Menengok Sejarah Gerindra yang Selalu Pilih Jadi Oposisi

Merdeka.com - Dalam beberapa hari ini, sayup-sayup terdengar Partai Gerindra akan masuk dalam pemerintahan Jokowi. Kabarnya, tim Jokowi tengah melobi Gerindra agar masuk dalam pemerintahan.

Namun isu ini masih samar. Sejumlah elite Gerindra menanggapinya beragam. Keputusan akhir tetap ada di tangan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

Dalam sejarah, sejak Gerindra didirikan pada 6 Februari 2008 belum pernah masuk dalam koalisi pemerintahan. Gerindra selalu menjadi partai oposisi.

Gerindra pertama kali mengikuti Pemilu pada tahun 2009. Sebagai partai baru, Gerindra mampu bersaing dengan partai-partai lama. Saat Pileg 2009, Gerindra berhasil meraup 4.646.406 atau 4,46 persen. Dan pada Pileg-Pileg berikutnya, suara Gerindra selalu naik. Bahkan, beberapa kali mengantarkan Prabowo Subianto dalam kontestasi Pilpres, baik sebagai cawapres dan capres.

Berikut ulasan dan catatan tentang Partai Gerindra yang selalu menjadi oposisi:

Menjadi Partai Oposisi bersama PDIP

Dalam Pileg 2009, Gerindra dilirik PDIP untuk maju dalam Pilpres 2009. Kala itu PDIP mengusung Ketum Megawati Soekarnoputri menjadi capres. Sedangkan wakilnya diisi oleh Ketum Gerindra Prabowo Subianto.

Megawati-Prabowo harus mengakui keunggulan lawannya, SBY-Boediono yang terpilih menjadi presiden dan wakil presiden 2009. Megawati-Prabowo hanya meraup 32.548.105 suara atau 26,79 persen. Sedangkan SBY-Boediono meraih 73.874.562 suara atau 60,80 persen.

Megawati-Prabowo kala itu menerima kekalahannya dan memilih berada di luar kabinet pemerintahan bersama PDIP dan Partai Hanura.

Kembali Menjadi Oposisi Periode 2014-2019

Kalah dalam Pilres 20014, tidak menggerus suara Partai Gerindra saat Pemilu 2014. Nyatanya suara Partai Gerindra naik signifikan saat Pileg 2014. Gerindra meraup 14.760.371 suara atau 11,81 persen.

Memiliki modal suara yang cukup banyak saat Pileg 2014, Gerindra kembali mencalonkan Prabowo Subianto di Pilpres 2014. Kali ini Prabowo berpasangan dengan Hatta Rajasa. Lagi, langkah Prabowo menjadi Presiden kandas. Prabowo kalah dari Jokowi- Jusuf Kalla. Prabowo mendapat 62.576.444 suara atau 46,85 persen. Jokowi menang dengan 70.997.833 atau 53,15 persen.

Gerindra kembali menjadi oposisi. Sebagai oposisi, Gerindra menjadi partai yang cukup kritis terhadap pemerintahan Jokowi-JK. Prabowo pernah mengkritik pemerintah Jokowi terkait utang Indonesia yang terus naik.

"Utang-utang kita sudah sangat membahayakan. Selain utang pemerintah, ada utang lembaga-lembaga keuangan milik pemerintah dan BUMN dan kalau dijumlahkan sungguh sangat besar," kata Prabowo, 26 Juni 2018.

Bagaimana Pasca Pilpres 2019?

Pertarungan antara Prabowo melawan Jokowi kembali terjadi dalam Pilpres 2019. Kali ini, Prabowo berpasangan dengan politikus muda Sandiaga Uno.

KPU menetapkan Jokowi-Ma'ruf Amin sebagai presiden-cawapres terpilih dengan memperoleh 85.607.362 suara atau 55,50 persen. Sedangkan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno meraih 68.650.239 suara atau 44,50 persen.

Setelah Prabowo menerima kekalahan, santer terdengar isu Gerindra akan bergabung dalam koalisi pemerintahan. Namun, Anggota Dewan Penasihat Partai Gerindra Muhammad Syafi'i meyakini Prabowo Subianto memilih berada di luar pemerintahan. Menurutnya, keberadaan oposisi menyehatkan iklim demokrasi.

"Menurut saya, demokrasi yang sehat itu harus ada check and balance, yaitu, selain partai pendukung, harus ada partai oposisi dan saya meyakini Gerindra akan tetap pada posisi sebagai oposisi," ujar Syafi'i. (mdk/has)