Menkum HAM sahkan kepengurusan baru Hanura kubu OSO

Merdeka.com - Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly sahkan kepengurusan hasil restrukturisasi pengurus Hanura kepemimpinan Oesman Sapta Odang (OSO). Dalam kepengurusan baru itu, OSO mengganti sekjen Sarifuddin Sudding menjadi Herry L Siregar.

Dokumen pengesahan itu ditunjukkan oleh salah seorang elite Hanura kepada merdeka.com, Rabu (17/1). Sayang dia tak mau memberikan penjelasan lebih lanjut. Namun dia memastikan, dokumen itu telah diumumkan saat OSO melakukan silaturahmi bersama pengurus DPP, DPD dan DPC di rumahnya, Jalan Karangasem, Kuningan, Jakarta.

Wakil Ketua umum Hanura Gede Pasek Suardika belum mau mengungkap dengan detail struktur baru pasca konflik berlangsung. Namun dia menegaskan, orang-orang yang terlibat pelengseran OSO sudah tak mungkin lagi dimasukkan ke dalam pengurus.

"Ada cukup banyak yang pasti yang sudah terlibat dalam pemecatan ketua umum secara ilegal ya tentu tidak mungkin lagi di sini. Artinya tidak mungkin lagi masuk dalam barisan. Sehingga tidak masuk lagi dalam struktur," kata Gede Pasek di Hotel Manhattan, Jakarta, Rabu siang.

OSO pun sudah memastikan bahwa restrukturisasi untuk mengganti para pengurus yang tidak loyal kepada ketua umum. Hal itu diungkapkan OSO dalam rapat di Manhattan hari ini.

"Alasannya karena tidak disiplin organisasi, itu saja, yang lain-lainnya tidak usah diceritain di sini," kata OSO.

SK Menkum HAM sahkan kubu OSO ©2018 Merdeka.com/istimewa

Sementara itu, Sarifudin Sudding menjelaskan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) yang akan digelar Kamis (17/1) besok di Bambu Apus, Jakarta Timur tidak ilegal. Walaupun OSO mengklaim sudah mendapatkan Surat Keputusan (SK) dari Kementerian Hukum dan HAM.

"Saya kira tidak ada yang ilegal karena ini prosesnya sudah dimulai sejak hari ini, dari senin, dan kalau pun itu mengandung kebenaran, kita juga belum tahu ya," kata Sudding di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Rabu (17/1) malam.

Dia juga menilai jika itu benar, pihak Menkum HAM mengambil keputusan yang salah. Dia mengatakan pihaknya sudah mengajukan keberatan.

"Saya kira Menkum HAM mengambil suatu langkah yang salah, suatu partai politik masih dalam suatu terjadi perbedaan pandangan, tetapi mengeluarkan SK. Surat keberatan sudah kita ajukan," ungkap Sudding.

SK Menkum HAM sahkan kubu OSO ©2018 Merdeka.com/istimewa

Dia pun mengklaim walaupun ada SK. Pihaknya akan tetap menggelar Munaslub. "Pasti. Enggak ada urusannya dengan SK itu," ungkap Sudding.

Dia pun yakin seluruh Dewan Perwakilan Daerah akan tetap solid. Sudding menjelaskan pihak DPD dan seluruh arus bawah menghendaki adanya Munaslub.

"Lalu ada 27 DPD tetap solid, melakukan munaslub, sehingga kita tidak bisa lagi membendung. Insya Allah besok jam 8. Biarlah OSO mengklaim-mengklaim. Ini arus bawah menghendaki," ungkap Sudding.

(mdk/rnd)