'Menteri-menteri Jokowi menggebrak di awal tetapi lembek kemudian'

Merdeka.com - Direktur Lingkar Madani Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti mengatakan beberapa menteri Kabinet Kerja kinerjanya tak menjanjikan. Sebab, mereka dinilai hanya semangat di awal namun tak jelas kerja konkretnya.

"Perilaku beberapa menteri paling dominan menggebrak di awal kemudian lembek kemudian," kata Ray dalam diskusi 'Kemandirian Bangsa, Reshuffle Kabinet: Siapa Masuk-Siapa Keluar?' di Kedai Kopi Deli, Jalan Sunda Nomor 7 Menteng Menteng Jakarta Pusat DKI Jakarta, Rabu (8/7).

Menurutnya, beberapa menteri Presiden Joko Widodo setelah dilantik penuh dengan rencana terobosan. Tetapi, setelah tujuh bulan masa kepemimpinan Jokowi kinerja mereka mulai menurun.

"Mula-mula bikin gebrakan kerja, bikin rencana dan sebagainya tapi sekarang tidak ada kabarnya lagi," imbuhnya.

Ray menuturkan, ada 5 perilaku menteri saat ini, pertama menjalankan pikiran agendanya sendiri, menteri yang rajin diskusi dengan presiden, menteri mencari pola kerjanya alias masih bingung apa tugas pokok yang dilakukan, sibuk mencari panggung (pencitraan) tapi lupa tugas utamanya dan menteri yang menjalankan tugas dengan gaya orde baru.

"Menteri dengan memimpin selera order baru semua harus dibatasi, tidak boleh ini dan itu semua harus diawasi, kalau seperti itu bagaimana nasib demokrasi kita?" tukasnya.

"Ada beberapa menteri tidak memiliki kemampuan. Menteri sibuk urusan sendiri lupa kewajiban. Ada juga sibuk cari pencitraan sendiri tapi lupa tugas, yakni MenPAN dan RB Yuddy Chrisnandi dan Menakertrans Hanif Dakhiri," paparnya.

Namun, sambung Ray, ada menteri yang cakap tapi tidak tepat posisi jabatannya. Sementara itu ada juga menteri yang tak memiliki kapasitas memimpin dan mengambil kebijakan.

"Contohnya Andrinof Chaniago, dia bagus, tapi salah penempatan. Saya nilai Rini Sumarno sebagai Menteri BUMN yang jelas-jelas tidak punya kemampuan, Menkopolhukam Tedjo Edi juga payah kinerjanya. Jika pemerintah pertahankan menteri-menteri seperti itu masa depan demokrasi Indonesia dan bernegara perlu di pertanyakan," pungkasnya.