Mensesneg tegaskan tak ada persiapan hadapi interpelasi DPR
Merdeka.com - Fraksi yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP) di DPR tengah menggalang tanda tangan agar bisa mengajukan interpelasi pada Presiden Joko Widodo terkait kenaikan BBM bersubsidi. Rencana interpelasi ini membuat tensi politik antara pemerintah dan DPR semakin memanas.
Menanggapi rencana DPR itu, Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengatakan Presiden Jokowi tidak melakukan persiapan khusus untuk menghadapi wacana interpelasi DPR. "Hingga saat ini belum pernah ada pembicaraan itu (interpelasi DPR). Saya belum mendapatkan arahan dari Presiden mengenai hal itu," kata Pratikno di Kampus Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, seperti dilansir dari Antara, Senin (24/11).
Presiden, kata dia, juga belum pernah membuat pertemuan secara khusus dengan seluruh kementerian untuk membahas wacana interpelasi tersebut. "Mungkin dengan satu, dua kementerian sudah tapi tidak sampai mengumpulkan seluruh kementerian membicarakan hal itu," kata dia.
-
Bagaimana Jokowi ekspresikan kemarahan saat parlemen? Di kesempatan sama, Jokowi juga mengekspresikan kemarahan sambil kepalkan tangan.
-
Kenapa Jokowi memanggil Kapolri dan Jaksa Agung? Pemanggilan tersebut, buntut insiden personel Datasemen Khusus Antiteror (Densus 88) dikabarkan menguntit Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah.
-
Siapa yang akan menjembatani Jokowi dan PDIP? 'Pak Prabowo yang akan bisa menjembatani kembali, merajut kembali hubungan Pak Jokowi dengan PDIP. Kita tahulah, dalam hati mereka masing-masing sebenarnya sih sangat mungkin ketemu. Kenapa? Ya Pak Jokowi juga kan besar di PDI-P dan PDI-P juga kan pernah ikut dibesarkan Pak Jokowi,' kata Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (26/3).
-
Apa yang DPR sesalkan? 'Yang saya sesalkan juga soal minimnya pengawasan orang tua.'
-
Siapa yang mempertanyakan Tapera di DPR? Video tersebut saat anggota Komisi V DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Irine Yusiana Roba Putri mempertanyakan terkait Tapera, berikut transkrip pertanyaannya:
-
Siapa yang DPR minta tindak tegas? Polisi diminta menindak tegas orang tua yang kedapatan mengizinkan anak di bawah umur membawa kendaraan.
Menurut Pratikno, hingga saat ini Presiden Jokowi masih tetap melakukan aktivitas seperti biasa, yakni berkoordinasi dengan seluruh kementerian secara rutin dengan fokus percepatan program pemerintah. "Hari-hari selalu disibukkan dengan percepatan program pemerintah yang sudah dicanangkan," kata mantan Rektor UGM itu.
Hari ini, KMP sudah mulai meneken tanda tangan untuk menggalang interpelasi. Seperti diketahui, syarat menggunakan hak interpelasi yaitu mendapatkan minimal 25 tanda tangan anggota DPR dari lintas fraksi. Keputusan fraksi akan dibawa dan diputuskan dalam rapat paripurna.
(mdk/has)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Anggota Baleg Fraksi PDIP Sturman Panjaitan, mengatakan terdapat lima hingga enam RUU yang belum turun daftar inventarisasi masalah (DIM)
Baca SelengkapnyaRapat tersebut menghasilkan keputusan setuju atas RUU Pilkada sehingga layak untuk dibawa ke rapat paripurna yang dijadwalkan pada Kamis ini.
Baca SelengkapnyaRapat yang digelar ini diketahui hanya beda sehari pascaputusan MK terkait Pilkada.
Baca Selengkapnya"Kita jalankan konstitusi itu dengan aturan yang ada. Silahkan saja aspirasi disampaikan," kata Puan
Baca SelengkapnyaKetua DPR RI sekaligus DPP PDIP Puan Maharani memberikan perkembangan soal hak angket dugaan kecurangan pemilu 2024 di DPR RI.
Baca SelengkapnyaKetua DPR Puan Maharani menyatakan pimpinan DPR tak pernah ada wacana untuk merevisi MD3.
Baca Selengkapnyaapakah berpeluang untuk dibahas saat periode selanjutnya, Dasco tak menjawab secara rinci.
Baca SelengkapnyaPuan enggan menjelaskan secara detail saat dipertegas mengenai RUU MD3 yang saat ini sudah masuk dalam daftar prolegnas prioritas.
Baca SelengkapnyaHingga saat ini belum ada tindak lanjut atau pergerakan resmi terkait wacana pengguliran hak angket di DPR.
Baca SelengkapnyaWacana hak angket tentang dugaan adanya kecurangan Pemilu 2024 terus bergulir.
Baca SelengkapnyaMenurut Puan, Megawati masih menunggu perkembangan atau dinamika di lapangan.
Baca SelengkapnyaKetua DPR RI sekaligus DPP PDIP Puan Maharani memberikan perkembangan soal hak angket dugaan kecurangan pemilu 2024 di DPR RI.
Baca Selengkapnya