'Menteri hina Jokowi jika dipertahankan bikin publik tak simpati'
Merdeka.com - Wacana reshuffle kabinet menjadi sorotan publik dan makin berhembus kencang. Apalagi, mencuat Menteri BUMN Rini Soemarno disebut-sebut telah mengecilkan atau merendahkan Presiden Jokowi.
Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia(LIPI) Siti Zuhro berpendapat, menteri diangkat oleh presiden untuk membantu jalannya roda pemerintahan. Ibarat kata, jika pembantu sudah berani merendahkan majikan, maka wibawa majikan menjadi taruhannya. Hal itu seperti sikap menteri kepada presiden.
"Secara etika bila tetap mempertahankan orang tersebut bisa jadi menimbulkan penilaian yang tak simpati. Bagaimana mungkin tetap merekrut orang yang jelas-jelas menghinanya. Sebagai pembantu presiden, loyal dan hormat menjadi persyaratan juga." kata Siti Zuhro saat dihubungi, Selasa (13/6).
-
Siapa Ajudan Presiden Jokowi? Kapten Infanteri Mat Sony Misturi saat ini tengah menjabat sebagai ajudan Presiden Joko Widodo.
-
Siapa yang Jokowi minta untuk segera selesaikan RUU Perampasan Aset? Jokowi menyebut, pemerintah telah mengajukan RUU perampasan aset kepada DPR. Kini tinggal DPR untuk menindaklanjuti RUU tersebut.
-
Kenapa Jokowi tidak ikut campur dalam kabinet? 'Presiden Jokowi fokus bekerja untuk menuntaskan agenda pemerintahan dan pembangunan sampai akhir masa jabaotan 20 Oktober 2024,' kata Ari kepada wartawan, Senin (25/3).
-
Apa yang bisa dilakukan Jokowi untuk kabinet Prabowo? Tak hanya memberikan pendapat, mantan Wali Kota Solo tersebut juga bisa memberikan usulan nama untuk kabinet mendatang.
-
Bagaimana Jokowi memimpin rapat? Hal itu dinilai karena Jokowi mampu memimpin rapat secara efektif, pekerja keras tanpa lelah serta melakukan safari ke berbagai wilayah Indonesia.
-
Bagaimana Jokowi ingin UU Perampasan Aset dikawal? 'Terakhir saya titip upayakan maksimal penyelamatan dan pengembalian uang negara sehingga perampasan aset menjadi penting untuk kita kawal bersama,' ucap Jokowi.
Sebelumnya, Politikus PDI Perjuangan Masinton Pasaribu secara jelas memberi sinyal bahwa menteri yang mengecilkan Presiden Jokowi adalah perempuan dan bukan berasal dari parpol. Menteri Rini Soemarno menjadi objek yang dimaksud, tetapi dengan tegas dia membantahnya.
Tak hanya kali ini saja Rini menjadi sasaran tembak untuk digoyang dari jabatannya sebagai Menteri BUMN. Apalagi, hubungan Rini dan PDIP diketahui memanas serta tidak sepaham.
Zuhro menegaskan, Jokowi memiliki hak prerogatif untuk mencopot atau mempertahankan menteri-menterinya. Tetapi jika memang betul ada menteri yang merendahkan Jokowi dan tidak diambil sikap, maka otomatis wibawanya dipertaruhkan.
"Prerogatif presiden untuk mencopot atau tetap tak menggeser mereka," tegas Zuhro.
(mdk/efd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Beredar kabar Presiden Jokowi bakal melakukan reshuffle kabinet dalam waktu dekat.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi dikabarkan menitipkan nama menteri di kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Baca SelengkapnyaZulkifli Hasan mendukung penyataan Presiden Jokowi soal presiden tidak dilarang untuk memihak dan kampanye
Baca SelengkapnyaBeredar kabar Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal melakukan perombakan kabinet atau reshuffle dalam waktu dekat.
Baca SelengkapnyaSejak awal PDIP tak pernah meminta jatah menteri kepada Presiden Jokowi,
Baca SelengkapnyaStabilitas pemerintahan menjadi pertimbangan utama, yang membuat keputusan itu tidak diambil.
Baca SelengkapnyaSebagai kepala pemerintahan sekaligus sebagai kepala negara, presiden merupakan penyelenggara pemilihan.
Baca SelengkapnyaJustru menurut Moeldoko, saat ini Jokowi mendapat apresiasi yang tinggi dari masyarakat.
Baca SelengkapnyaWacana reshuffle kabinet muncul usai Presiden Jokowi bertemu dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Istana Bogor.
Baca SelengkapnyaEmpat menteri Jokowi itu adalah Sri Mulyani, Tri Rismaharini, Muhadjir Effendy, dan Airlangga Hartarto.
Baca SelengkapnyaJokowi mengizinkan menterinya maju sebagai capres di Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaBegitu juga dengan menteri disebut Jokowi boleh berkampanye
Baca Selengkapnya