Follow
Mendagri Usul Kampanye Pilpres dan Pileg Dipersingkat Dua Bulan
Merdeka.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengusulkan agar waktu pelaksanaan kampanye Pilpres dan Pileg dipersingkat menjadi dua bulan. Dia mengaku telah melobi pimpinan partai politik, DPR hingga MPR agar usulan tersebut bisa masuk ke dalam undang-undang atau revisi peraturan KPU (PKPU).
Selain itu, menurutnya, Kemendagri sudah membahas kemungkinan menggunakan sistem e-voting dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU).
"Masa kampanye pileg pilpres itu dipersingkat dua bulan," ujarnya saat ditemui usai acara di IPDN, Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Senin (5/8).
-
Siapa yang ditugaskan PDIP untuk melobi PKB? Pada tanggal 8 Juni 2024 itu, saya ditugaskan oleh DPP PDIP untuk menjalin komunikasi dengan PKB. Saya lalu bertemu dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. PDIP dan PKB lalu bersepakat menjalin kerja sama di Pilkada Jakarta. PKB akan mendukung Anies Baswedan sebagai calon gubernur, kami meminta posisi wakil gubernur,' kata Basarah dalam keterangannya diterima di Jakarta, Minggu (17/11).
-
Kenapa PDIP melobi PKB untuk Pilkada Jakarta? 'Atas dasar fakta itu, kami berniat menjalin kerja sama politik dengan PKB. Waktu itu kan PDIP belum bisa mengajukan calon sendiri sebab Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60 yang membolehkan kami mengajukan calon sendiri belum ada,' tambah dia.
-
Apa yang dilakukan KPU? Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menggelar rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat nasional serta penetapan hasil Pemilihan Umum (Pemilu) serentak tahun 2024.
-
Mengapa KPU perlu membuat peraturan pemilu? Menyusun peraturan pemilu yang mengatur aturan dan prosedur yang harus diikuti oleh semua peserta pemilu, seperti tata cara pencalonan, penggunaan surat suara, kampanye, pengawasan, dan penghitungan suara.
-
Apa yang diminta DPR untuk KPK dan Polri? Lebih lanjut, Sahroni tidak mau kerja sama ini tidak hanya sebatas formalitas belaka. Justru dirinya ingin segera ada tindakan konkret terkait pemberantasan korupsi 'Tapi jangan sampai ini jadi sekedar formalitas belaka, ya. Dari kolaborasi ini, harus segera ada agenda besar pemberantasan korupsi. Harus ada tindakan konkret. Tunjukkan bahwa KPK-Polri benar-benar bersinergi berantas korupsi,' tambah Sahroni.
-
Siapa yang pernah jadi anggota DPR RI? Sosok Romo Wisnoe yang begitu berpengaruh di tengah kelompok penghayat, menjadi magnet bagi partai politik saat itu. Sejumlah partai berebut menariknya menjadi anggota partai. Dan di era 1980-an, dia lolos menjadi legisltatif sebagai anggota DPR RI dari Fraksi Golkar.
Dia juga mengusulkan agar waktu pelaksanaan Pilpres dan Pileg dipisahkan dengan jeda sekira dua minggu atau satu bulan.
"Keserentakannya tidak pada hari dan jam yang sama. Mungkin terpaut dua minggu atau satu bulan," lanjut dia.
Mengenai sistem e voting, pihaknya akan minta kepada KPU untuk mempertimbangkan untuk mulai mengaplikasikannya. Politikus PDIP itu meyakini sistem tersebut bisa digunakan dengan baik.
Dia mencontohkan penyelenggaraan demokrasi di India yang memiliki jumlah penduduk yang banyak. Terlebih, kelebihan penggunaan e-voting bisa menekan biaya penyelenggaraan pemilihan umum.
"Diperkuat UU, bisa kok dengan jumlah penduduk yang miliaran, India bisa kok. Hampir semua negara bisa. Pilkades saja pakai e voting, lebih praktis lebih murah. Tinggal politik will-nya bagaimana, tapi (dilihat dari) respons DPR bagus," ucap dia.
"Kita lihat lah. Ini kan aspirasi, walaupun pelaksananya KPU, tapi kan secara politik yang punya kerja pemilu kan parpol," sambungnya.
Selain itu, dia meminta ada perbaikan rekrutmen KPPS lebih ketat dan memperhatikan faktor kesehatan. "Ada asuransinya, anak muda dilibatkan, mahasiswa, elemen demokrasi, pers dilibatkan," pungkas Tjahjo.
(mdk/ray)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Wacana Pilkada serentak 2024 dipercepat terus bergulir. Awalnya Pilkada dijadwalkan digelar November 2024. Namun, ada usulan agar dimajukan menjadi September.
Baca Selengkapnya
elain merevisi UU, jalan lain untuk memajukan Pilkada adalah lewat Perppu yang dikeluarkan Presiden.
Baca Selengkapnya
Materi revisi ditargetkan sudah disepakati serta disahkan dibawa ke Rapat Paripurna DPR, pada malam harinya
Baca Selengkapnya
Tito menyebut salah satu alasan percepatan pilkada lantaran menghindari kekosongan kepala daerah pada 1 Januari 2025.
Baca Selengkapnya
Menko Polhukam Mahfud MD buka suara tentang rencana jadwal pendaftaran capres dan cawapres dipercepat.
Baca Selengkapnya
Rapat Baleg itu disinyalir untuk menyiasati Putusan MK tersebut. Ada beberapa poin-poin Putusan MK yang coba disiasati DPR.
Baca Selengkapnya
Alasan Pilkada dimajukan agar tidak terjadi kekosongan jabatan pada 1 Januari 2025.
Baca Selengkapnya
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2023 baru ditetapkan Presiden Joko Widodo di Jakarta tanggal 21 November 2023.
Baca Selengkapnya
DPR menampung usulan pembentukan undang-undang (UU) sapu jagat atau Omnibus Law Politik.
Baca Selengkapnya
Kendati demikian, pemerintah menilai beberapa daftar inventarisasi masalah (DIM) yang disampaikan saat itu sudah tidak relevan.
Baca Selengkapnya
Perppu rencananya dikeluarkan untuk mempercepat pelaksanaan Pilkada 2024. Semula dijadwalkan November. Lalu ada ide untuk diubah menjadi September atau Februari
Baca Selengkapnya
Idham mengungkapkan KPU banyak menerima masukan dari partai politik, lembaga swadaya masyarakat (LSM) hingga pihak lainnya.
Baca Selengkapnya