Menebak langkah PPP, 'balik-kucing' atau ikut Jokowi

Merdeka.com - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sejak awal mendukung pencapresan Prabowo Subianto. Setelah Prabowo kalah dari Jokowi di Pilpres, PPP kukuh bergabung dalam Koalisi Merah Putih di parlemen.

Namun, pemilihan pimpinan MPR membuat partai berlambang Kabah itu berseberangan dengan koalisi pendukung Prabowo. PPP justru memilih menyeberang bergabung dengan Koalisi Indonesia Hebat, pendukung Jokowi-JK.

Loncatnya PPP ke koalisi pendukung Jokowi itu sebenarnya bukanlah hal yang mengejutkan. Sebab, masalah dasar yang menjadi penyebab konflik di internal PPP adalah perbedaan dukungan antara kubu Suryadharma Ali dan kubu Emron Pangkapi soal pasangan capres cawapres.

Saat itu, keputusan Ketua Umum PPP Surydharma Ali mendukung Prabowo-Hatta menimbulkan gejolak di partai Kabah. Kubu Emron Pangkapi mempertanyakan keputusan Suryadharma itu.

Kini setelah Koalisi Indonesia Hebat gagal memenangkan pemilihan pimpinan MPR, posisi PPP pun dipertanyakan, apakah tetap di Koalisi Merah Putih atau bergabung mendukung pemerintahan Jokowi-JK.

Berikut ulasan menebak langkah PPP setelah pemilihan pimpinan MPR, kembali bergabung dengan Koalisi Merah Putih atau pindah ke Koalisi Indonesia Hebat.

Emron: PPP resmi gabung koalisi Jokowi sejak 7 Oktober

Koalisi Merah Putih tengah membahas nasib Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di koalisi setelah lompat ke Koalisi Indonesia Hebat saat pemilihan pimpinan MPR. Namun, Waketum PPP Emron Pangkapi menegaskan, sejak partainya memutuskan berkoalisi dengan parpol pendukung Jokowi di pemilihan MPR lalu, PPP sudah tak lagi bersama dengan Koalisi Merah Putih."Putusan itu ditetapkan dalam rapat DPP partai bersama Fraksi PPP di DPR dan MPR. Artinya sejak tanggal 7 Oktober itu PPP resmi berada di Koalisi Indonesia Hebat, sudah tak lagi di Koalisi Merah Putih," kata Emron kepada merdeka.com, Kamis (9/10).Menurutnya, dalam rapat itu seluruh elite setuju PPP keluar dari koalisi Prabowo. Hanya Ketua Umum PPP Suryadharma Ali dan dua loyalisnya yang tak setuju."Rapatnya dipimpin Pak SDA pada tanggal 7. Mayoritas menghendaki PPP meninggalkan KMP dan bergabung dengan KIH. Pak SDA cuma 3 orang, mereka minoritas. Mereka lalu meninggalkan atau walk out dari ruangan, lalu rapat dipimpin Waketum Hasrul Azwar dan Sekjen Romahurmuziy. Putusannya PPP gabung ke KIH," jelasnya.

PPP buat kesepakatan koalisi dengan KIH

Waketum PPP Emron Pangkapi menjelaskan, rapat yang digelar DPP dan Fraksi PPP di DPR dan MPR pada 7 Oktober memutuskan dua hal. Pertama PPP berkoalisi dengan Koalisi Indonesia Hebat, kedua Hasrul Azwar masuk dalam paket pimpinan MPR kubu Jokowi."Lalu dibuat kesepakatan tertulis antara PPP dengan seluruh parpol KIH. Sejak hari itu PPP enggak ada lagi di KMP. PPP kini enggak mau melihat ke belakang, mau menatap ke depan," kata Emron kepada merdeka.com, Kamis (9/10).Sementara, soal adanya elite PPP yang menyatakan koalisi PPP dengan Koalisi Indonesia Hebat hanya sebatas di pemilihan pimpinan MPR, Emron membantahnya. Menurutnya, pernyataan itu dilontarkan oleh Suryadharma Ali yang tak suka atas keputusan mayoritas pengurus DPP PPP."Logika politiknya masa orang buat keputusan mencla mencle. Saat kita tanda tangan ikut KIH dalam paket MPR maka seluruh urusan dengan KIH. Enggak lagi sama KMP. Saya ini kan Waketum PPP. Saya nomor 2 setelah SDA. Saya Emron Waketum 1," katanya.

PPP merasa jadi pelengkap penderita di kubu Prabowo

Waketum PPP Emron Pangkapi menyatakan partainya sudah tak lagi bersama Koalisi Merah Putih sejak 7 Oktober lalu. Sejak saat itu PPP bergabung dengan Koalisi Indonesia Hebat.Menurutnya, keputusan yang ditetapkan dalam rapat DPP partai bersama Fraksi PPP di DPR dan MPR itu bukan tanpa sebab. Putusan itu diambil sebagai koreksi keberadaan PPP di koalisi Prabowo yang hanya menjadi pelengkap penderita."Karena itu koreksi atas sikap PPP di KMP yang hanya jadi penderita, maka rapat yang menetapkan PPP berada di KIH sifatnya mengikat," kata Emron kepada merdeka.com, Kamis (9/10).

Gabung KMP tak bawa manfaat, PPP tak dimasukan pimpinan MPR

Waketum PPP Emron Pangkapi merasa PPP tak mendapat perlakuan baik di Koalisi Merah Putih. Padahal, pengalaman PPP bersama Koalisi Merah Putih sudah cukup panjang.Namun, hal itu tak membawa manfaat bagi PPP. Salah satu contohnya adalah tak dimasukkannya kader PPP dalam paket pimpinan MPR kubu Prabowo."PPP sudah ikut mendukung Prabowo-Hatta di pilpres, PPP sudah dukung perubahan tatib DPR MPR, PPP sudah ikut dukung UU Pilkada, PPP sudah ikut dalam paket pemilihan pimpinan DPR. Tapi semua itu ternyata gak ada faedahnya untuk PPP karena gak diikutkan dalam paket MPR," kata Emron kepada merdeka.com, Kamis (9/10).Emron mengakui keputusan bergabungnya PPP dengan Koalisi Indonesia Hebat tak disukai oleh Ketua Umum PPP Suryadharma Ali. Namun, putusan itu adalah keinginan mayoritas elite DPP PPP dan telah disahkan."Dalam rapat itu SDA dan Dimyati kemudian walk out, tapi rapat jalan terus," katanya.

PPP siap diberi posisi menteri oleh Jokowi

Waketum PPP Emron Pangkapi menegaskan, PPP sudah tak lagi bersama Koalisi Merah Putih sejak 7 Oktober. Sejak itu PPP resmi bergabung dengan Koalisi Indonesia Hebat.Menurutnya, PPP siap membantu dan mendukung pemerintahan Jokowi-JK. PPP juga siap jika Jokowi-JK memberi posisi menteri kepada kader partai Kabah.Namun demikian, pihaknya tak mau meminta-minta jabatan menteri. Sebab, hal itu adalah hak prerogatif Jokowi sebagai presiden."PPP dan semua parpol gak mampu mencampuri urusan presiden terpilih, hanya saja kalau Jokowi memberi kepercayaan dan amanat pada PPP maka kami mempunyai stok kader yang memenuhi kualifikasi," katanya kepada merdeka.com, Kamis (9/10).