Menkum HAM belum terima surat PKS soal pemecatan Fahri Hamzah

Merdeka.com - Fahri Hamzah resmi dipecat sebagai kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Pemecatan Fahri tertuang dalam surat berlogo PKS tertanggal 11 Maret 2016.

Dalam surat tersebut juga tertulis telah ditembuskan ke Kemenkum HAM perihal perbaikan susunan anggota Majelis Tahkim (Mahkamah Partai) dan kabarnya Kemenkum HAM sudah menerima pada tanggal 10 Maret 2016.

Menanggapi hal itu, Menkum HAM Yasonna Hamonangan Laoly membantah telah menerima surat susunan anggota Majelis Tahkim PKS yang baru.

"Belum, belum," ujar Yasonna usai memimpin apel akbar pemberantasan narkoba di Kantor Kemenkum HAM, Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Senin (4/4).

Yasonna enggan berkomentar lebih jauh terkait pemecatan terhadap Fahri Hamzah.

"Itu soal internal mereka," sambungnya.

Untuk diketahui, Presiden PKS Sohibul Iman mengakui telah mengeluarkan SK pemecatan Fahri dan mengirimnya. Namun dia belum memastikan apakah surat itu sudah diterima oleh Fahri atau belum.

"Saya selaku Presiden PKS adalah pihak yang berwenang menyampaikan keputusan MT (Majelis Tahkim) tersebut kepada Fahri Hamzah dalam bentuk SK DPP PKS. Saya sudah menandatangani SK DPP tersebut bertanggal 1 April 2016 dan tadi malam saya sudah meminta pihak sekretariat untuk segera mengirimkannya," kata Sohibul melalui pesan singkat kepada merdeka.com, Minggu (3/4).

"Saya akan cek apakah surat tersebut sudah sampai kepada yang bersangkutan atau belum. Karena itu saya belum bisa memberitahu isi SK DPP dan Keputusan MT sebelum jelas surat itu sampai kepada yang bersangkutan," imbuhnya.