Mendagri minta Golkar dan PPP sudahi konflik jelang Pilkada serentak
Merdeka.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo meminta, Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Golkar segera menyelesaikan konflik dualisme kepengurusan. Hal itu agar keduanya bisa mengikuti Pilkada Serentak pada 9 Desember mendatang.
"Kami sepakat dengan KPU bahwa KPU dan Kemendagri tidak ingin melibatkan diri secara intens terhadap kondisi parpol pengusung calon," kata Tjahjo di kantor KPU, Jakarta, Jumat (17/4).
Menurutnya, kedua partai politik tua tersebut bakal menyelesaikan konflik sebelum Pilkada serentak digelar. Mereka akan disibukkan dengan penentuan pasangan calon dalam pilkada.
-
Kenapa TKN Prabowo-Gibran meminta relawan untuk tidak menyerang pribadi Capres Cawapres lainnya? Menurut dia, kandidat yang maju dalam kontestasi Pilpres 2024 mendatang merupakan putra putra terbaik bangsa yang dipilih partai politik, dan ditawarkan kepada rakyat agar dipilih sebagai pemimpin bangsa Indonesia lima tahun mendatang. Oleh karenanya, cara-cara berpolitik dengan menyerang pribadi calon dinilai Sangap tidak sesuai adab ketimuran.
-
Siapa yang dilarang MK terlibat dalam sengketa Pilpres? Juru Bicara Mahkamah Konstitusi (MK) Fajar Laksono menegaskan, sidang perdana sengketa pilpres 2024 yang akan digelar perdana esom hari hanya dihadiri depalan hakim MK tanpa Anwar Usman.
-
Kenapa TNI harus netral di Pilkada? Harga mati bahwa TNI itu netral, sehingga seluruh prajurit TNI, khususnya dari matra darat itu diminta menjaga netralitas, termasuk saat menggunakan medsos untuk lebih berhati - hati dan bijak,' tegas mantan Danrem 152 Baabullah itu.
-
Siapa saja yang harus terlibat dalam menjaga kerukunan di pemilu? Cara ini perlu dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat. Masing-masing harus saling mendukung untuk menciptakan demokrasi yang sesuai dengan asas luber jurdil.
-
Siapa yang diminta tidak mengklaim sebagai kader Golkar? Partai Golkar meminta Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia tidak mengklaim sebagai kader partai yang dipimpin Ketua Umum Airlangga Hartarto.
-
Kenapa TNI dan Polri di Jateng menjaga netralitas selama pemilu? Mereka diharapkan tidak memberikan komentar apapun terkait calon presiden yang berkompetisi pada pemilu tahun ini.
"Saya optimis, sehingga PPP dan Golkar dapat berperan dan ikut terlibat dalam proses politik di daerah, khususnya menentukan pasangan calon, dari satu partai maupun gabungan parpol," ujarnya.
Sementara itu, Ketua KPU Husni Kamil Manik mengatakan, partai politik yang akan mengajukan kandidat dalam Pilkada serentak bisa berkonsultasi pada bulan Juli mendatang. Sebab pendaftaran kandidat pilkada dibuka oleh KPU pada 26 Juli mendatang.
"Mudah-mudahan dalam tiga bulan proses konflik parpol di pengadilan bisa tuntas," kata Husni.
Diketahui, Golkar terbagi menjadi dua kelompok, yaitu kubu Agung Laksono dan kubu Aburizal Bakrie. Sedangkan, PPP terbagi menjadi kubu Djan Faridz dan kubu Romahurmuziy.
(mdk/efd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
PDIP menegaskan menghindari pola transaksional dan pembagian sumber daya ekonomi dalam membangun koalisi politik.
Baca SelengkapnyaHasto menyebut kepala daerah PDIP ditekan Kapolda Jatim agar tak fokus mendukung Ganjar-Mahfud.
Baca SelengkapnyaJK mengatakan, apabila Golkar pecah, tidak akan bisa menang pada Pemilu 2024 mendatang.
Baca SelengkapnyaAria Bima menilai, perbedaan pilihan maupun partai pengusung merupakan hal yang wajar dalam berkontestasi.
Baca SelengkapnyaMa'ruf mengatakan seharusnya kedua lembaga tersebut tidak saling mengintervensi
Baca SelengkapnyaSandiaga menegaskan PPP tetap berkomitmen untuk bekerjasama dengan PDIP mendukung Ganjar di Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaRapimnas PPP telah mengamanatkan untuk berkoalisi dengan PDIP mengusung Ganjar.
Baca SelengkapnyaMajelis Pertimbangan PPP merekomendasikan kepada Plt Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono untuk memecat kader PPP yang mendukung Prabowo-Gibran.
Baca SelengkapnyaDalam Pilkada Kampar, sebanyak empat paslon akan bertarung.
Baca SelengkapnyaPDIP menegaskan tidak punya niatan untuk membubarkan koalisi lain.
Baca SelengkapnyaPDIP terus melakukan komunikasi sejumlah partai untuk berkoalisi di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Barat.
Baca SelengkapnyaPDIP sampai hari ini masih terus membuka pintu bagi partai manapun termasuk Golkar untuk berkoalisi.
Baca Selengkapnya