Mendagri: Perppu calon tunggal pilkada opsi terakhir saat genting

Merdeka.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pilkada langsung sebagai opsi akhir. Perppu itu sebagai solusi adanya calon tunggal yang berimbas penundaan Pilkada sampai 2017.

"Itu opsi terakhir, kita mau mengadakan rapat kembali untuk memutuskan pilkada di 269 wilayah di Indonesia," kata Tjahjo di Gedung Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat pada Senin (10/7).

Dia menilai, apabila Perppu benar dikeluarkan bagi daerah yang hanya mempunyai 1 calon kepala daerah akan mempengaruhi Komisi Pemilihan Umum untuk mencetak kartu suara. Selain itu, Perppu itu berdampak makin banyak pertentangan dari partai politik dan masyarakat pendukung pasangan calon tunggal.

"Nanti kalau sampai gagal, partai dan masyarakat bisa marah," kata dia.

Politikus PDIP ini mengatakan, apabila sewaktu-waktu Perppu perlu dikeluarkan saat genting, pemerintah telah mempersiapkan draft Perppu tersebut.

"Draftnya sudah ada, kalau dibutuhkan kita tinggal meminta persetujuan dari Kementerian Hukum dan Ham," terangnya.

Sebelumnya diberitakan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) akhirnya menerima rekomendasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk memperpanjang kembali pendaftaran bakal calon kepala daerah di 7 daerah yang hanya memiliki calon tunggal. Perpanjangan pembukaan pendaftaran tersebut akan dibuka pada tanggal 9 sampai 11 Agustus 2015.

Lewat keputusan ini, Husni meminta agar 7 KPU Kabupaten/Kota tersebut mencabut Keputusan tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Kepala Daerah sebagaimana surat KPU Nomor 443/KPU/VIII/2015 tanggal 3 Agustus 2015 di daerah masing-masing.

KPU pusat juga meminta kepada KPU daerah untuk melakukan sosialisasi terhadap partai politik dan pihak lain yang berkepentingan terhadap Pilkada bahwa pembukaan pendaftaran telah kembali dibuka di 7 daerah tersebut.

Sebelumnya masih ada 7 kota yang memiliki pasangan calon tunggal. Tujuh daerah itu adalah Kabupaten Tasikmalaya, Kota Surabaya, Kabupaten Blitar, dan Kabupaten Pacitan, Kota Mataram, Kota Samarinda, dan Kabupaten Timor Tengah Utara.