Merencanakan Koalisi Besar Melawan Calon Petahana di Pilkada Jember

Merdeka.com - Peta politik di Jember perlahan mulai terlihat jelang Pilkada Jember. Muncul wacana koalisi besar dari seluruh partai yang memiliki kursi di DPRD Jember. Total, terdapat 11 partai yang berbagi 50 kursi di DPRD Jember.

Ini terjadi hanya beberapa hari setelah petahana Bupati Jember Faida menyerahkan syarat dukungan kandidat perseorangan ke KPU Jember. Kemunculan wacana koalisi besar itu terlihat dari pertemuan 11 pimpinan partai di Jember, pada awal pekan ini.

Tak sekedar berkumpul, mereka juga datang bersama-sama ke dua titik. Yakni DPRD dan KPU Jember. Sejumlah 11 partai tersebut terdiri dari PKB, NasDem, PDIP, Gerindra, PKS, PPP, PAN, Demokrat, Golkar, Perindo dan Partai Berkarya. PKB dan NasDem, sama-sama memiliki kursi terbesar di DPRD Jember, yakni 8 kursi.

"Kita sepakat untuk menghilangkan ego masing-masing, demi menghasilkan calon terbaik bagi rakyat Jember dalam Pilkada 2020 ini. Kita mulai dari menyamakan visi dan misi seluruh partai," ujar Ayub Junaidi, Sekretaris DPC PKB Jember, usai berkunjung ke kantor DPRD Jember pada Senin (02/03) kemarin.

Kedatangan pimpinan 11 partai ini juga sebagai bentuk dukungan kepada DPRD Jember, yang saat ini sedang menggulirkan Hak Angket atau penyelidikan terhadap sejumlah proyek pengadaan barang dan jasa di Pemkab Jember, yang ditengarai mengandung kecurangan.

"Kami ke DPRD Jember ini meminta agar kerja Panitia Angket dituntaskan. Jika memang sudah cukup bukti, segera digelar Rapat Paripurna DPRD untuk proses selanjutnya," ujar Ketua DPC PPP Jember, HM Madini Farouq.

Selain meminta penuntasan penyelidikan dalam pengadaan barang dan jasa, para pimpinan partai juga meminta agar DPRD Jember meningkatkan pengawasan dalam pelaksanaan Pilkada 2020. "Kami mendesak ada pansus Pilkada. Kita juga ke KPU, karena kita tidak ingin ada manipulasi dukungan rakyat," lanjut pria yang akrab disapa Gus Mamak ini.

Para pimpinan 11 partai tersebut khawatir, syarat dukungan kandidat perseorangan yang diserahkan oleh kandidat petahana Bupati Faida, diperoleh dengan cara yang curang.

"Karena itu, beberapa hari lagi, kita juga akan ke Bawaslu, untuk mendorong Pilkada yang jujur dan adil. Tidak memanipulasi suara rakyat," jelas Mamak.

Wacana pembentukan koalisi seluruh partai di Jember ini, menurut PKS tidak hanya didasari oleh kekuasaan semata. Ketua DPD PKS Jember, Ahmad Rusdan mengatakan gagasan wacana koalisi besar ini juga didasari oleh kinerja Faida yang dinilai cukup kontroversial.

"Di antaranya, sebagaimana kita tahu, Jember saat ini menjadi salah satu daerah di Indonesia yang sampai saat ini, belum memiliki APBD," tutur Rusdan.

Berdasarkan catatan merdeka.com, hingga saat ini, Jember menjadi satu-satunya daerah di Indonesia, yang belum memiliki Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020. Pembahasan RAPBD Jember 2020, terlambat dan macet hingga saat ini. Buntut dari kasus ini, beberapa kali Gubernur Jawa Timur maupun Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berupaya memfasilitasi komunikasi DPRD-Pemkab Jember. Namun hingga hari ini, belum ada hasil yang terlihat.

Ketua DPC PAN Jember Lilik Niamah berharap, calon yang diusung dalam koalisi bersama ini, nantinya bisa memiliki komunikasi yang baik dengan parlemen. Sehingga program pembangunan bisa berjalan lebih lancar di Jember.

"Karena kandidat Independen yang sekarang ini dulunya maju dari kami. Tapi setelah besar (terpilih menang), justru tidak menghargai kelembagaan DPRD," ucap Lilik.

Bupati Jember, dr Faida, sebelumnya memenangkan Pilkada Jember atas dukungan koalisi PDIP, NasDem, PAN dan Hanura. Dalam Pemilu 2019, Hanura gagal lolos ke DPRD Jember.

Saat ini, Faida maju dari jalur perseorangan (independen) dengan menggandeng pengusaha muda, Dwi Arya Nugraha Oktavianto (36). Proses verifikasi faktual atas syarat dukungan pasangan independen ini masih berlangsung di KPU Jember.