Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Mendagri sebut masih ada daerah tawar menawar soal anggaran pilkada

Mendagri sebut masih ada daerah tawar menawar soal anggaran pilkada Mendagri Tjahjo Kumolo dan Ketua KPU Husni Kamil Manik. ©2015 Merdeka.com

Merdeka.com - Pemerintah berencana untuk melakukan tahap pertama pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak. Kementerian Dalam Negeri meyakini proses yang baru pertama kali dilakukan ini tidak akan banyak mengalami kendala. Hanya saja, permasalahan anggaran untuk pelaksanaan yang belum terpecahkan.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, secara prinsip dan aturan, proses pilkada serentak sudah selesai. Kini pihaknya hanya perlu melakukan komunikasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Pemerintah Daerah.

"Kalau Pilkada yang (Desember) 2015 tidak ada masalah, yang mundur dari 2016 belum dibahas anggarannya. Tapi semua anggaran pake APBD yang 2015," ujarnya di Kantor Kemendagri, Jumat (17/4).

Dia menambahkan, permasalahan anggaran untuk pelaksanaan masih bergulir di daerah yang akan melakukan pilkada serentak tahap pertama pada Desember 2015. Sebab, masih ada tawar menawar anggaran antara eksekutif, legislatif dan KPUD.

"Daerah kan lagi tawar menawar itu wajar. Kami ingin ada kesamaan pandangan karena tujuan pilkada serentak ini kan efisiensi dan cepat, tinggal teknis," jelas politisi PDI Perjuangan ini.

Tjahjo menegaskan, pemerintah daerah harus tetap menganggarkan pelaksanaan pilkada dalam APBD mereka. Jika tidak dilakukan maka mereka akan melanggar Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015.

Direktorat Jenderal Keuangan Daerah Reydonnyzar Moenek menambahkan, permasalahan pendanaan seharusnya sudah selesai di daerah masing-masing. Karena sudah banyak payung hukum untuk merealisasikannya.

"Permendagri 37 Tahun 2014, lalu surat edaran Mendagri sampe opsi terakhir pengeluaran dana mendahului penetapan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD dengan melakukan perubahan peraturan Kepala Daerah tentang APBD," ungkapnya.

Untuk itu, kepala daerah tetap harus mengalokasikan anggaran untuk menyukseskan pilkada serentak ini. Sebab jika tidak, maka ada sanksi tegas yang akan diberikan kepada mereka. "Paling berat kepala daerah dapat dicopot dari jabatannya," tutup Donny.

(mdk/ren)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Mendagri Dorong Pemda di Papua Penuhi Kebutuhan Anggaran Pilkada Serentak 2024
Mendagri Dorong Pemda di Papua Penuhi Kebutuhan Anggaran Pilkada Serentak 2024

Mendagri mengatakan memastikan ketersediaan anggaran merupakan salah satu tugas pemerintah dalam mendukung pelaksanaan Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya
Menko Polhukam Hadi Tjahjanto Minta Panglima-Kapolri-Jaksa Agung Tak Rotasi Pejabat saat Pilkada
Menko Polhukam Hadi Tjahjanto Minta Panglima-Kapolri-Jaksa Agung Tak Rotasi Pejabat saat Pilkada

Hadi mengatakan, pemerintah pusat telah memberikan dana kepada pemerintah daerah agar digunakan kepentingan pilkada.

Baca Selengkapnya
Rakor Pilkada, Mendagri Minta Pemda Bantu KPU-Bawaslu yang Tak Punya Kantor
Rakor Pilkada, Mendagri Minta Pemda Bantu KPU-Bawaslu yang Tak Punya Kantor

Tito meminta pemerintah daerah memperhatikan gaji personel Satpol PP dan Satlimnas.

Baca Selengkapnya
PDIP Ogah Buru-Buru soal Wacana Kepala Daerah Dipilih DPRD: Prinsipnya Kedaulatan di Tangan Rakyat
PDIP Ogah Buru-Buru soal Wacana Kepala Daerah Dipilih DPRD: Prinsipnya Kedaulatan di Tangan Rakyat

PDIP lebih dulu melakukan kajian mendalam atas wacana tersebut.

Baca Selengkapnya
Menko Hadi Minta TNI-Polri Waspada Pelaksanaan Pilkada 2024: Biasanya Dua Kali, di Daerah dan MK
Menko Hadi Minta TNI-Polri Waspada Pelaksanaan Pilkada 2024: Biasanya Dua Kali, di Daerah dan MK

Pesan itu disampaikan Menko Polhukam Hadi Tjahjanto saat Rapat Koordinasi Penyelenggara Pilkada Serentak 2024.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Ragam Reaksi Pro Kontra saat Prabowo Hidupkan Lagi Wacana Kepala Daerah Dipilih DPRD
VIDEO: Ragam Reaksi Pro Kontra saat Prabowo Hidupkan Lagi Wacana Kepala Daerah Dipilih DPRD

Presiden Prabowo mengatakan gelaran Pilkada memakan anggaran hingga puluhan triliun rupiah

Baca Selengkapnya
Tunggu Masukan DPR dan Parpol, Kemendagri Tegaskan Tak Buru-Buru Putuskan soal Usulan Pilkada Lewat DPRD
Tunggu Masukan DPR dan Parpol, Kemendagri Tegaskan Tak Buru-Buru Putuskan soal Usulan Pilkada Lewat DPRD

Baru-baru ini, muncul usulan kepala daerah dipilih lewat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Baca Selengkapnya
Dulu SBY Tegas Tolak Pilkada lewat DPRD, Bagaimana Sikap Demokrat Sekarang?
Dulu SBY Tegas Tolak Pilkada lewat DPRD, Bagaimana Sikap Demokrat Sekarang?

Wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD yang ramai akhir-akhir ini, bukan hal baru.

Baca Selengkapnya
Mendagri Ingatkan Pemda soal Dana Hibah Pilkada: Kita Paksa Cairkan 9 Juli
Mendagri Ingatkan Pemda soal Dana Hibah Pilkada: Kita Paksa Cairkan 9 Juli

Dana NPHD Pilkada serentak 2024 disalurkan ke KPUD, Bawaslu, TNI, dan Polri.

Baca Selengkapnya
Sempat Redup di Era Jokowi, Menkum Beberkan Alasan Wacana Pilkada Lewat DPRD Muncul Lagi
Sempat Redup di Era Jokowi, Menkum Beberkan Alasan Wacana Pilkada Lewat DPRD Muncul Lagi

Pemerintah mengatakan wacana pemilihan kepala daerah dilakukan melalui dewan perwakilan rakyat daerah atau DPRD sudah bergulir lama

Baca Selengkapnya
Wamendagri Soal Kepala Daerah Dipilih DPRD: Cari Akar Masalah Biaya Politik Tinggi
Wamendagri Soal Kepala Daerah Dipilih DPRD: Cari Akar Masalah Biaya Politik Tinggi

Wamendagri memastikan, pemerintah tidak akan terburu-buru menentukan kebijakan terkait hal tersebut.

Baca Selengkapnya
Ahok soal Wacana Gubernur Jakarta Ditunjuk Presiden: Kembali ke Putusan Parpol Saja
Ahok soal Wacana Gubernur Jakarta Ditunjuk Presiden: Kembali ke Putusan Parpol Saja

Ahok mengungkapkan peniadaan Pilgub merupakan wacana yang sudah lama ia ketahui.

Baca Selengkapnya