Menteri daftar caleg, Jokowi hanya izinkan kampanye di akhir pekan
Merdeka.com - Sejumlah menteri di Kabinet Kerja telah mendapat restu dari Presiden Joko Widodo atau Jokowi maju sebagai calon anggota legislatif (caleg) pada Pileg 2019. Ada lima menteri yang disebut mendaftarkan diri menjadi caleg.
Dua menteri dari PDIP yakni Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly. Ada pula tiga menteri dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yakni Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri, Menpora Imam Nahrawi dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo.
Mereka diizinkan kampanye di daerah pemilihan (Dapil) masing-masing pada akhir pekan.
-
Kenapa Jokowi dibolehkan ikut kampanye? Undang-Undang Pemilu tidak melarang seorang presiden untuk ikut kampanye, apakah untuk pemilihan presiden atau pemilihan legislatif. Beleid yang sama juga tidak melarang kepala negara untuk berpihak atau mendukung salah satu pasangan calon presiden.
-
Apa yang dibilang Jokowi soal kampanye? 'presiden boleh berkampanye.''
-
Apa yang sedang dilakukan Prabowo dengan calon menteri? 'Ada yang sudah mengusulkan dan sedang diprofiling disimulasikan ya nanti pada waktunya akan disampaikan kembali kepada ketua umum yang bersangkutan,' kata Dasco, saat diwawancari di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Sabtu (14/9).
-
Gimana caranya Jokowi ikut kampanye? Pasal 281 mensyaratkan pejabat negara yang ikut berkampanye dilarang untuk menggunakan fasilitas negara atau mereka harus cuti di luar tanggungan.
-
Kenapa Jokowi ikut Ganjar kampanye? 'Kalau kemudian Pak Jokowi itu terkesan di belakang Pak Ganjar, Pak Ganjar datang ke Jawa Tengah, lalu Pak Jokowi datang ke Jawa Tengah, ya sebagaimana kata Pak Ganjar, ‘ya itu bagus’,' kata Hasto, saat konferensi pers, di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Selasa (2/1).
-
Mengapa Pramono Anung mengajak pasangan calon untuk menjadikan masa kampanye sebagai ajang pendidikan politik? Pramono mengajak pasangan calon menjadikan masa kampanye sebagai ajang pendidikan politik bagi masyarakat Jakarta. Karena itu, mari mengendepankan adu gagasan.
"Mereka diizinkan melakukan sosialisasi di dapil masing-masing hanya pada saat Sabtu-Minggu," kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung di kantornya, gedung Sekretariat Negara, kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (17/7).
Pramono mengungkapkan alasan Jokowi merestui menterinya berkampanye di akhir pekan. Sebab, para menteri yang daftar caleg sudah cukup dikenal dan waktu akhir pekan dirasa cukup untuk berkampanye.
"Karena mereka sudah dikenal di dapilnya apalagi yang maju ini sebelumnya pernah maju di periode sebelumnya. Bahkan ada yang sudah dua kali, tiga kali (nyaleg)," ucap pria yang akrab disapa Pram ini.
Kendati demikian, sambung Pram, Jokowi tetap berpesan kepada para menterinya untuk tidak melupakan tugasnya.
"Tapi Presiden telah memberikan arahan bagi siapapun menteri yang akan maju tetap memprioritaskan tugas utama sebagai menteri," ucap Pram.
Reporter: Hans SalimSumber: Liputan6.com
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan, semua menteri bahkan presiden boleh berkampanye atau mendukung salah satu kandidat pada Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaBahkan menteri kabinet juga diperbolehkan untuk kampanye selama melakukannya saat cuti.
Baca SelengkapnyaMeskipun, Jokowi menekankan, harus sesuai dengan aturan
Baca SelengkapnyaBegitu juga dengan menteri disebut Jokowi boleh berkampanye
Baca SelengkapnyaJokowi mengizinkan menterinya maju sebagai capres di Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaIstana memastikan menteri yang maju dalam Pemilu 2024 masih bekerja seperti biasa.
Baca SelengkapnyaJokowi menyebut, dirinya adalah pejabat publik sekaligus pejabat politik.
Baca SelengkapnyaMasyarakat akan menilai dan membandingkan pernyataan Jokowi yang kerap berubah.
Baca SelengkapnyaPeraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2023 baru ditetapkan Presiden Joko Widodo di Jakarta tanggal 21 November 2023.
Baca SelengkapnyaMenko Perekonomian Airlangga Hartarto yang mempolitisasi bantuan sosial
Baca SelengkapnyaSaat ini rakyat Indonesia butuh pemimpin yang mampu melakukan perubahan dan perbaikan.
Baca SelengkapnyaIstana meluruskan ucapan Presiden Jokowi soal presiden boleh kampanye dan memihak.
Baca Selengkapnya