Menteri sektor ekonomi Jokowi makin kencang digoyang dua kubu

Merdeka.com - Kinerja pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla (JK) terus mendapatkan sorotan. Menteri kabinet kerja dinilai belum bisa bekerja sesuai dengan janji Jokowi tentang Nawa Cita saat kampanye di Pilpres 2014 lalu.

Kebutuhan pokok semakin mahal, tarif dasar listrik naik, Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi mengikuti harga pasar. Belum lagi jika bicara tentang kurs rupiah terhadap dolar yang terus merosot. Menteri bidang ekonomi pun menjadi salah satu kambing hitam dalam kasus ini.

Menteri bidang ekonomi Jokowi disebut paling layak untuk dilakukan reshuffle usai Lebaran nanti. Memang dalam kasus ini, Menteri BUMN Rini Soemarno paling kencang didesak untuk segera diganti.

Bahkan karena kondisi ekonomi yang terus memprihatinkan ini, dua kubu yang biasanya berseteru, Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) kompak mendesak Jokowi untuk perbaiki menteri di sektor ekonomi. Termasuk PDIP bahkan Partai Demokrat yang menyebut dirinya penyeimbang setuju jika saat ini kondisi ekonomi Indonesia harus segera dilakukan perbaikan.

Berikut desakan KMP dan KIH agar Jokowi melakukan pembenahan menteri di sektor ekonomi dihimpun merdeka.com, Rabu (8/7):

PDIP minta Jokowi ganti menteri ekonomi yang pengalaman

Politikus PDIP Pramono Anung berharap Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengganti menteri di bidang ekonomi yang memiliki kinerja buruk. Pramono meminta Jokowi menunjuk menteri sektor ekonomi nantinya yang mampu mengantisipasi dampak ekonomi global yang sedang mengancam Indonesia."Jika tidak diantisipasi secara baik, maka harus pilih orang-orang yang punya pengalaman mengenai keadaan krisis ekonomi apakah itu krisis 1998-2008 agar dapat tumbuh kembali," kata Pramono di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (7/7).Anggota Komisi I DPR RI itu, menilai perekonomian Indonesia semester pertama 2015 tumbuh 4,71 persen, untuk semester kedua, menurut Pramono, ditargetkan tumbuh 5,2 - 5,3 persen."Untuk mendorong perekonomian akan mendorong pembangunan infrastruktur dan maksimalkan penyerapan anggaran," jelasnya.Sementara ketika ditanya siapa menteri yang wajib ditendang dari kabinet kerja, ia enggan membeberkan siapa menteri tersebut. Begitu pun ketika ditanya apakah Menteri yang wajib dicopot adalah Menteri BUMN Rini Soemarno."Nggak etislah kalau disebut," kata Pramono sambil berlalu.

Cak Imin bilang kinerja menteri ekonomi tak maksimal

Terkait wacana reshuffle Kabinet Kerja, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menilai kementerian di bidang ekonomi belum bekerja secara maksimal. Hal tersebut menurutnya cukup merisaukan."Cukup merisaukan. Kurs dolar tinggi, pengangguran meningkat, daya beli turun, berdampak kepada penjualan, melambat daya jual produk," kata Muhaimin saat menghadiri Gelar Doa Bersama Sukseskan Muktamar NU ke-33 di DPP PKB, Jakarta, Minggu (5/7).Menurutnya, sudah seharusnya ada terobosan cepat untuk mengatasi hal tersebut. Salah satunya, investasi jangan dihambat."Investasi jangan dihambat dengan isu merakyat, akibatnya investasi menjadi melambat," ujarnya.Sebelumnya, di lokasi yang sama, Muhaimin menegaskan jika menteri yang berasal dari PKB tidak akan di-reshuffle Presiden Jokowi. Namun ia menyerahkan kewenangan me-reshuffle kepada presiden."Sampai hari pertemuan terakhir saya dengan Pak Jokowi, belum ada menteri dari PKB yang kena reshuffle," uajr keponakan Gus Dur tersebut.

Politisi Golkar sebut ekonomi makin lemah

Politisi Golkar Theo Sambuaga menilai Presiden Jokowi memiliki prinsip dalam memandang kinerja para menteri yang dipilih dan dipercayainya selama ini. Akan tetapi, Theo juga tetap mengingatkan Presiden Jokowi mengenai situasi ekonomi bangsa ini.Kata dia, penting untuk menjaga ketahanan ekonomi sebab dampak dari lemahnya ekonomi adalah timbulnya masalah sosial di masyarakat."Tapi penting juga jaga ekonomi kita, seperti soal naik-turunnya harga. Lemahnya ekonomi bisa dilihat dari daya beli masyarakat. Juga lemahnya ekonomi bisa timbulkan masalah sosial dan kriminal di masyarakat," ungkap Theo usai buka puasa bersama di kediaman Ketua DPD Irman Gusman, Jl. Denpasar Raya, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (24/6).Namun, ketika ditanya, apakah menteri ekonomi layak untuk diganti, Theo menegaskan jika hal itu bukan kapasitasnya. "Saya bilang tadi bisa dievaluasi, tapi saya tidak dalam kapasitas untuk menilai," pungkas Theo.Menurut Theo, setiap pemimpin punya prinsip masing-masing dalam mengawasi dan mengevaluasi menteri-menterinya. "Dia juga memimpin dan support kepada mereka. Saya kira ini juga dilakukan oleh Pak Jokowi. Dan soal hasil kerja mereka pasti dia tahu," ujarnya.Dia menilai, Presiden Jokowi juga senantiasa kerja sama dan bahu membahu dalam membangun kinerja bagi negeri ini. "Saya juga lihat dia bergandengan tangan dengan para menterinya," papar dia ketika ditanya soal kinerja para menteri.

PAN sebut menteri ekonomi butuh tim work yang kuat

Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan menanggapi santai kabar reshuffle kabinet yang semakin menguat belakangan ini. Menurut dia, DPR hanya ingin membantu program pemerintah agar berjalan sesuai harapan."DPR harapkan kinerja DPR berjalan tertib dan bisa menerjemahkan keinginan presiden. Sehingga program presiden yang pro rakyat bisa diikuti," kata Taufik di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (23/6).Wakil Ketua Umum PAN ini hanya menyoroti soal kinerja menteri ekonomi. Dia menilai, butuh kerja sama tim yang kuat untuk memperbaiki sektor ekonomi Indonesia saat ini."Ini terkait performance ekonomi kita. Butuh tim work yang kuat untuk mendukung langkah presiden," tutur dia.Kendati demikian, Taufik menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Joko Widodo ( Jokowi) soal siapa saja yang akan direshuffle nanti. Sebab soal reshuffle, merupakan hak prerogatif seorang presiden.

Hanura sebut kinerja Bappenas amburadul

Ketua DPP Hanura, Miryam S Haryani mendesak Presiden Joko Widodo mencopot Menteri PPN/Kepala Bappenas Andrinof Chaniago dari Kabinet Kerja. Lantaran, dia sering melakukan kebijakan yang salah sasaran."Bappenas perencanaannya amburadul, tidak sesuai musrenbang, tidak connect dengan Menteri Ekonomi. Misalnya Papua butuh sarana pendidikan tapi dia ngasih yang lain. Ini kan amburadul," kata Miryam di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (26/5).Walaupun reshuffle kabinet menjadi hak prerogatif Presiden Jokowi, dia hanya memberikan masukan bagi mantan Gubernur DKI Jakarta itu untuk lebih menyoroti Andrinof Chaniago.Apalagi, kata dia, latar belakang Andrinof yang seorang pengamat kebijakan publik dan menjadi menteri sesuai dengan bidangnya justru memble."Kebijakannya amburadul. Saat saya turun ke masyarakat banyak yang mengeluh dengan kebijakan dia," tegas Anggota Komisi V DPR ini. (mdk/rnd)