Merapat ke Gerindra,PKS sebut harus ada bagi-bagi kursi menteri
Merdeka.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) telah mengajukan draft 'proposal' dan program ke Partai Gerindra untuk mewujudkan kesepakatan koalisi. Kedua partai tersebut diprediksi kuat bakal bekerja sama dalam Pilpres 9 Juli nanti dan mendukung Prabowo Subianto sebagai capres.
Sekretaris Jenderal PKS Taufik Ridho mengatakan, pembagian kekuasaan dalam sebuah bangunan koalisi adalah suatu keniscayaan. Termasuk siapa yang jadi capres, cawapres dan menteri untuk ke depannya.
"Kalau urusan kabinet itu adalah bagian dari tanggung jawab bersama dalam koalisi. Itu adalah konsekuensi dalam sebuah koalisi," kata dia saat dihubungi, Jakarta, Kamis (8/5).
-
Apa itu koalisi di bidang politik? Penggunaan istilah 'koalisi' dalam bidang politik ini ternyata dapat merujuk pada sebuah strategi khusus guna meraih kedudukan dalam pemerintahan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah 'koalisi' memiliki arti kerja sama antara beberapa partai untuk memperoleh suara dalam parlemen.
-
Siapa yang memimpin kabinet saat pemilu? Pemilu pertama di Indonesia dilaksanakan pada masa kabinet Burhanuddin Harahap.
-
Siapa yang terlibat dalam koalisi? Koalisi dibentuk oleh beberapa partai agar dapat mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden berdasarkan Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu
-
Bagaimana koalisi terbentuk? Koalisi juga dapat diartikan sebagai bentuk persetujuan secara formal yang memiliki kontrak bersama di antara dua partai politik atau lebih, guna menjamin kekuasaan pemerintah atas dasar adanya suara dari mayoritas.
-
Siapa yang bertanggung jawab atas pemilu? Komisi Pemilihan Umum (KPU) bertanggung jawab dalam menyelenggarakan pemilu, mulai dari perencanaan, pemutakhiran data pemilih, hingga pengaturan tahapan pemilu.
-
Bagaimana koalisi bisa terbentuk? Mengacu pada KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), istilah 'koalisi' memiliki arti ‘kerja sama antara beberapa partai untuk memperoleh suara dalam parlemen’.
Taufik menegaskan, PKS enggan terburu-buru untuk memplot siapa yang bakal duduk untuk menjadi menteri. Sebab kata dia, yang jauh lebih penting adalah bagaimana antara PKS dan Gerindra beserta yang lainnya bisa menggolkan Prabowo Subianto menjadi presiden.
"Kalau sudah menang baru ngomongin kabinet. Pertama how to win dulu, baru how to govern," tegasnya.
"Makanya kita tidak jadikan ini transaksional. Kita nggak mau oke ya gue dukung, tapi asal cawapresnya dari kita, tapi yang penting how to win," tutupnya.
(mdk/war)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
PSI menanggapi, permintaan PPP dan PKS yang ingin diajak masuk pemerintahan Prabowo-Gibran.
Baca SelengkapnyaKetua Harian DPP Gerindra Sufmi Dasco menyebut, wacana PKS bergabung dengan pemerintahan Prabowo-Gibran sedang dibahas di internal Koalisi Indonesia Maju (KIM).
Baca SelengkapnyaPKB meminta agar PKS juga ikut diajak masuk ke pemerintahan mendatang atau Prabowo-Gibran.
Baca SelengkapnyaHubungan PKS dan Gerindra mengalami pasang surut terutama setelah Prabowo merapat ke pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wapres Ma'ruf Amin.
Baca SelengkapnyaMuzani tidak menyebut secara jelas terkait komposisi jumlah kursi menteri.
Baca SelengkapnyaTerkait komposisi menteri, Gibran menyerahkan sepenuhnya kepada presiden terpilih Prabowo Subianto.
Baca SelengkapnyaMayoritas para pembantu Prabowo itu berasal dari partai koalisi yang mendukungnya di Pilpres 2024 lalu.
Baca SelengkapnyaPKB tetap ngotot ingin jatah cawapres Prabowo. Golkar dan PAN boleh gabung tapi tidak untuk kursi Cawapres.
Baca SelengkapnyaPartai Koalisi Prabowo Mulai Bicara Jatah Menteri, Demokrat: Tidak Ada Dusta Antara Kami
Baca SelengkapnyaDia enggan membeberkan kementerian apa yang nantinya akan dilakukan penggabungan ataupun pemisahan.
Baca SelengkapnyaSaat ditanya apakah di pertemuan nanti membahas soal jatah menteri, PKS tak menjawab lugas.
Baca SelengkapnyaJK menilai, dukungan ke Prabowo Subianto dilakukan untuk bekerja sama memenangkan Pemilu 2024.
Baca Selengkapnya