Mendagri pesimis anggota DPR bisa awasi dana aspirasi

Merdeka.com - DPR telah mengesahkan Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP) atau dana aspirasi dalam RAPBN 2016. Usulan dana aspirasi tersebut menuai pro dan kontra.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, pada awalnya dana aspirasi disampaikan pimpinan DPR dalam pertemuan dengan Presiden Jokowi beberapa waktu lalu. Ketika itu, kata Tjahjo, Presiden Jokowi belum memberikan jawaban.

"Pernah disampaikan kepada presiden yang saya juga hadir, Menkeu juga hadir, disampaikan pimpinan DPR. Saat itu, bapak presiden belum merespons, belum membahas dan sampai sekarang dengan kementerian terkait juga belum dibahas," kata Tjahjo kepada wartawan di Istana, Jakarta, Rabu (24/6).

Lebih lanjut, Tjahjo tak yakin setiap anggota DPR dapat mampu mengawasi dana aspirasi. Apalagi, dana tersebut dikelola dan digunakan di daerah.

"Walaupun anggota DPR tidak memungut satu sen pun dan diserahkan penuh ke daerah, bisa enggak dia kontrol sampai tahap pembangunan dari dana aspirasi itu? Kalau saya punya pengalaman jadi anggota DPR, tidak yakin anggota DPR bisa kontrol teknis pembangunan," jelas Tjahjo yang pernah menjadi anggota DPR terlama ini.

Yang pasti, tegas Tjahjo, jika ada kesalahan dan penyalahgunaan anggaran dana aspirasi tersebut, maka DPR yang akan kena dampaknya. Sebab, DPR merupakan representatif dari daerah pemilihannya.

Tjahjo menduga penggunaan dana aspirasi itu akan tidak merata. Hal itu karena anggota DPR cenderung akan menurunkan anggaran itu hanya untuk daerah pemilihan yang mendukung keterpilihannya.

"Pasti akan kena anggota DPR karena merupakan kebijakan membawa aspirasi, bawa ke dapil mana. Kalau dapilnya kota kabupaten, akan mengarah ke kecamatan dan desa mana yang anggota DPR mendulang suara paling banyak," tutupnya.