Menteri PU-Pera diminta tak lepas tangan soal kasus suap Damayanti
Merdeka.com - Komisi III DPR RI meminta agar Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) Basuki Hadimuljono tidak cuci tangan terkait kian melebarnya dugaan keterlibatan kasus korupsi yang menimpa anggota Komisi V DPR Fraksi PDIP, Damayanti Wisnu Putranti (DWP). Damayanti ditangkap tangan KPK terkait dugaan suap proyek pekerjaan jalan di Maluku.
"Kami (Komisi III DPR RI) meminta Menteri PUPR tidak cuci tangan atas kemelut di kementerian yang di pimpinnya. Dia (Basuki Hadimuljono) jangan melepaskan tanggung jawab kepada bawahannya," kata Wakil Ketua Komisi III DPR Benny Kabur Harman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (3/2).
Benny menegaskan bahwa DPR mendukung penegak hukum untuk membongkar kasus korupsi yang menimpa Damayanti. Dukungan tersebut diberikan agar ke depan tidak menganggu program pemerintah.
-
Siapa menteri Jokowi yang terlibat korupsi? Para Menteri Jokowi yang Terjerat Kasus Korupsi Dua periode pemerintahan Presiden Jokowi setidaknya ada bebarapa menteri yang terjerat kasus korupsi.
-
Siapa yang korupsi Banpres? Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan satu orang tersangka yakni Ivo Wongkaren yang merupakan Direktur Utama Mitra Energi Persada, sekaligus Tim Penasihat PT Primalayan Teknologi Persada tahun 2020.
-
Siapa yang diduga melakukan korupsi? KPK telah mendapatkan bukti permulaan dari kasus itu. Bahkan sudah ada tersangkanya.
-
Siapa yang dituduh melakukan korupsi? 'Permintaan kebutuhan operasional Syahrul Yasin Limpo dan keluarganya yang juga didukung dengan petunjuk berupa barang bukti elektronik, chat WA antara terdakwa Syahrul Yasin Limpo dan Imam Mujahidin Fahmid, serta adanya barang bukti antara lain dokumen catatan staf Kementan RI dan bukti kwitansi serta transfer uang pembayaran kebutuhan menteri dan keluarganya.
-
Kasus korupsi apa yang dilakukan menteri Jokowi? Mantan Menpora Imam Nahrawi Terbukti menerima suap penyaluran pembiayaan dengan skema bantuan pemerintah melalui Kemenpora pada KONI Tahun Anggaran (TA) 2018
-
Bagaimana Hendarman Supandji memastikan Jaksa pilihannya tidak korupsi? Berulangkali, kata Hendarman, dirinya menekankan kepada jaksa tersebut agak tidak melakukan penyalahgunaan kewenangan atau melanggar hukum.
"Karena menyangkut kepentingan rakyat kita mendukung penuh pengungkapan OTT yang dilakukan lembaga hukum KPK," tuturnya.
Politikus Partai Demokrat tersebut berharap bila kasus dugaan korupsi di Kementerian PU-Pera yang dipimpin Basuki Hadimuljono tidak melebar ke mana-mana, sehingga pada akhirnya berdampak kepada program pemerintahan Jokowi-JK. Menurutnya, menteri adalah kuasa anggaran dan merupakan pengambilan keputusan kebijakan tertinggi mutlak di kementerian. Karena itu Menteri PU-Pera, Basuki Hadimuljono harus bertanggungjawab.
"Menteri PUPR sebagai kebijak tertinggi harus tanggung jawab atas penetapan anggaran di institusinya," ujarnya.
Seperti diketahui, salah satu Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) DPR RI itu ditangkap melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus korupsi proyek pekerjaan jalan di Maluku beberapa waktu lalu.
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Hal itu disampaikan Benny dalam rapat Komisi III DPR RI bersama Jaksa Agung RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Baca SelengkapnyaMenag Nasaruddin Umar memberikan pesan khusus dan tegas kepada jajarannya terkait upaya membersihkan Kementerian Agama dari praktik korupsi.
Baca SelengkapnyaMenteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mencopot 3 orang anak buahnya yang terbukti melanggar hukum.
Baca SelengkapnyaBenny kemudian menantang Kejaksaan Agung untuk berani mengungkap kasus besar yang saat ini masih berjalan
Baca SelengkapnyaMenurutnya, TNI-Polri tidak perlu takut dengan wanti-wanti Megawati itu.
Baca SelengkapnyaDiketahui, dalam kasus ini ada 10 orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka.
Baca SelengkapnyaNawawi Pomolango mewanti-wanti tidak mau ada lagi "ikan busuk dari kepala".
Baca SelengkapnyaKetua KPK Nawawi Pomolango mewanti-wanti tak mau ada lagi "ikan busuk dari kepala"
Baca SelengkapnyaMenko Polhukam Mahfud Md meminta agar kasus pemerasan diduga dilakukan pimpinan KPK ke mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo diusut tuntas.
Baca SelengkapnyaHal ini dilakukan menyusul ditemukannya dugaan kasus korupsi pada sejumlah proyek tol.
Baca SelengkapnyaBahkan, menurut dia, ada juga yang melakukan cara kasar untuk mengintimidasi dan berlindung dalam simbol-simbol dan atribut kekuasaan.
Baca SelengkapnyaKorupsi yang diduga dilakukan Budi Said di Antam ditaksir mencapai Rp1,1 triliun
Baca Selengkapnya