Follow
Mendagri: Satpol PP Dilarang Kampanye, Menjelaskan Keberhasilan Pemerintah Boleh
Merdeka.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengingatkan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) bersikap netral dalam Pemilu 2019. Dia melarang Satpol PP untuk ikut mengkampanyekan salah satu peserta pemilu.
"Tugas Satpol PP Anda harus netral, enggak boleh ikut kampanye pilih nomor sekian enggak boleh. Menjelaskan program pemerintah yang berhasil boleh," ujar Tjahjo saat membuka rakornas yang dihadiri Kasatpol PP se-Indonesia di Hotel Media Tower Jakarta Pusat, Rabu (5/12).
Tjahjo menegaskan Satpol PP wajib menjelaskan capaian program pemerintah. Kasatpol PP, kata dia, diperbolehkan menyampaikan keberhasilan program Nawa Cita Presiden Jokowi yang berhasil.
-
Apa yang dipesan Jokowi ke TNI-Polri? 'TNI Polri harus berani masuk ke hal-hal yang berkaitan dengan teknologi. Pesawat tempur perlu, iya. Tank perlu, iya. Tapi hati-hati juga dengan drone.' kata Jokowi.
-
Dimana Pj Gubernur Sulsel sampaikan programnya? Pj Gubernur Provinsi Sulsel, Bahtiar Baharuddin, didampingi Pj Ketua TP PKK Sulsel Sofha Marwah Bahtiar, menghadiri peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Bantaeng ke-769, yang digelar melalui Rapat Paripurna DPRD Bantaeng, Kamis, 7 Desember 2023.
-
Siapa yang berperan penting dalam keberhasilan program PTSL di Jawa Timur? “PTSL dapat berjalan dengan baik apabila ada koordinasi dan dukungan dari pemerintah pusat, Pemda, dan berbagai pihak. Keberhasilan PTSL ini tidak hanya Kementerian ATR/BPN saja, namun ada peran dari Pemda dan masyarakat setempat,“
-
Apa yang dibicarakan Jokowi dengan PKB? Menurut dia, Jokowi memuji raihan suara PKB dalam Pileg 2024.
-
Apa pesan Pj Gubernur Kaltim untuk masyarakat Kalimantan Timur? 'Mendekati Pemilu tolong jaga ketertiban dan kemanan. Salurkan hak pilih, jangan ada yang golput!' pesan Akmal Malik saat meninjau Gudang Logistik Pemilu 2024 di Jalan Poros Tikah RT 14 Nomor 5, Ujoh Bilang Kecamatan Long Bagun Mahulu, Jumat(26/1/2023).
-
Apa yang Jokowi Apresiasi kepada Presiden JAPINDA? 'Saya mengapresiasi JAPINDA yang telah banyak membantu mempromosikan kerja sama ekonomi, mentoring perusahaan Jepang yang ingin memperluas bisnisnya di Indonesia,' ujar Jokowi di Jepang, Senin (18/12).
"Kita sampai tanggal 19 oktober menyampaikan apa program Nawa cita yang berhasil, pembangunan infratruktur yang berhasil, boleh. Tegak lurus pegawai negeri itu, mulai presiden sampai kepala desa kepala kelurahan," ucapnya.
Mantan Sekjen PDIP itu meminta agar Satpol PP turut membantu pemerintah meningkatkan angka partisipasi masyarakat di pemilu. Namun, dia mengimbau agar Satpol PP terlebih dahulu memahami aturan KPU dengan baik.
"Urusan kampanye ada rambu-rambunya. Maka Satpol PP pegang aturan PKPU itu. Pegang UU dengan baik. Pegang jadwal kampanye yang ada, hadir di tengah-tengah masyarakat," kata Tjahjo.
Reporter: Lisza Egeham
Sumber : Liputan6.com
(mdk/ray)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Jokowi mengatakan, seorang presiden boleh memihak juga melakukan kampanye. Pernyataan Jokowi itu menuai pro dan kontra.
Baca Selengkapnya
Ekspresi calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto terlihat mengangguk beberapa kali ketika Presiden Jokowi menyatakan Presiden boleh memihak
Baca Selengkapnya
Meskipun, Jokowi menekankan, harus sesuai dengan aturan
Baca Selengkapnya
Moeldoko menjelaskan dalam UU Pemilu sudah diatur bahwa presiden, wakil presiden yang melakukan kegiatan kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara, kecu
Baca Selengkapnya
Jokowi menyebut, dirinya adalah pejabat publik sekaligus pejabat politik.
Baca Selengkapnya
Masyarakat akan menilai dan membandingkan pernyataan Jokowi yang kerap berubah.
Baca Selengkapnya
Moeldoko mengatakan, Jokowi hanya memberikan edukasi demokrasi dengan menyatakan presiden boleh memihak dan kampanye.
Baca Selengkapnya
Begitu juga dengan menteri disebut Jokowi boleh berkampanye
Baca Selengkapnya
Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengomentari pernyataan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo soal estafet kepemimpinan.
Baca Selengkapnya
Jokowi Sebut Presiden Boleh Memihak, Nasdem: Penyelenggara Negara Itu Harus Netral
Baca Selengkapnya
Menurutnya, dengan pernyataan itu bisa menjadi penentu dari segala pernyataan Jokowi yang seolah netral.
Baca Selengkapnya
Plh. Direktur Jenderal Politik dan PUM Kemendagri, Togap Simangunsong menyebut para Kepala Daerah dan ASN dilarang melakukan pencopotan baliho sepihak
Baca Selengkapnya