Follow
Mendagri sebut anggaran pengamanan pilkada serentak masih bermasalah
Merdeka.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengungkapkan bahwa anggaran pengamanan Pilkada serentak 2015 masih bermasalah. Pasalnya, tidak semua pemerintah daerah menganggarkan dana pengamanan pilkada serentak.
"Yang jadi masalah adalah anggaran pengamanan pilkada karena tidak semua daerah menganggarkan," ujar Tjahjo sebelum rapat kerja gabungan antara Komisi II dan III dengan Mendagri, Kepolisian, Kejaksaan, KPU, Bawaslu tentang pengaman dan mekanisme penyelesaian sengketa terkait Pilkada Serentak 2015 di ruang rapat Komisi II DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (25/6).
Karena itu, menurutnya, rapat gabungan akan membahas salah satu masalah anggaran keamanan. Dia berharap masalah ini bisa diselesaikan dan tak mengganggu penyelenggaraan pilkada.
-
Siapa yang bertanggung jawab untuk pengamanan pilkada? Pastikan kesiapan pengamanan guna menjamin terselenggaranya pilkada berjalan aman dan lancar dari awal hingga akhir.
-
Kenapa penting menjaga kerukunan di pemilu? Pemilu sering kali memunculkan sejumlah masalah yang ada di masyarakat. Salah satu masalah yang kerap terjadi adalah masalah kerukunan. Proses politik yang sengit antar kandidat calon pemilu, kerap kali memunculkan perbedaan pendapat antar masyarakat.
-
Apa itu pantarlih pilkada? Salah satunya adalah Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih).
-
Apa itu Pilkada? Pilkada atau Pemilihan Kepala Daerah adalah proses demokratisasi di Indonesia yang memungkinkan rakyat untuk memilih kepala daerah mereka secara langsung.
-
Kenapa polisi gencar jaga Kamtibmas menjelang pemilu? 'Pentingnya menjaga ketertiban umum (Kamtibmas) demi kelancaran Pemilu yang damai. Kegiatan sosialisasi dilakukan setelah salat Isya kemarin,' kata Bagus, Rabu (10/1)
-
Apa yang membuat Pilkada Jatim melawan kotak kosong? Hal ini membuat Komisi Pemilihan Umum (KPU) memberi tambahan waktu untuk perpanjangan pendaftaran pasangan calon (paslon) selama 3 hari.'Ada lima daerah di Jatim yang hanya ada satu paslon yang mendaftar, atau calon tunggal. Sehingga akan diberi tambahan waktu perpanjangan pendaftaran paslon sebanyak 3 hari,' kata Komisioner KPU Jatim, Choirul Umam, Jumat (30/8).
"Apakah nanti anggaran keamanan ini, Mabes Polri mengajukan kembali ke Menteri Keuangan atau kita serahkan pada pemda setempat yang pasti ada anggarannya tetapi tidak sebesar yang diajukan," terang Tjahjo.
Sementara untuk anggaran KPU, Tjahjo mengaku sudah beres dan NPHD-nya sudah diteken semua oleh 269 daerah. Namun, terkait anggaran pengawasan Pilkada Serentak, katanya, masih terdapat 35 daerah yang masih dalam proses penandatangan NPHD.
"Masih ada 35 daerah yang masih memproses NPHD untuk anggaran pengawasan. Kita tetap update, mudah-mudahan cepat selesai," pungkas dia.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Hadi mengatakan, pemerintah pusat telah memberikan dana kepada pemerintah daerah agar digunakan kepentingan pilkada.
Baca Selengkapnya
Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberi pengarahan terkait urusan anggaran dan keamanan untuk Pilkada serentak di depan seluruh kepala daerah
Baca Selengkapnya
Pesan itu disampaikan Menko Polhukam Hadi Tjahjanto saat Rapat Koordinasi Penyelenggara Pilkada Serentak 2024.
Baca Selengkapnya
Mendagri mengatakan memastikan ketersediaan anggaran merupakan salah satu tugas pemerintah dalam mendukung pelaksanaan Pilkada 2024.
Baca Selengkapnya
Jika pemerintah daerah tidak memasilitasi maka pilkada serentak pasti akan terganggu.
Baca Selengkapnya
Menko Polhukam Hadi Tjahjanto mengatakan kondisi politik hingga keamanan di dalam negeri dapat mempengaruhi Pilkada 2024.
Baca Selengkapnya
Mendagri Tito kemudian menyinggung ketidak harmonisan antara Gubernur dengan Wali Kota dan Bupati karena unsur politis
Baca Selengkapnya
Hadi menjelaskan, salah satu alasan pulau Jawa menjadi wilayah yang krusial lantaran memiliki jumlah penduduk paling banyak.
Baca Selengkapnya
Menjelang pendaftaran, kerawanan ada tiga, tadi yang disampaikan, yakni kerawanan pencalonan, kerawanan pada kampanye, dan perhitungan," kata Hadi.
Baca Selengkapnya
Nantinya dana tersebut akan dialokasikan untuk kebutuhan dan seluruh tahapan penyelanggaraan Pilkada.
Baca Selengkapnya
Tito meminta pemerintah daerah memperhatikan gaji personel Satpol PP dan Satlimnas.
Baca Selengkapnya
Mahfud menyebut jika ada kesulitan dalam penyelenggaraan Pilkada seharusnya diatasi bukan ditunda.
Baca Selengkapnya