Menunggu rekomendasi Gerindra ke La Nyalla di Pilgub Jatim

Merdeka.com - Tinggal beberapa jam lagi Partai Gerindra memastikan akan mengusung La Nyalla Mahmud Mattalitti di Pilgub Jawa Timur 2018. Sebab deadline yang diberikan partai besutan Prabowo Subianto sesuai surat tugas nomor: 12-0036/B/DPP-Gerindra/ Pilkada/2017 kepada La Nyalla, hanya sampai 20 Desember 2017 besok.

Dalam surat yang ditandatangani Ketua Umum Prabowo Subianto dan Sekjen Ahmad Muzani itu menyebutkan, jika La Nyalla ingin mendapat rekomendasi dari Partai Gerindra untuk running Pilgub Jawa Timur, harus sudah mendapat dukungan dari partai lain hingga batas waktu tanggal 20 Desember.

Surat perintah ini diberikan, karena Partai Gerindra hanya memiliki 13 kursi di DPRD Jawa Timur. Sementara untuk bisa mengusung calon sendiri, salah satu syaratnya harus memiliki 20 kursi. Sehingga perlu tujuh kursi lagi untuk bisa mengusung ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur itu di Pilkada serentak tahun depan.

Namun menurut Ketua DPD Paratai Gerindra Jawa Timur, Soepriyatno, hingga saat pihaknya masih menunggu hasil komunikasi La Nyalla dengan partai lain.

"Kita tunggu besok kepastiannya, apakah Pak La Nyalla bisa melaksanakan tugas yang diembannya. Kami sebagai DPD menunggu perintah selanjutnya dari pimpinan partai," tegas Soepriyatno dihubungi wartawan, Selasa (19/12).

Sementara soal La Nyalla berhasil mendapatkan tambahan dukungan dari partai lain atau tidak hingga batas waktu yang ditentukan itu, Soepriyanto menegaskan kalau pihaknya tetap akan mematuhi apapun keputusan DPP Partai Gerindra.

"Yang penting, apa yang disampaikan pimpinan partai, kami melaksanakan saja. Kita tetap masih menghormati surat tugas yang diberiakn ke Pak La Nyalla. Jadi (sampai saat ini) belum ada perkembangan baru," tandasnya.

Sebelumnya, per tanggal 10 Desember 2017 lalu, DPP Partai Gerindra melalui suratnya: 12-0036/B/DPP-Gerindra/ Pilkada/2017, menunjuk La Nyalla sebagai bakal calon gubernur yang akan diusung Partai Gerindra. Syaratnya, mantan Ketua Umum PSSI itu harus bisa memperoleh tambahan dukungan dari partai lain hingga tanggal 20 Desember. (mdk/cob)