Follow
Menkum HAM tolak sahkan pengurus baru PPP yang diajukan Djan Faridz
Merdeka.com - Menteri Hukum dan HAM Yasonna Hamonangan Laoly menyampaikan pesan kepada PPP kubu Djan Faridz dan kubu Romahurmuziy (Romi) agar segera berdamai. Sebab menurut Yasonna, permasalahan sengketa internal harus diselesaikan melalui rembuk pengurus kedua kubu.
"Lebih baik kita berdamai daripada bercerai. Jadi ini sudah ada surat dari sesepuh partai, batal Muktamar Surabaya, maka kembali ke Bandung, karena yang Jakarta belum disahkan," kata Yasonna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (25/1).
Yasonna mengakui bahwa PPP kubu Djan Faridz mengirimkan struktur baru. Namun dia enggan memberikan SK pada Djan.
-
Apa yang diminta oleh massa di Kantor KPU Jayapura? Dalam orasinya, massa meminta proses penetapan kursi partai politik dan caleg terpilih pada pemilihan legislatif (Pileg) periode 2024-2029 untuk Kabupaten Jayapura jangan digelar.
-
Apa usulan PKS untuk Jokowi? Sekjen PKS Aboe Bakar Alhabsyi atau Habib Aboe mengusulkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengundang bakal capres Ganjar Pranowo, Anies Baswedan dan Prabowo Subianto untuk makan siang di Istana Kepresidenan.
-
Siapa yang minta PPP gugat ke MK? Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Amir Uskara meminta agar tidak ada persepsi partai berlambang kabah tidak lolos Parlementary Threshold (PT) 4 persen.
-
Siapa yang optimis bisa menyelesaikan sengketa pemilu? 'Kita tetap akan optimistis sepanjang yang secara maksimal bisa kami lakukan,' kata Suhartoyo di Pusdiklat MK, Cisarua, Bogor, Jawa Barat, seperti dikutip Kamis (7/3). Meski dalam batas penalaran yang wajar, Suhartoyo menjelaskan bahwa waktu 14 hari terasa tidak mungkin menyidangkan dan memutus sengketa hasil yang kompleks dengan dugaan kecurangan. Apalagi jika pihak berperkara yang mengajukan bisa lebih dari satu pihak. Namun, berkaca pada periode 2019, Suhartoyo menegaskan MK bisa bekerja sesuai waktu yang ditetapkan.
-
Siapa yang meminta PPP fokus pada gugatan MK? 'Tapi saya sangat meyakini, Arsul tidak akan bisa mempengaruhi Hakim-Hakim MK yang terkenal memiliki integritas, jadi PPP jangan sampai menggantungkan nasib pada pertolongan Arsul,' lanjut Pengamat Politik yang identik sebagai Aktivis Nahdlatul Ulama tersebut.
-
Bagaimana PPP akan menghadapi sengketa pemilu? 'Jika terjadi persengketaan baik di internal sesama kader (caleg) maupun eksternal akan diserahkan terakhir ke MK. Tentunya, kader yang membidangi hukum dari PPP akan kolaborasi agar setiap persengketaan bisa ditangani sebaik-baiknya,' sambungnya.
"Sudah ada surat lagi dari Jakarta yang ajukan ke kita, jangan. Muktamar Bandung ini bilang jangan disahkan dulu, utamakan islah," tuturnya.
Yasonna menegaskan bahwa dia mendorong agar kedua kubu yang bersengketa untuk kembali berdamai. Menurutnya perselisihan harus segera diakhiri.
"Satu-satunya cara sudah ketemu Djan Faridz di kantor presiden dan ultah Megawati, yang terbaik adalah islah. Djan masih sedikit. Yang utama islah, dari pada cerai, saling merindukan. Kita mendorong secara tuntas menurut islah," pungkasnya. (mdk/bal)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Masduki menerangkan, pergantian kepengurusan di PBB merupakan wewenang dari Pj Ketum PBB Fahri Bachmid sesuai AD ART partai.
Baca Selengkapnya
Majelis Pertimbangan PPP merekomendasikan kepada Plt Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono untuk memecat kader PPP yang mendukung Prabowo-Gibran.
Baca Selengkapnya
PPP bakal menjadwalkan muktamar lebih awal dari Waktu yang ditentukan
Baca Selengkapnya
Lewat musyawarah mufakat maka ada kesepahaman antar seluruh partai pendukung Ganjar Pranowo.
Baca Selengkapnya
Plt. Ketua Idy Muzayyad PPP Bali menilai, pemecatan tersebut dilakukan secara sewenang-wenang.
Baca Selengkapnya
Sandiaga mengaku prihatin dan menyampaikan rasa simpati mendalam terhadap siapa pun pihak di PPP yang sudah berjuang.
Baca Selengkapnya
Para ulama tergabung GNPF, PA 212 dan FPI memastikan tidak mendukung Prabowo di Pilpres 2024 mendatang.
Baca Selengkapnya
Maka, proses musyawarah bakal berlangsung untuk menentukan siapa saja yang akhirnya masuk dalam struktur kepengurusan di tingkat DPP PKB.
Baca Selengkapnya
“Ini merupakan sesuatu yang memilukan dan memalukan,” kata Guspardi
Baca Selengkapnya
PPP kecewa gugatan sengketa hasil Pileg 2024 ditolak MK.
Baca Selengkapnya
Dewan Majelis Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyurati Dewan Pengurus Pusat (DPP) mendesak muktamar digelar tahun ini untuk mengevaluasi hasil Pemilu 2024.
Baca Selengkapnya
Yusuf Martak menegaskan, AMIN tak akan sewenang-wenang jika terpilih sebagai Presiden-Wakil Presiden
Baca Selengkapnya