Menjaga demokrasi hajat politik tanpa money politics

Merdeka.com - Pilkada Serentak 2018 tinggal hitungan bulan. Semua partai dan kandidat mulai melakukan pendekatan ke masyarakat demi meraup suara.

Sebagian calon juga sudah melakukan kampanye pilkada yang bersih dari politik uang dan SARA. Tujuannya demi menjaga demokrasi yang sehat.

Namun kasus operasi tangkap tangan komisioner KPU dan Ketua Panwaslu Garut sangat mengagetkan. Mereka tertangkap Satgas Anti Politik Uang Bareskrim Mabes Polri pada Sabtu siang pekan lalu.

Diduga kuat suap yang diterima untuk meloloskan salah satu kandidat calon bupati Garut. Kabupaten Garut menjadi salah satu daerah yang ikut dalam pilkada serentak.

Peristiwa ini jelas memalukan. KPU dan Panwaslu yang sedianya menjadi penyelenggara, pemantau dan pengawas malah ikut terjerat dalam permainan demikian.

Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) mengungkapkan peristiwa itu menampar penyelenggara Pemilu secara keseluruhan.

"KIPP Indonesia sangat prihatin dan menyesalkan adanya peristiwa ini, dan mengutuk semua penyalahgunaan wewenang oleh penyelenggara Pemilu, karena penyelenggara Pemilu harusnya menjadi yang terdepan dalam hal integritas dan sikap anti korupsi," tegas Sekretaris Jenderal KIPP, Kaka Suminta dalam rilis yang diterima merdeka.com, Minggu (25/2).

Tak sekadar itu, lanju dia, kejadian ini juga bak aib yang menciderai semangat berdemokrasi.

"Kepada Bawaslu Jabar dan Bawaslu RI diminta untuk memberikan ruang untuk penegakkan hukum, sekaligus pembenahan dan evaluasi internal yang menyeluruh dan menyampaikannya kepada publik, untuk menjamin proses Pilkada dan pemilu yang sedang berjalan," jelas dia.

"Kepada KPU dan KPU Jawa Barat untuk pro aktif membantu pengungkapan kebenaran atas kasus tersebut, sekaligus melakuan supervise dan evaluasi terhadap jajarannya, dalam antisipasi dan pencegahan hal serupa terjadi juga di tempat lain," tambah Suminta.

Dia meminta masyarakat ikut mengawasi kinerja para penyelenggara pemilu. Diharapkan kejadian memalukan ini turut menjadi pelajaran.

"Sebagai bagian dari Masyarakat sipil, KIPP Indonesia mengajak kepada seluruh elemen dan lapirasan masayarakat untuk tetap arif dan tetap mendukung terselenggaranya Pemilu dan Pilkada yang sedang berlangsung," imbau KIPP.

Terkait peristiwa itu pula, Ketua Bawaslu RI Abhan menyesalkan. Apalagi terjadi di tengah semangat Bawaslu menggalakkan gerakan tolak money politic dan peningkatan integritas jajaran penyelenggara pemilu khususnya Panwaslu.

"Anggota penyelenggara pemilu selalu di kelilingi oleh banyak godaan yang menggiurkan. Namun sebagai penyelenggara pemilu harus mampu menahan hasratnya supaya tidak mudah tergoda dengan janji atau memberikan apapun dari pihak yang berkaitan dengan proses demokrasi. Ada pakta integritas yang harus dijaga oleh setiap individu penyelenggara pemilu," katanya.

Bawaslu mendukung langkah penegak hukum untuk memproses secara tuntas kasus ini. Termasuk pihak yang memberikan suap harus juga ditindak secara tegas tanpa pandang bulu.