Follow
Menkum HAM akan bentuk tim analisis kepengurusan Ical
Merdeka.com - Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengaku sudah menerima berkas kepengurusan baru kubu Aburizal Bakrie alias Ical di kantornya pagi tadi. Yasonna mengaku belum mempelajari berkas yang diajukan Ical.
"Yang sudah masuk dari Pak ARB tadi, saya sudah terima tadi, ada Pak ARB, ada Pak Idrus Marham, Bambang Soesatyo, MS Hidayat, Nurdin Halid. Jadi saya kira, kami terima dululah," ujar Yasonna di Istana Negara, Senin (8/12).
Sebelum dipelajari, kata Yasonna, pihaknya akan membentuk tim terlebih dahulu dari Dirjen Administrasi Hukum Umum (AHU) dan staf khususnya. Tim tersebut guna menganalisis laporan kepengurusan baru Munas Golkar versi Ical.
-
Kapan Golkar akan umumkan keputusan? “Insya Allah tidak akan lama lagi, Partai Golkar akan mengumumkan terkait dengan pilpres tersebut, demikian juga dengan pileg, tidak lama lagi Partai Golkar akan mengumumkan baik itu penomoran dari provinsi, kabupaten kota, dan juga pusat,“ “Kami akan segera bergerak serentak bekerja apabila itu sudah diumumkan Ketua Umum,“ tegas Wakil Ketua Komisi III DPR ini.
-
Kapan Golkar akan mengadakan Munas? Posisi Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto ramai menjadi perbincangan, terlebih soal rencana musyawarah nasional (Munas) partai tersebut akhir tahun ini.
-
Apa yang dibahas dalam pertemuan Golkar? “Yang intinya, menginginkan Hasta Karya ini solid, kami sampaikan bahwa sampai saat ini seluruh organisasi Hasta Karya “Hasilnya adalah memberikan kewenangan penuh pada Ketua Umum Golkar Bapak Airlangga Hartarto untuk menentukan arah kebijakan, langkah-langkah yang akan diambil terkait dengan pilpres, pileg, dan pilkada,“ tegas Ketum MKGR.
-
Apa yang Golkar dukung? Terakhir, pertemuan juga kembali menggarisbawahi dukungan terhadap kerangka kerja ASEAN Outlook on Indo-Pacific (AOIP) sebagai landasan sekaligus panduan bagi ASEAN dalam menavigasikan konstelasi politik kawasan yang dinamis.
-
Kenapa Golkar menolak Munaslub? Ketiga Dewan Partai Golkar menyatakan menolak wacana musyawarah nasional luar biasa (munaslub). Mereka solid mendukung Airlangga, yakni Dewan Pembina, Dewan Kehormatan, dan Dewan Pakar.
-
Kapan Golkar akan bergerak? “Saya instruksikan kepada seluruh partai Golkar di Indonesia. Sekarang sedang disusun berdasarkan nomor urut dan pemilu sudah system terbuka, sehingga dengan demikian sudah waktunya sekarang untuk langsung bergerak, konsolidasi di akar rumput, rebut hati rakyat,“ katanya.
"Saya akan bentuk tim, dari Dirjen AHU dan staf khusus saya untuk menganalisis data-data yang ada," ujarnya.
Menurut Yasonna pertimbangan keputusannya nanti berdasarkan AD/ART Partai Golkar. Kepengurusan siapa yang sesuai dengan AD/ART partai tersebut maka yang sah. "Ketentuan perundang-undangan AD/ART, UU Parpol AD/ART, kan jelas ya," ujarnya. (mdk/has)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Ical berpesan kepada Ketua Umum Golkar terpilih untuk mempertimbangkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait syarat ambang batas pilkada.
Baca Selengkapnya
Waketum Golkar curiga ada penumpang gelap dengan kemunculan gagasan Munaslub melalui orang yang mengaku anggota Dewan Pakar Golkar.
Baca Selengkapnya
Perubahan AD/ART bukan untuk satu orang saja. Melainkan, untuk menyesuaikan situasi dan kondisi ke depan.
Baca Selengkapnya
Dewan Pakar Partai Golkar melakukan evaluasi terhadap putusan Munas yang mendorong Ketua Umum Airlangga Hartarto sebagai calon presiden.
Baca Selengkapnya
Airlangga Terbitkan 1.040 Penugasan untuk Pilkada 2024
Baca Selengkapnya
Idrus menilai Airlangga melakukan akrobatik politik dengan PDIP dan Gerindra.
Baca Selengkapnya
Waketum Partai Golkar Bambang Soesatyo sebelumnya mengungkapkan ada empat nama yang akan menjadi calon ketua umum.
Baca Selengkapnya
Bamsoet mengaku kondisi Golkar saat ini baik-baik saja. Menurutnya, partai beringin masih terkonsolidasi dengan baik.
Baca Selengkapnya
Untuk mendapatkan posisi tertentu harus menyesuaikan dengan aturan.
Baca Selengkapnya
Agung Laksono menegaskan Isu Munaslub Golkar Ditunggangi Penumpang Liar
Baca Selengkapnya
DPP Golkar meminta agar seluruh DPD menggunakan lembaga survei yang direkomendasikan
Baca Selengkapnya
Bahlil bisa saja menjadi ketua umum Partai Golkar, namun jika memang memenuhi beberapa ketentuan.
Baca Selengkapnya