Mendesak Setya Novanto mundur dari kursi Ketum Golkar

Merdeka.com - Putusan sidang praperadilan tersangka dalam kasus korupsi e-KTP Setya Novanto akan digelar Jumat (29/9). Selain menjadi penentuan nasib di mata hukum, nasib Setya Novanto sebagai Ketua Umum Partai Golkar juga akan ditentukan.

Ketua Harian DPP Partai Golkar Nurdin Halid mengatakan, rekomendasi Partai Golkar yang meminta Setya Novanto mundur dan menunjuk Pelaksana tugas (Plt) sebagai penggantinya akan pula ditentukan. Rekomendasi akan menjadi kesimpulan untuk diambil oleh setiap elemen dari Partai berlambang pohon beringin ini.

"Bukan lagi merekomendasikan, dalam Praperadilan kita akan perintahkan untuk mempercepat pengambilan kesimpulan," kata Nurdin.

Dasar rekomendasi itu setelah Partai Golkar menggelar rapat pleno pada Senin (25/9) kemarin. Hasilnya, keputusan rapat pleno meminta kesediaan Setya Novanto untuk mengundurkan diri dan menunjuk pelaksana tugas (Plt) ketua umum.

Koordinator Bidang Kepartaian Partai Golkar Kahar Muzakir, mengatakan hasil rapat pleno telah disampaikan kepada Novanto melalui Ketua Harian Partai Golkar Nurdin Halid dan Sekretaris Jenderal Idrus Marham.

"Saya ingat betul itu intinya kira-kira ada penurunan elektabilitas faktor penyebabnya karena tersandera kasus e-KTP. Oleh karena itu, mereka berharap Pak Novanto mengundurkan diri," kata Kahar.

Ketua Harian Partai Golkar Nurdin Halid menegaskan internal partai hanya merekomendasikan Setya Novanto untuk nonaktif bukan mundur dari jabatannya sebagai Ketua Umum. Tujuannya, agar Novanto bisa fokus dalam penyembuhan penyakitnya dan masalah hukum di KPK.

Rekomendasi agar Novanto nonaktif dari jabatannya merupakan hasil kajian dari tim pimpinan Yorrys Raweyai karena melihat elektabilitas Partai Golkar terus merosot. Penyebab utama adalah tersangkutnya sang ketua umum Setya Novanto dalam kasus korupsi e-KTP.

"Siapa yang minta mundur? Enggak ada yang minta mundur. Dari internal itu minta supaya non-aktif. Agar konsentrasi mengurus masalah hukum dan kesehatan, supaya partai ini pedomannya bisa berjalan dengan baik," kata Nurdin.

"Beliau juga secara faktual dan fisik tidak bisa mengurus secara Harian. Maksudnya baik, agar beliau bisa konsentrasi, ada Plt. Itu masih kajian," katanya.

Nurdin mengakui pihak di eksternal partai Golkar seperti mantan Ketua Umum Golkar Jusuf Kalla dan Wakil Ketua Dewan Kehormatan Akbar Tandjung yang meminta Setnov mundur.

"Kalau yang minta mundur itu dari luar, Pak JK, Akbar Tandjung. Dari dalam itu minta non-aktif dan supaya ada Plt," katanya.

Politikus Golkar Ahmadi Noor Supit mengatakan elite Golkar maupun DPP Golkar sudah membujuk Novanto. Bahkan melakukan pertemuan khusus untuk meminta ketua DPR itu menanggalkan jabatan sebagai ketua umum. Lagi-lagi ditolak.

"Baik secara kelembagaan, komponen DPP dan elite sudah menyampaikan seperti bang Akbar (Tanjung), Pak Habibie, sudah. Secara khusus, pertemuan khusus semua menyayangkan, partai mencoba bujuk yang bersangkutan, tetapi belum ada respons positif," kata Supit.