Mendagri setuju TNI/Polri tak lolos verifikasi KPU bisa balik ke kesatuan
Merdeka.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo setuju dengan Kapolri Jenderal Tito Karnavian yang ingin agar setiap anggota TNI-Polri yang maju Pilkada serentak 2018 agar segera mengundurkan diri dari institusi tersebut. Namun bila tak lolos verifikasi KPU menjadi calon kepala daerah mereka bisa kembali bertugas di kesatuannya.
Hal itu dia sampaikan saat memberikan pembekalan terhadap 359 perwira tinggi dalam acara Rapim TNI-Polri, di Aula Gatot Soebroto, Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (23/1).
"Bagi anggota TNI dan Polri, saya sepakat, pada saat diterima pencalonannya oleh KPU, pendaftarannya, ya langsung ajukan mundur sebagai anggota Polri maupun TNI," kata Tjahjo di Aula Gatot Soebroto, Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (23/1).
-
Apa yang dilakukan TNI menjelang Pilkada? Pangdam mengatakan TNI tidak boleh terlibat baik secara langsung dengan mendukung salah satu pasangan calon pada pilkada, maupun juga menggunakan fasilitas TNI.
-
Kenapa TNI harus netral di Pilkada? Harga mati bahwa TNI itu netral, sehingga seluruh prajurit TNI, khususnya dari matra darat itu diminta menjaga netralitas, termasuk saat menggunakan medsos untuk lebih berhati - hati dan bijak,' tegas mantan Danrem 152 Baabullah itu.
-
Mengapa Panglima TNI melakukan rotasi jabatan? “Dalam rangka memenuhi kebutuhan organisasi dan pembinaan karier serta mengoptimalkan pelaksanaan tugas-tugas TNI ke depan yang semakin kompleks dan dinamis,“ ujar Kabidpenum Puspen TNI Kolonel Sus Aidil dalam keterangannya, Minggu (27/8).
-
Siapa yang diusulkan Jokowi jadi Panglima TNI? Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengusulkan Jenderal TNI Agus Subiyanto sebagai calon Panglima TNI.
-
Bagaimana proses pemilihan Panglima TNI? 'Nama nanti akan disampaikan Ibu Ketua DPR ya. Calon tunggal sesuai amanah UU,' imbuhnya.
-
Siapa yang menjadi Panglima TNI? Saat Indonesia merdeka, Surono dan kawan-kawannya bergabung dengan Barisan Keamanan Raktay (BKR) di Banyumas. Di sinilah Surono selalu mendampingi Soedirman yang kelak menjadi Panglima TNI.
"Tapi kalo ditolak dengan alasan berbagai hal, yang bersangkutan bisa kembali lagi ke kesatuannya. Saya kira ini yang ingin kita persiapkan dengan baik," ucap Tjahjo.
Sebelumnya, Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan bahwa bagi para anggota Polri yang telah resmi ditetapkan oleh KPU sebagai calon kepala daerah pada 12 Februari 2018, untuk segera mengundurkan diri. Namun, jika tak lolos verifikasi dari KPU dan ingin kembali mengabdi kepada Polri, pihaknya siap menerima kembali anggota tersebut.
"Karena ini masih proses dan belum diberhentikan, terserah pejabat yang bersangkutan. Kalau pejabat yang bersangkutan ingin lanjut pensiun kita proses pensiunnya, tapi kalau yang bersangkutan masih ingin mengabdi kepada Polri dan belum pensiun kita terima juga," kata Tito di Rupatama Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (11/1).
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Tito menyebut, jika tak mundur maka dirinya akan mencopot dengan tidak hormat.
Baca SelengkapnyaTito menyampaikan bahwa Polri tak bisa dipisahkan dari Presiden dan hal tersebut sudah menjadi kehendak reformasi.
Baca SelengkapnyaPara Pj kepala daerah itu paling lambat melaporkan pengunduran diri pada 17 Juli 2024, sehingga Kemendagri bisa mempersiapkan pengganti mereka.
Baca SelengkapnyaPJ Gubernur harus mengajukan undur diri dari jabatannya terhitung 40 hari sebelum pendaftaran dimulai
Baca SelengkapnyaMenurut Maruli, sejak awal pihaknya telah menegaskan semua jajaran untuk tetap netral selama kontestasi pemilu.
Baca SelengkapnyaUsulan itu dilontarkan PDI Perjuangan karena melihat banyak masalah di internal Korps Bhayangkara. Terutama dugaan cawe-cawe di Pemilu hingga Pilkada 2024.
Baca SelengkapnyaNetralitas TNI itu tertuang dalam undang-undang terkait larangan prajurit berpolitik praktis.
Baca SelengkapnyaMasyarakat bisa melihat kinerja Pj kepala daerah yang terpilih di daerah masing-masing.
Baca SelengkapnyaMahkamah Konstitusi (MK) memutuskan anggota TNI-Polri hingga pejabat negara bisa dipidana bila melanggar netralitas di Pilkada 2024
Baca SelengkapnyaTNI AD yang masih aktif jika ingin maju menjadi Kepala Daerah maka persyaratannya adalah mengajukan surat pengunduran diri.
Baca SelengkapnyaPrajurit dan PNS TNI mulai sekarang tidak berfoto selfie dengan menggunakan simbol jari
Baca SelengkapnyaHadi mengatakan, pemerintah pusat telah memberikan dana kepada pemerintah daerah agar digunakan kepentingan pilkada.
Baca Selengkapnya