Menko Polhukam: Pemerintah akan Bahas Usulan Evaluasi Pilkada Langsung

Merdeka.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md mengatakan, usulan Mendagri, Tito Karnavian terkait evaluasi pelaksanaan pilkada langsung akan dibahas oleh pemerintah. Menurut dia, pemerintah saat ini belum menentukan keputusan terkait hal tersebut.

"Pemerintah belum punya pendapat resmi, kami baru saling lempar ide, jadi belum dibahas dan belum ada kesimpulan, tapi tentu akan dibahas. Dibahas pasti, tapi apa diubah atau tidak, itu nanti, " kata Mahfud Md di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (11/11).

Dia menjelaskan, dalam pertemuan bersama KPU pun tadi sempat disinggung namun belum tahap pembahasan. Presiden Joko Widodo pun, kata dia, akan menampung semua ide, termasuk usulan dari Mendagri Tito.

"Nanti dibahas semuanya, artinya semua ditampung dulu semua ide ditampung posisi tadikan KPU yang melapor kalau secara internal nanti kita akan bicara," kata Mahfud Md.

Pilkada Langsung Biayanya Mahal

Mendagri Tito Karnavian meminta, sistem pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung untuk dikaji ulang. Dia mempertanyakan, apakah sistem pemilihan langsung tersebut masih relevan hingga sekarang.

"Kalau saya sendiri justru pertanyaan saya adalah, apakah sistem politik pemilu Pilkada ini masih relevan setelah 20 tahun," ujar Tito di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu 6 November 2019.

Tito menilai, sistem pemilihan secara langsung banyak mudaratnya. Satu di antaranya biaya politik yang terlalu tinggi hingga memicu kepala daerah terpilih melakukan tindak pidana korupsi.

"Kita lihat mudaratnya juga ada, politik biaya tinggi. Kepala daerah, kalau enggak punya Rp30 miliar, mau jadi bupati mana berani dia," ucapnya.