Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Mendagri soal kenaikan anggaran DPR: Tinggal masyarakat yang menilai

Mendagri soal kenaikan anggaran DPR: Tinggal masyarakat yang menilai Sidang paripurna RUU Pemilu. ©2017 Merdeka.com/imam buhori

Merdeka.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menilai pengajuan kenaikan anggaran yang diajukan DPR dalam RAPBN 2018 telah melalui berbagai pertimbangan. Soal layak atau tidaknya, Tjahjo mengatakan hal itu dikembalikan kepada penilaian masyarakat.

"Saya kira yang penting bisa dipertanggungjawabkan. Soal layak atau tidak, saya kira, DPR yang lebih tau. Saya yakin DPR mengajukan anggaran tidak main-main. Sudah sesuai kebutuhan yang ada, perkiraan yang ada," kata Tjahjo di kantor Kemendagri, Jakarta, Jumat (11/8).

Tjahjo menambahkan, pengajuan kenaikan anggaran itu sudah dipertimbangkan dari berbagai aspek. Meski begitu, angka itu akan dibahas bersama dengan pemerintah dalam penyusunan RAPBN 2018.

"Hak budget itu dibahas bersama pemerintah dan DPR. Pemerintah menghargai usulan dari DPR. DPR juga memahami dan menghargai apa yang diusulkan untuk menyusun RAPBN 2018 maupun sebelumnya," tukasnya.

"Bagi pemerintah saya yakin sepanjang itu visible bisa dipertanggungjawabkan saya kira enggak ada masalah. Tinggal masyarakat menilai saja, saya yakin DPR tidak akan bisa main-main lagi. Dia mengajukan anggaran entah itu untuk rehab gedung karena gedung yang ditempati anggota ini dari sisi keamanan yang dulu hanya untuk 2-3 orang sekarang dengan staf ahlinya satu ruangan bisa untuk 4-5 orang. Ini kan ada sedikit gempa akan sangat membahayakan. Mungkin pertimbangannya itu aspek keamanannya. Saya kira pemerintah saya yakin bisa memahami," pungkasnya.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengajukan kenaikan anggaran untuk tahun 2018 dari tahun sebelumnya Rp 4,26 triliun. Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR Anton Sihombing menyebut, pihaknya mengajukan anggaran sebesar Rp 5,7 triliun. Ini sekaligus meluruskan kabar yang menyebut BURT DPR mengajukan anggaran Rp 7,25 triliun untuk tahun anggaran 2018.

Rincian dari total Rp 5,7 triliun itu, anggaran untuk Satuan Kerja Dewan sebesar Rp 4 triliun. Sedangkan Rp 1,7 triliun diperuntukkan satuan kerja Sekretariat Jenderal DPR. Usulan anggaran tahun depan naik sekitar 25 persen dari anggaran DPR tahun ini yang mencapai Rp 4,26 triliun.

"Itu DPR dapat itu Rp 5.728.308.210. untuk dewan 4.024.410.881 untuk dewan. untuk sekretariat Rp 1.703.897.329," kata Anton saat dihubungi, Kamis (10/8).

Dia menyebutkan, anggaran itu tidak terlalu besar. Persentasenya hanya 0,35 persen dari total APBN. "Semua lah, gaji, dan lain-lain. Bikin saja untuk dewan," sambungnya.

(mdk/bal)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
VIDEO: Rapat Kejutan DPR Bahas Revisi UU Kementerian Negara, Ada Poin 'Kuasa' Presiden
VIDEO: Rapat Kejutan DPR Bahas Revisi UU Kementerian Negara, Ada Poin 'Kuasa' Presiden

Isi pasal 15 Undang-Undang Kementerian Negara diusulkan diubah

Baca Selengkapnya
PKB Klaim Banyak Rakyat yang Minta Makzulkan Presiden: Mintalah ke DPR, Demi Demokrasi
PKB Klaim Banyak Rakyat yang Minta Makzulkan Presiden: Mintalah ke DPR, Demi Demokrasi

PKB menyarankan masyarakat untuk mendorong DPR agar melakukan hak angket.

Baca Selengkapnya
Heru Budi: RUU DKJ Masih Berproses di DPR, Pasti Diberikan yang Terbaik untuk Jakarta
Heru Budi: RUU DKJ Masih Berproses di DPR, Pasti Diberikan yang Terbaik untuk Jakarta

Heru menjelaskan, pencabutan status ibu kota dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) harus melewati proses yang cukup panjang.

Baca Selengkapnya
Jokowi Buka Suara soal Baleg DPR Bikin Aturan Baru UU Pilkada Abaikan Putusan MK
Jokowi Buka Suara soal Baleg DPR Bikin Aturan Baru UU Pilkada Abaikan Putusan MK

Presiden Jokowi buka suara mengenai rapat baleg DPR RI yang disorot karena diduga untuk menganulir putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang UU Pilkada

Baca Selengkapnya
Mendagri Tito Karnavian soal Revisi UU Pilkada: Ada Pro-Kontra dan Dinamika
Mendagri Tito Karnavian soal Revisi UU Pilkada: Ada Pro-Kontra dan Dinamika

Kendati demikian, pemerintah menilai beberapa daftar inventarisasi masalah (DIM) yang disampaikan saat itu sudah tidak relevan.

Baca Selengkapnya
Mendagri Tito Sebut RUU DKJ Adalah Inisiatif DPR
Mendagri Tito Sebut RUU DKJ Adalah Inisiatif DPR

Mendagri belum menerima surat dari DPR maupun draf RUU DKJ.

Baca Selengkapnya
Ini Respons Puan Soal Pemberatan Anggaran Negara pada Kementerian Kabinet Prabowo
Ini Respons Puan Soal Pemberatan Anggaran Negara pada Kementerian Kabinet Prabowo

Puan mengatakan PDIP tetap mendukung jalannya pemerintahan Prabowo, meski tidak menempatkan kader di kabinet.

Baca Selengkapnya
PDIP: Revisi UU Pilkada Memang Maunya Istana
PDIP: Revisi UU Pilkada Memang Maunya Istana

Masinton menyebut, Istana kaget atas putusan MK lantaran mengubah syarat usia pencalonan kepala daerah.

Baca Selengkapnya
Respons Presiden Jokowi Terkait Revisi UU MK
Respons Presiden Jokowi Terkait Revisi UU MK

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco menyebut, pengesahan RUU bisa digelar di masa sidang ini.

Baca Selengkapnya
Demokrat Dukung Wacana Prabowo Tambah Kementerian: Bisa Makin Fokus dan Spesifik Ngurus Rakyat
Demokrat Dukung Wacana Prabowo Tambah Kementerian: Bisa Makin Fokus dan Spesifik Ngurus Rakyat

Demokrat tidak masalah dengan wacana penambahan kementerian kabinet Prabowo-Gibran asalkan bermuara untuk kepentingan rakyat, bangsa dan negara.

Baca Selengkapnya
PDIP Setuju RUU Kementerian Negara Asalkan Penuhi Syarat Ini
PDIP Setuju RUU Kementerian Negara Asalkan Penuhi Syarat Ini

Padahal, sebelumnya jumlah kabinet dibatasi hanya 34 menteri.

Baca Selengkapnya
DPR Mulai Tampung Usulan Omnibus Law Politik, 8 UU Bakal Dijadikan 1
DPR Mulai Tampung Usulan Omnibus Law Politik, 8 UU Bakal Dijadikan 1

DPR menampung usulan pembentukan undang-undang (UU) sapu jagat atau Omnibus Law Politik.

Baca Selengkapnya