akan berkompetisi dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pada 9 Desember mendatang. Dia menjelaskan, para kontestan ataupun petahana akan bekerja lebih giat dalam menangani virus corona.
"Kepala daerah akan sangat bersungguh-sungguh apalagi yang akan running lagi, kenapa, kalau daerahnya merah, apalagi ada korban meninggal dunia, itu akan menjadi amunisi bagi kontestan lain yang non petahana. Non incumbent," kata Tito saat konfrensi pers di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, Senin (22/6).
Dia juga menjelaskan, kualitas para pemimpin daerah menangani Covid-19 akan menonjol. Sehingga jadi amunisi bagi kontestan lain dari non petahana. Kemudian Tito pun imbau agar Kepala Daerah yang tidak bisa menangani Covid-19 jangan dipilih kembali.
-
Bagaimana Pilkada 2020 dilaksanakan di tengah pandemi? Pemilihan ini dilakukan di tengah situasi pandemi COVID-19, sehingga dilaksanakan dengan berbagai protokol kesehatan untuk meminimalkan risiko penularan.
-
Bagaimana cara memilih calon kepala daerah di Pilkada? Dalam Pilkada 2005, calon kepala daerah diusulkan oleh partai politik atau gabungan beberapa partai politik. Kemudian, rakyat dapat memilih calon kepala daerah sesuai dengan preferensi mereka.
-
Kenapa Pilkada 2020 jadi penting? Pilkada Serentak 2020 menjadi salah satu momen penting dalam demokrasi Indonesia, meskipun dilaksanakan di tengah tantangan pandemi.
-
Apa saja yang dipilih di Pilkada 2020? Pada Pilkada ini, rakyat Indonesia memilih:Gubernur di 9 provinsiBupati di 224 kabupatenWali kota di 37 kota
-
Siapa yang memimpin Satgas Penanganan Covid-19? Sejak pandemi Covid-19 melanda Indonesia, Presiden Jokowi menugaskan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menjadi komando dalam sektor penanganan kesehatan. Lalu dibentuklah Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Pandemi Covid-19.
-
Bagaimana penanganan Covid-19 di Indonesia? Jokowi memilih menggunakan strategi gas dan rem sejak awal untuk menangani pandemi Covid-19. Gas dan rem yang dimaksudkan Jokowi diimplementasikan dalam tiga strategi yakni penanganan kedaruratan kesehatan, jaring pengaman sosial, dan pemulihan ekonomi. Inilah yang kemudian menjadi ujung tombak dalam penanganan Covid-19 di Indonesia.
"Kepala daerahnya tidak efektif menangani covid, Ya jangan dipilih lagi. Karena rakyat membutuhkan kepala daerah yang efektif bisa menangani persoalan covid di daerah masing-masing berikut dampak sosial ekonominya," kata Tito.
Sebab itu, Tito imbau agar penanganan Covid-19 jadi fokus dalam pilkada serentak. Hal tersebut kata Tito bertujuan untuk menekan angka penularan.
"Nah ini diangkat oleh kontestan, calon lawannya atau oleh masyarakat lain atau oleh media bahwa kepala daerahnya enggak efektif menangani, tidak mampu menangani Covid-19, tidak mampu mengendalikan PSBB. Kita harus balik seperti itu," jelas Tito.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Tito meminta kepala daerah menyiapkan data statistik sektoral.
Baca SelengkapnyaMasyarakat bisa melihat kinerja Pj kepala daerah yang terpilih di daerah masing-masing.
Baca SelengkapnyaJokowi tak ragu mengganti kepala daerah jika berkinerja buruk atau melenceng dari arahan pemerintah pusat.
Baca SelengkapnyaDengan pilkada langsung, Demokrat menilai masyarakat bisa memilih pemimpin yang dekat dengan rakyat
Baca SelengkapnyaPengendalian inflasi menjadi hal penting yang harus diperhatikan.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi akan mengevaluasi Pj kepala daerah setiap hari dan akan mengganti yang bertindak menyimpang.
Baca SelengkapnyaMendagri menjelaskan, dalam pengamatannya, kapasitas fiskal yang dimiliki daerah terbagi menjadi tiga kategori, yakni kuat, sedang, dan lemah.
Baca SelengkapnyaMendagri Tito mengatakan, pihaknya belum menerima surat dari DPR maupun draf RUU DKJ itu.
Baca SelengkapnyaHadi mengatakan, pemerintah pusat telah memberikan dana kepada pemerintah daerah agar digunakan kepentingan pilkada.
Baca SelengkapnyaMendagri Tito kemudian menyinggung ketidak harmonisan antara Gubernur dengan Wali Kota dan Bupati karena unsur politis
Baca SelengkapnyaMahfud meminta, semua pihak termasuk masyarakat menolak usulan RUU tersebut.
Baca SelengkapnyaMendagri belum menerima surat dari DPR maupun draf RUU DKJ.
Baca Selengkapnya