Mendagri minta tak ada provokasi di medsos dan isu SARA saat Pilkada

Merdeka.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menegaskan seluruh calon kepala daerah yang akan berlaga di 101 daerah dalam Pilkada Serentak tahun 2017 tak bersikap saling provokatif khususnya di media sosial. Sebab, kata dia, media sosial dapat memicu gangguan stabilitas nasional dalam Pilkada Serentak yang akan digelar pada 15 Februari 2017.

Untuk itu, demi mencegah terjadinya kampanye hitam di media sosial, Tjahjo meminta kepolisian dan Menteri Komunikasi dan Informatika untuk mengawasi media sosial. "Saya mohon kepolisian dan Kominfo untuk mengusut dengan tegas siapapun yang menyebarkan lewat medsos yang sifatnya provokatif dan mengganggu stabilitas daerah. Karena pilkada ini harus aman, demokratis," kata Tjahjo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (28/9).

Tjahjo mengimbau pula untuk seluruh pendukung calon kepala daerah untuk tidak menggunakan isu SARA menjelang maupun pelaksanaan Pilkada. Indonesia merupakan negara yang mengenal Bhineka Tunggal Ika dan masyarakatnya meyakini memilih calon pemimpinnya bukan didasari atas perbedaan Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan.

"Kita adalah negara Bhineka Tunggal Ika. Yang penting silakanlah masyarakat punya pilihan politik, punya nurani, sikap politik memilih calon yang sesuai hati nurani," ujarnya.

Mantan Sekjen PDI Perjuangan ini mengakui telah mengendus adanya isu SARA yang dimainkan oleh calon tertentu untuk menjatuhkan lawan politiknya. Untuk itu, dia telah menjalin koordinasi dengan pihak terkait guna melakukan pencegahan.

"Kepolisian sudah mempunyai datanya. Termasuk BIN. Kami komunikasi dengan kepolisian dan BIN dan Bawaslu dan yang penting juga jangan sampai ada politik uang. Itu bisa merusak demokrasi," katanya.

Pemungutan Suara Pilkada Serentak tahun 2017 akan digelar pada 15 Februari tahun 2017. Sementara, pendaftaran bakal calon Kepala Daerah di 101 daerah dalam Pilkada Serentak telah dilakukan pada 23-25 September.