Menkum HAM putuskan kepengurusan Hanura seperti awal, Sudding kembali Sekjen

Merdeka.com - Pemerintah telah memutuskan kepengurusan Partai Hanura kembali ke struktur lama sebelum pecah. Keputusan ini ditandai dengan keluarnya surat dari Menteri Hukum dan HAM dengan Nomor M.HH.AH.11.01/56 tentang Kepengurusan Partai Hati Nurani Rakyat pada (29/6) lalu.

Dalam surat tersebut diputuskan, kepengurusan Partai Hanura kembali ke kepengurusan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-22.AH.11.01 dengan Ketua Umum Oesman Sapta Odang dan Sekjen Sarifuddin Sudding.

Keputusan Menkum HAM itu keluar dengan mempertimbangkan keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta Nomor 24/G/2018/PTUN-JKT tanggal 26 Januari 2018 dan 19 Maret 2018.

Menanggapi surat itu, Ketua DPP Partai Hanura Inas Nasrullah Zubir menegaskan posisi Sudding sebagai Sekjen bisa diganti. Sebab, sampai hari ini Sudding tidak pernah hadir ke DPP Hanura City Tower lantai 18, Thamrin, Jakarta Pusat.

"Sudding tidak pernah hadir di kantor resmi DPP Hanura yang terdaftar di KPU-RI, yakni The City Tower lantai 18, Jalan MH. Thamrin Nomor 81 maka Sudding dapat dianggap berhalangan hadir, sehingga dapat di PLT-kan oleh Ketua Umum untuk menyelamatkan partai," kata Inas saat dikonfirmasi, Rabu (4/7).

OSO, kata Inas, memiliki kewenangan yang besar dalam mengatur roda organisasi Partai Hanura termasuk menunjuk Plt Sekjen. Ketentuan itu telah diatur dalam AD/ART Partai Hanura pasal 34, ayat 3.

Adapun bunyi pasal tersebut "Mengambil kebijakan, keputusan yang bersifat strategis dalam kondisi tertentu untuk menyelamatkan partai khususnya dalam mengikuti dan pemenangan tahapan pemilu legislatif maupun pemilu presiden dan wakil presiden"

Penunjukan Plt diperlukan agar tidak mengganggu persiapan partai menyambut Pemilu Serentak 2019 mendatang. Pasalnya, merujuk pada PKPU No. 20/2018, pasal 11, ayat 5 disebutkan penandatanganan dokumen persyaratan pengajuan bakal calon anggota DPR, DPRD Prov, DPRD Kab/Kota dapat dilakukan oleh pimpinan lainnya atau pelaksana tugas(plt) atau sebutan lain sepanjang diatur AD/ART partai politik.

"Oleh karena itu Ketua Umum, Oesman Sapta dapat menunjuk seorang PLT Sekjen untuk menanda tangani dokumen-dokumen pencalegan," tandas Inas.