Merasa tidak diwajibkan, DPR enggan pajang foto Jokowi
Merdeka.com - Gedung Nusantara III Kompleks Parlemen, Senayan terpajang dengan megah setiap foto Presiden Indonesia. Mulai dari foto Presiden pertama hingga Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono. Tapi, tak ada sosok Jokowi di antara para mantan presiden tersebut.
Namun, Wakil Ketua DPR Agus Hermanto menegaskan tidak akan memasang foto Presiden ketujuh Joko Widodo, alasannya peraturan di DPR sekarang tidak mewajibkan ada foto Presiden diwajibkan untuk dipasang.
"Penempelan foto di DPR tidak wajib seperti dulu. Karena peraturan yang sekarang sudah beda. Kalau dulu memang wajib," kata Agus di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (2/12).
-
Kapan Presiden Jokowi berfoto dengan keluarga mempelai? Semoga Thariq dan Aaliyah langgeng selalu, mereka berfoto bersama Presiden bersama keluarga mempelai.
-
Dimana Puteri Indonesia 2023 berfoto dengan Presiden Jokowi? Hadir di momen upacara kenegaraan, Farhana Nariswari juga tampak berfoto dengan Presiden Jokowi dan Ibu Iriana.
-
Kenapa lukisan presiden itu unik? Secara sekilas, tak ada yang istimewa dari lukisan presiden itu. Namun apabila dilihat dari dekat, ternyata ada huruf-huruf yang menyusun lukisan itu.
-
Siapa yang berfoto bersama di Istana Merdeka? Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengabadikan momen bersama Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi di Istana Merdeka, Jakarta Pusat.
-
Apa yang selalu ada di atas presiden? Aku selalu ada di atas presiden dan menteri, tapi aku tidak punya jabatan apapun dalam pemerintahan. Siapakah aku?
-
Siapa yang membuat Presiden Jokowi gemas? Akhirnya, pertunjukan lucu Ameena sukses membuat semua orang terkesan, termasuk Presiden Jokowi yang menyaksikannya dari kursi utama.
Agus menambahkan, tidak hanya di Gedung Nusantara III yang tidak dipasang foto Presiden Jokowi, di ruang rapat paripurna DPR pun tidak akan dipasang, bahkan DPR tidak ada rencana untuk memasangnya.
"Sampai sekarang di ruang paripurna juga tidak ada. Kalau sekarang ini tidak wajib, tidak seperti dulu," tambahnya.
Politikus Partai Demokrat itu juga membantah, tidak memasang foto Jokowi karena ia adalah presiden yang diusung dari Koalisi Indonesia Hebat. "Tidak lah, siapapun Presidennya memang sekarang tidak wajib dipasang," ucapnya.
Gedung Nusantara III Kompleks Parlemen terpajang foto Presiden Indonesia secara berurutan, dari Soekarno sampai Susilo Bambang Yudhoyono. Foto-foto presiden tersebut dibingkai secara megah dengan ukuran 4x3 meter.
(mdk/tyo)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
PDIP beralasan kantor partai politik tidak memiliki kewajiban memasang foto presiden
Baca SelengkapnyaWakil DPD PDIP Sumatera Utara, Aswan Jaya membantah jika foto Jokowi yang tak terpajang itu berkaitan dengan sikap politik
Baca SelengkapnyaTidak ada foto Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat pengurus PDIP menerima pendaftaran Edy Rahmayadi sebagai bakal calon Gubernur Sumut.
Baca SelengkapnyaHasto Kristiyanto menegaskan pengurus pusat tidak memberikan arahan untuk mencopot foto Presiden Jokowi.
Baca SelengkapnyaFoto Jokowi dicopot dari sejumlah kantor DPP PDIP.
Baca SelengkapnyaRespons Santai Ganjar Soal Foto Jokowi Dicopot di Kantor DPD PDIP
Baca SelengkapnyaMomen foto Presiden Jokowi yang tidak terpajang itu diketahui saat Edy Rahmayadi mengembalikan berkas formulir pendaftaran bacalon gubernur untuk Pilkada 2024.
Baca SelengkapnyaMomen foto Presiden Jokowi yang tidak terpajang itu diketahui saat Edy Rahmayadi mengembalikan berkas formulir pendaftaran.
Baca SelengkapnyaDPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Sumatera Utara menyampaikan permohonan maaf atas insiden tidak terpajangnya foto Presiden Joko Widodo
Baca Selengkapnya"Enggak ada, pikiran saja enggak ada, masa (terbitkan Perppu Pilkada)," kata Jokowi kepada wartawan di Hotel Kempinski Jakarta Pusat, Jumat (23/8).
Baca SelengkapnyaTak diundang dalam Rakernas, Presiden Jokowi menyerahkan ke PDIP selaku tuan rumah acara.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi menanggapi santai soal fotonya yang hilang dari sejumlah markas Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDIP
Baca Selengkapnya