Menko Polhukam beri sinyal Pj Gubernur Sumut-Jabar tak jadi diplot jenderal polisi

Merdeka.com - Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto mengaku pemerintah mendengar aspirasi masyarakat terkait protes Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Utara dan Jawa Barat.

Usulan dari Kemendagri itu menuai polemik dikarenakan Pj Gubernur berasal dari Perwira tinggi Polri aktif yakni Irjen Pol M Irawan yang diusulkan didapuk menjadi Pj Gubernur Jawa Barat dan Irjen Pol Martuani Sormin di Sumatera Utara.

"Aspirasi rakyat sudah ditangkap pemerintah. Pemerintah tidak buta dan tuli. Pemerintah mendengar aspirasi rakyat dan tahu kondisi wilyah masing masing seperti apa. Kalau ada kebijakan yang menimbulkan reaksi dari masyarakat, didengarkan dan dilaksanakan," kata Wiranto di sela Rakornas persiapan Pilkada Serentak 2018 di Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Selasa (20/2).

Untuk itu, pihaknya sudah memiliki kebijakan lain. Namun Wiranto tak merinci kebijakan yang dimaksud. Dia juga meminta publik tak menyoalkan lagi soal Pj Gubernur ini.

"Maka untuk Jabar dan Sumut sudah dipertimbangkan, akan ada kebijakan lain nanti, akan kita lakukan. Udah cukup," pintanya.

Untuk diketahui, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengusulkan dua jenderal aktif Polri yakni Asops Kapolri Irjen Pol Iriawan sebagai Penjabat gubernur Jawa Barat dan Kadiv Propam Polri Irjen Pol Martuani Sormin sebagai pejabat Gubernur Sumatera Utara.

Tjahjo juga menceritakan, bahwa pada pilkada serentak tahun lalu Kemendagri juga menunjuk perwira TNI dan Polri untuk menjadi penjabat sementara pemerintah daerah. Pejabat TNI berpangkat Mayjen ditunjuk menjadi penjabat di pemda Aceh dan pejabat polisi berpangkat Irjen ditunjuk menjabat di Pemda Sulawesi barat.