Menko Polhukam: Pemilu dan Pilkada sukses kalau penyelenggaranya profesional
Merdeka.com - Kementerian Dalam Negeri menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Persiapan Pelaksanaan Pilkada Serentak 2018. Rakornas ini dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto. Dalam arahannya, Wiranto mengingatkan bahwa Pilkada Serentak adalah milik rakyat dan penyelenggara pemilih harus bersikap profesional.
"Saya ingin mengingatkan ini milik kita bersama, Pemilu akan tertib dan sukses kalau penyelenggara profesional. Kalau fasilitas pemerintah cukup. Kalau rakyat bebas memilih, kalau kontestan adu kompetensi, bukan character assasination, mengadu black campaign. Kalau parpol ikut aturan dan kalau aparat keamanan netral," kata Wiranto dalam sambutannya di Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Selasa (20/2).
"Ini merupakan proses demokrasi, ini milik kita semua, bukan Kemendagri, bukan hanya milik KPU, KPUD, tapi milik seluruh bangsa Indonesia," tambahnya.
-
Apa itu Pilkada Serentak? Pilkada Serentak merujuk pada pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan secara bersamaan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota.
-
Bagaimana Pilkada Serentak diadakan? Dalam sistem presidensial, pemilihan dilakukan secara langsung oleh rakyat, yang menciptakan akuntabilitas dan legitimasi bagi pemimpin daerah.
-
Siapa yang mengatur aturan Pilkada Serentak? Aturan Pilkada serentak diatur oleh undang-undang dan peraturan yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).
-
Apa saja yang diatur dalam aturan Pilkada Serentak? Pilkada serentak diatur oleh undang-undang dan peraturan yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).
-
Kenapa Pilkada Serentak dilakukan? Ketentuan ini diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan pemilihan, serta mengurangi biaya penyelenggaraan.
Dia menambahkan, bahwa masyarakat ingin memilih calon kepala daerah yang bertanggung jawab. Maka, masyarakat harus memilih dengan cerdas. Sebab, bila salah pilih, progres pembangunan bisa terganggu.
"Apalagi penyelenggaraannya saja diwarnai dengan berbagai kericuhan, ketidakjujuran, ketidakamanan, dan tidak bisa memilih dengan bebas sehingga akan menciderai demokrasi ini," sambungnya.
"Maka hari ini kita mengingatkan bahwa semua stakeholder, katakanlah semua yang terlibat dalam Pemilukada ini melaksanakan tugas dengan baik. Ini milik kita bersama, kehormatan bangsa di sini nanti kita pertaruhkan. Untuk itu kita bersama-sama untuk membicarakan itu dan itu perlu dilaksanakan," ucap Wiranto.
Rakornas ini dihadiri Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, perwakilan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Ketua Komisi Pemilihan Umum Arief Budiman, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Abhan, Perwakilan Komisi Pemberantasan Korupsi dan Badan Pemeriksa Keuangan serta para Bupati/Wali kota.
(mdk/rzk)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Masyarakat diyakini mampu menjaga kerukunan dan kedamaian usai pemilu
Baca SelengkapnyaPuan Maharani menyoroti proses penyelenggaraan pemilihan kepala daerah tahun ini agar dapat berjalan dengan jujur dan adil.
Baca SelengkapnyaPrabowo menekankan bahwa kalah dan menang merupakan hal wajar dalam setiap pemilihan.
Baca SelengkapnyaKode etik penyelenggara pemilu adalah suatu kesatuan asas moral, etika, dan filosofi yang menjadi pedoman perilaku bagi penyelenggara pemilu.
Baca SelengkapnyaPrinsip-prinsip dasar pemilu mencerminkan nilai-nilai demokratis yang mendasari proses ini.
Baca SelengkapnyaAsas pemilu adalah pedoman yang harus dipenuhi dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Keenam asas pemilu ini dikenal juga dengan akronim Luber Jurdil.
Baca SelengkapnyaMegawati kemudian memberikan bukti dan menjelaskan, bagi alat negara yang berbuat curang akan dipidana.
Baca SelengkapnyaDia berharap pesta demokrasi rakyat yang akan berlangsung serentak di 37 provinsi dan 508 kabupaten/kota itu dapat berjalan dengan aman dan lancar.
Baca SelengkapnyaUntuk mewujudkan pilkada yang aman dan damai, menurut Menko Hadi semua pihak wajib menjaga stabilitas politik dan hukum
Baca SelengkapnyaPernyataan sivitas akademika dan alumni UIN dilakukan setelah menimbang dan memperhatikan perkembangan penyelenggaraan pemilu/pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaPrabowo percaya, penegak hukum sadar akan tanggungjawab ini dan menjalankan pemilu sebaik-baiknya.
Baca SelengkapnyaIntegritas pemilu merupakan aspek kritis dalam menjaga kesehatan demokrasi suatu negara.
Baca Selengkapnya