Mendagri Tito Sebut Pilkada Serentak 2020 akan Buat UMKM dan Dunia Usaha Bergerak
Merdeka.com - Pemerintah dan KPU telah memutuskan pilkada serentak tahun 2020 dilaksanakan pada bulan Desember meski dalam situasi pandemi Covid-19. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, dengan Pilkada 2020, UMKM dan dunia usaha ikut bergerak karena 40 persen anggaran digunakan untuk kebutuhan logistik dan protokol kesehatan.
"40 Persen anggaran itu, digunakan untuk pembelian peralatan pilkada dan perlindungan Covid-19, baik untuk penyelenggara maupun pemilih. Masker, hand sanitizer, tinta sabun, dan lainnya. Ini membuat UMKM dan dunia usaha menjadi bergerak juga," kata Tito di kantornya, Senin (22/6).
Karenanya, dia berharap ekonomi bisa bergerak dengan adanya Pilkada 2020 yang akan diselenggarakan 9 Desember mendatang. Apalagi, anggaran pilkada akan menyebar ke 270 daerah.
-
Bagaimana Pilkada 2020 dilaksanakan di tengah pandemi? Pemilihan ini dilakukan di tengah situasi pandemi COVID-19, sehingga dilaksanakan dengan berbagai protokol kesehatan untuk meminimalkan risiko penularan.
-
Di mana Pilkada Serentak 2020 diselenggarakan? Berikut adalah daftar provinsi-provinsi yang menyelenggarakan Pilkada Serentak 9 Desember 2020 tersebut:Sulawesi UtaraSulawesi TengahKalimantan UtaraKalimantan SelatanKalimantan TengahSumatera BaratKepulauan RiauJambiBengkulu
-
Kenapa Pilkada 2020 jadi penting? Pilkada Serentak 2020 menjadi salah satu momen penting dalam demokrasi Indonesia, meskipun dilaksanakan di tengah tantangan pandemi.
-
Apa saja yang dipilih di Pilkada 2020? Pada Pilkada ini, rakyat Indonesia memilih:Gubernur di 9 provinsiBupati di 224 kabupatenWali kota di 37 kota
-
Kenapa Pilkada 2020 menarik perhatian? Pilkada 2020 menarik perhatian karena dilaksanakan di tengah pandemi Covid-19.
-
Apa itu Pilkada? Pilkada atau Pemilihan Kepala Daerah adalah proses demokratisasi di Indonesia yang memungkinkan rakyat untuk memilih kepala daerah mereka secara langsung.
"Sebagian besar anggaran Pilkada ini yang ada di daerah maupun yang ada di APBN bukan jatuh ke satu instansi, tapi akan menyebar ke seluruh KPU daerah, Bawaslu daerah, dan 60 persen digunakan untuk insentif penyelenggara," ungkap Tito.
"304 Ribu TPS lebih kurang petugasnya adalah 10. 10 dikali 304 ribu maka akan ada lapangan kerja sebanyak 3 juta lebih selama enam bulan," jelasnya.
Tito juga menyebut, masyarakat di dekat TPS tersebut, daya belinya akan meningkat.
"Otomatis akan mereka membeli, menggunakan sebagai konsumsi rumah tangga, sehingga akhirnya ekonomi akan terstimulasi," pungkasnya.
Reporter: Putu Merta Surya Putra
Sumber: Liputan6.com
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Tito meminta pemerintah daerah memperhatikan gaji personel Satpol PP dan Satlimnas.
Baca Selengkapnya"Jangan mengambil rIsiko terlalu tinggi," kata Mendagri Tito.
Baca SelengkapnyaMendagri mengatakan memastikan ketersediaan anggaran merupakan salah satu tugas pemerintah dalam mendukung pelaksanaan Pilkada 2024.
Baca SelengkapnyaMendagri Tito kemudian menyinggung ketidak harmonisan antara Gubernur dengan Wali Kota dan Bupati karena unsur politis
Baca SelengkapnyaNamun untuk Bawaslu, masih ada 24 Pemda yang belum sepakat dengan usulan anggaran Bawaslu.
Baca SelengkapnyaPotensi ini mengacu pada potensi dari masing-masing sektor, mulai dari belanja pemerintahan hingga BUMN.
Baca SelengkapnyaMenteri Tito menjelaskan anggaran-anggaran yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan Pilkada
Baca SelengkapnyaBerdasarkan data dari Kementerian Dalam Negeri, anggaran penyelenggaraan Pilkada di seluruh kabupaten/kota dan provinsi di Indonesia sebesar Rp26 triliun.
Baca SelengkapnyaPemerintah Indonesia kembali mempertegas target untuk mencapai digitalisasi 30 juta pelaku UMKM pada 2024.
Baca SelengkapnyaDana NPHD Pilkada serentak 2024 disalurkan ke KPUD, Bawaslu, TNI, dan Polri.
Baca SelengkapnyaPelaku UMKM Tasikmalaya optimistis Prabowo-Gibran bisa mempermudah akses pendanaan untuk pengembangan usaha dan memodernisasi pemasaran.
Baca SelengkapnyaDi tahun 2021, jumlah pelaku UMKM mengalami penurunan menjadi 64,2 juta.
Baca Selengkapnya