Menelusuri siapa dalang kisruh Pilkada Surabaya

Merdeka.com - Pasangan Rasiyo-Dhimam Abror gagal maju di Pilkada Surabaya, Jawa Timur. Ada banyak tudingan yang menyebut pesta demokrasi lima tahunan di Kota Pahlawan ini, memang sengaja dihadang agar terselenggara di Tahun 2017, bukan serentak di 2015. Lantas siapa dalangnya?

Jika ditarik ke belakang, dari seluruh rentetan kisruh Pilwali Surabaya ini, ‎ada kepanikan luar bisa 'menghantui' partai-partai politik (parpol) di Kota Pahlawan ini, saat calon incumbent, Tri Rismaharini memutuskan kembali merapat ke Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan bergandeng tangan dengan Whisnu Sakti Buana, yang notabenenya sebagai Ketua DPC PDIP Surabaya.

Selanjutnya, enam parpol terdiri Partai Gerindra, PAN, PKS, PKB, Golkar dan Demokrat bersatu membangun Koalisi Majapahit, yang dideklarasikan akhir Juni lalu di Hotel Majapahit. Mereka pun menggalang kekuatan hingga Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ikut bergabung dan terus mencari calon andal untuk melawan pasangan incumbent Risma-Whisnu.

Namun hingga pendaftaran dibuka pada 26 hingga 28 Juli, Koalisi Majapahit belum menemukan pesaing Risma-Whisnu. Karena masih ada calon tunggal, Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Surabaya pun membuka kembali pendaftaran dari 1 hingga 3 Agustus.

Dalam perjalanan perpanjangan pendaftaran ini, sejumlah partai politik seperti PKB misalnya. DPP menasbihkan Ketua DPC PKB Surabaya, Syamsul Arifin sebagai kandidat lawan Risma-Whisnu. Sayang, adik kandung Menpora Imam Nahrawi ini belum memiliki pasangan, sedangkan kursinya di dewan hanya lima. Padahal, untuk bisa mengusung calon, minimal harus memiliki 10 kursi. PKB batal mendaftarkan Syamsul.

Selanjutnya, Partai Demokrat dan PAN sepakat mendaftarkan Dhimam Abror-Haries Purwoko pada tanggal 3 Agustus. Sayang, Haries yang berpamitan ke toilet, tiba-tiba menghilang. Karena peristiwa ini, santer kabar, ada barter politik antara PDIP dan Demokrat. Di Pilkada Pacitan, calon dari Demokrat juga butuh lawan, seperti calon PDIP di Surabaya. Namun, isu ini dibantah oleh Demokrat maupun PDIP.

Karena di Surabaya masih dihuni calon tunggal, seperti yang terjadi di Pacitan, Blitar dan empat daerah lain, KPU menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor: 449/KPU/VIII/2015, tentang rekomendasi Bawaslu RI untuk membuka kembali pendaftaran pada 9 hingga 11 Agustus dan membatalkan SE Nomor 443/KPU/VIII/2015.

Keputusan KPU ini ditolak oleh kubu Koalisi Majapahit, yang menilai SE 449 itu tidak prosedural alias menyimpang dari aturan. Koalisi Majapahit sepakat memboikot Pilkada Surabaya, dan mendukung Pilwali 2017. Tak hanya boikot, koalisi yang dikomandoi AH Thony dari Partai Gerindra ini, juga melayangkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), meski akhirnya ditolak. (mdk/cob)