Menteri Jokowi mau jual aset BUMN, kubu Prabowo meradang!

Merdeka.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno mengaku ingin menjual gedung kementerian terletak di Jalan Medan Merdeka Selatan No.13, Jakarta Pusat. Ini lantaran gedung 22 lantai tersebut terlalu besar bagi karyawan BUMN hanya berjumlah sekitar 250 orang.

"Operasional cost-nya besar. Kami melihat ini berat, mesin pendinginnya tersentralisasi, gedung tinggi dan jumlah pegawai sedikit," kata Rini, di Jakarta, Senin (15/12).

Kendati demikian, Rini tidak bisa menjual gedung eks kantor PT Garuda Indonesia ke pihak swasta. Maka itu, dia akan menawarkannya ke pemerintah provinsi DKI Jakarta.

"Saya ingin sekali menawarkan ke Pak Ahok (gubernur Jakarta)," katanya.

Dengan jumlah pegawai sedikit, Menurut Rini, Kementerian BUMN bisa menggunakan gedung kecil milik perusahaan pelat merah tak terpakai.

"Kami hanya butuh 3-4 lantai saja lho. Ruang kerja kita juga tidak terlalu jauh-jauh. Kami bisa cari gedung milik BUMN. Kan banyak tuh aset BUMN yang tidak terpakai."

Ucapan Rini langsung ditanggapi beragam. Lawan-lawan politiknya langsung menjadikan isu penjualan gedung ini sebagai peluru untuk menyerang Rini. Apalagi selama kampanye, Jokowi dituding akan meneruskan langkah Megawati menjual Indosat dan aset BUMN pada asing.

Berikut serangan pedas dari Koalisi Merah Putih dan kubu Prabowo:

Lama-lama aset BUMN semua dijual

Wakil Ketua DPR Fadli Zon menganggap aneh alasan Menteri BUMN Rini Soemarno yang berniat jual gedung kementerian BUMN. Dia curiga, Rini juga ingin jual aset BUMN nantinya."Kalau masalah penjualan itu menurut saya cara berpikirnya terbalik. Seharusnya Meneg BUMN itu cara berfikirnya kreatif. Kalau hanya menjual seperti itu, jangan-jangan sebentar lagi BUMN mau dijualin," kata Fadli di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (16/12).Dia merasa aneh jika alasan Rini menjual gedung BUMN karena tidak bisa memaksimalkan gedung itu. Menurut dia, cara berpikir seorang Rini Soemarno aneh."Ini saya kira sangat berbahaya. Masa tidak bisa melakukan efisiensi terhadap gedung 22 lantai? Kalau perlu BUMN lain berkantor di gedung itu. Gedung lain bisa disewakan. Ini saya kira cara berpikir yang aneh," tegas dia.Fadli menolak tegas keinginan Rini yang ingin jual gedung BUMN yang berada di kawasan Monas itu. Dia meminta agar jangan sampai ada aset negara yang dijual oleh pemerintah.

Mana janji Jokowi buyback Indosat

Wakil Ketua DPR Fadli Zon tampaknya masih tak habis pikir dengan rencana Menteri BUMN Rini Soemarno, menjual gedung kementerian. Sebagai pimpinan DPR, dia bakal mempertahankannya."Kalau dari kami, akan mempertahankan jangan sampai ada penjualan BUMN," kata politikus Partai Gerindra, di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (16/12).Dia mengaku Rini belum mengomunikasikan hal itu dengan DPR. Meskipun sudah terjadi komunikasi, dia meminta segala aset negara tetap dipertahankan.Saking kesalnya dengan rencana Rini, tiba-tiba saja Fadli nyeletuk soal rencana Presiden Joko Widodo yang saat kampanye berjanji akan membeli kembali saham Indosat."Kan janji presiden kau buyback Indosat. Nanti kita akan tagih janji itu," pungkasnya.

Alasan menteri Rini ngawur

Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Golkar Mukhamad Misbakhun mengkritik niat Rini Soemarno yang belum tiga bulan menjabat Menteri BUMN, ingin jual gedung kementeriannya. Menurut dia, Rini tidak bisa sembarangan menjual aset milik negara itu.Menurut dia, penghematan tidak bisa dijadikan dasar untuk Rini menjual gedung BUMN."Meneg BUMN tidak bisa menjualnya begitu saja. Harus dengan alasan yang jelas dan masuk akal. Penghematan dan space kosong tidak bisa dijadikan alasan," lanjutnya.Anggota Komisi XI DPR ini menilai tak masuk akan jika Rini menjual gedung itu kepada pemerintah daerah DKI Jakarta. Sebab, kata dia, kas pemerintah DKI sama saja dengan uang negara."Kalau dijual ke Pemda DKI, apakah rencana tersebut membuat pemerintah pusat mendapatkan uang cash dari APBD DKI? How can? Kas Pemda dengan kas negara pemerintah pusat itu adalah kantong kiri kantong kanan," kata dia heran.

Jokowi harus cari tim ekonomi yang benar

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menilai Presiden Jokowi butuh tim yang ahli dalam bidang ekonomi. Dia tak ingin, kebijakan pemerintah justru menuai kontroversi.Seperti yang terjadi dalam kasus Menteri BUMN, Rini Soemarno, yang berniat menjual gedung Kementerian BUMN. Menurut dia, perlu audit menyeluruh terlebih dahulu, baru bisa menyimpulkan bahwa ada pemborosan anggaran."Sebab dalam APBN kita masih banyak pembangunan gedung, sederhananya di APBN saja dicoret, di APBN 2014, APBN-P 2014 masih ada alokasi untuk pembangunan gedung," ujar Fahri saat dihubungi, Selasa (16/12).Menurut dia, Jokowi butuh pakar ekonomi yang mendampingi. Dengan demikian, kebijakan anggaran tidak menuai pro dan kontra."Saya rasa Pak Jokowi ini perlu tim yang mengerti ekonomi, mekanisme anggaran, dan ketatanegaraan supaya jangan ada kontroversi seperti wacana Bu Rini ini supaya jangan kontroversi kaya Bu Rini ini," terang Wasekjen PKS ini.