Follow
Menteri Susi sindir kinerja DPR: Untuk rakyat kok izinnya lama
Merdeka.com - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti rapat kerja dengan Komite II DPD. Dalam rapat itu Susi menyampaikan keluhannya sebagai menteri meski belum satu bulan dilantik.
Susi curhat soal pengamanan laut Indonesia yang begitu luas namun sarana dan pra sarana yang jauh dari cukup. Dia mengaku tak tahu mesti apa jika laut yang luas dijaga hanya beberapa kapal patroli.
"Kita punya laut begitu luas tapi hanya ada 70 kapal patroli, dan yang berfungsi hanya 10? I've no idea for this! Kepala saya campur aduk! How can we, bikin saya speech less," ujar Susi di Ruang GBHN DPD, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (5/11).
-
Siapa Menteri Kelautan dan Perikanan di kabinet Prabowo - Gibran? Presiden Prabowo Subianto menunjuk kembali Sakti Wahyu Trenggono sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan (KP).
-
Apa yang DPR sesalkan? 'Yang saya sesalkan juga soal minimnya pengawasan orang tua.'
-
Kris Dayanti, anggota DPR, fokus urus apa? Kris Dayanti, saat menjadi anggota DPR RI, menjabat di Komisi IX yang mengurusi kesehatan, tenaga kerja, dan kependudukan.
-
Bagaimana Kementerian PUPR mendorong solusi untuk masalah air di pulau-pulau terluar? Pemerintah Indonesia pun menginisiasi pembentukan Pusat Keunggulan (Center of Excellent) Ketahanan Sumber Daya Air dan Perubahan Iklim yang berfungsi merumuskan pengintegrasian aspek lingkungan dan sosial ekonomi dalam menghadapi perubahan iklim.
-
Kenapa DPR khawatir dengan tindakan polisi? 'Ini berbahaya sekali kalau benar terjadi. Jangan sampai ada jajaran di bawah melakukan intimidasi terhadap siapa pun, apalagi ada kaitannya dengan konteks kepemiluan.'
-
Mengapa pertemuan Susi dan Prabowo jadi sorotan? Meski capres telah diumumkan, hingga kini bakal cawapres belum terlihat hilalnya. Justru Susi Pudjiastuti mencuri perhatian publik setelah bertemu dengan dua tokoh besar Prabowo dan Anies Baswedan.
Tak hanya itu, dia mengaku mendapatkan laporan jika negara lain bebas mengambil ikan di wilayah laut Indonesia. Dia pun tak tahu bagaimana cara menanggulangi hal yang demikian kompleks.
"Lalu kalau saya mau keluarkan kebijakan, apa harus izin DPR dulu? Saya dengar katanya mau bikin kebijakan itu izinnya sampai 2 tahun. Lalu lima tahun saya bisa ubah apa? Saya enggak habis pikir, untuk rakyat kok izinnya lama," keluh Susi lagi. (mdk/lia)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Puan ingin DPR fokus dengan hal-hal yang harus diselesaikan lebih dahulu sebelum tanggal 1 Oktober mendatang.
Baca Selengkapnya
Rieke Diah Pitaloka ikut kritik kebijakan pemerintah soal ekspor pasir laut melalui Instagram.
Baca Selengkapnya
Puan menyebut, untuk membahas undang-undang harus terlebih dahulu memenuhi persyaratan.
Baca Selengkapnya
Presiden Jokowi menekankan pentingnya Undang-Undang Perampasan Aset. Namun, belum ada kejelasan mengenai kelanjutan pembahasan RUU ini di DPR.
Baca Selengkapnya
Bambang mengaku, belum mengetahui apakah revisi UU Polri akan dibahas di Komisi III DPR RI atau tidak.
Baca Selengkapnya
Anggota Komisi IV DPR RI Ono Surono menilai, pemerintah Jokowi tak serius menggarap sektor maritim.
Baca Selengkapnya
Menteri Basuki turut dicecar soal perkembangan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Baca Selengkapnya
Lasarus khawatir jika irigasi dilakukan Kementerian Pertanian bakal ada hal yang tertinggal.
Baca Selengkapnya
Rieke merasa masalah korupsi dana pensiun TNI dari Asabri membuatnya masih gusar.
Baca Selengkapnya
Supres RUU Perampasan Aset sudah dikirimkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada awal Mei 2023.
Baca Selengkapnya
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri juga mengkritik keras langkah kilat DPR
Baca Selengkapnya
Luluk menyampaikan Indonesia berperan penting mendorong keberlanjutan ekonomi laut dan ketahanan pangan global.
Baca Selengkapnya