Menkum HAM Tolak Sahkan Hasil KLB Demokrat Kubu Moeldoko

Merdeka.com - Kementerian Hukum dan HAM akhirnya mengumumkan proses verifikasi kepengurusan hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Demokrat yang mendaulat Moeldoko sebagai ketua umum. Hasilnya, Menkum HAM Yasonna Laoly menolak permohonan pengesahan hasil KLB kubu Moeldoko.

Yasonna mengatakan, pihaknya telah memproses permohonan yang diajukan Moeldoko dan Jhoni Allen Marbun pada 16 Maret lalu.

Dalam proses verifikasi pertama, Yasonna mengatakan, ada beberapa kelengkapan persyaratan yang belum memenuhi syarat.

“Pada pokoknya menyampaikan permohonan hasil KLB di Deli Serdang Sumatera Utara 5 maret 2021. Dari pemeriksaan dan atau verifikasi tahap pertama, Kemenkum HAM surat nomor AHU.UM.01.01-82 pada intinya, kepada penyelenggaran KLB Deli Serdang untuk melengkapi kekurangan dokumen yang dipersyaratkan,” kata Yasonna di Kantornya Kemenkum HAM, Rabu (31/3).

Selanjutnya pemerintah memberikan waktu 7 hari untuk melengkapi berkas kepengurusan yang kurang tersebut. Menurut Yasonna, pihak Moeldoko sudah melengkapi berkas yang kurang tersebut.

“Dari hasil pemeriksaan dan atau verifikasi dokumen isinya masih terdapat beberapa kelengkapan yang belum dipenuhi.”

“Antara lain perwakilan DPD, DPC tidak disertai mandat dari ketua DPD dan DPC. Dengan demikian pemerintah menyatakan permohonan pengesahan hasil KLB di Deli Serdang tanggal 5 Maret 2021 ditolak,” kata Yasonna.