Meski dikritik, Pansus RUU Pemilu ngotot ke Jerman dan Meksiko
Merdeka.com - Rencana kunjungan Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum ke Meksiko dan Jerman menuai kritik. Anggota Pansus RUU Pemilu Yandri Susanto tak menggubris kritikan tersebut. Mereka akan tetap melakukan kunjungan. Yandri menganggap kritikan yang muncul sebagai amanah untuk semakin maksimal menjalankan tugas.
"Tetap jadi, kritikan biasa untuk biar kita serius untuk menjalankan amanah di pansus untuk belajar di sana," ujar Yandri di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (2/3).
Yandri menyebut ada pimpinan DPR yang juga ikut kunjungan kerja. Pansus akan memulai kunjungan kerja pada 11-16 Maret 2017. Dia berdalih, Kajian soal RUU Pemilu yang komperhensif tidak cukup hanya melalui buku atau mengumpulkan informasi dari internet.
-
Siapa yang mendukung tujuan pemilu? Menurut Parulian Donald, tujuan pemilu adalah untuk memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memilih wakil-wakilnya dalam pemerintahan serta untuk menjaga agar pemerintahan tetap berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi.
-
Siapa yang dilarang MK terlibat dalam sengketa Pilpres? Juru Bicara Mahkamah Konstitusi (MK) Fajar Laksono menegaskan, sidang perdana sengketa pilpres 2024 yang akan digelar perdana esom hari hanya dihadiri depalan hakim MK tanpa Anwar Usman.
-
Siapa saja yang dipanggil MK dalam sidang lanjutan PHPU Pilpres 2024? Hari ini, Jumat, MK memanggil empat menteri Kabinet Indonesia Maju, yakni Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini.
-
Siapa saja yang harus terlibat dalam menjaga kerukunan di pemilu? Cara ini perlu dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat. Masing-masing harus saling mendukung untuk menciptakan demokrasi yang sesuai dengan asas luber jurdil.
-
Bagaimana PPK melakukan tugasnya dalam pemilu? Dalam menjalankan tugasnya, PPK harus menjaga netralitas dan independensinya sehingga proses pemilihan umum dapat berjalan secara adil dan transparan.
-
Kenapa skenario tunda pemilu jadi isu penting? Perludem memandang skenario penundaan pemilu sebagai upaya untuk mengganggu proses demokrasi di Indonesia. Mereka menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam menjaga stabilitas demokrasi dan menentang segala upaya yang dapat mengancam ketentuan demokrasi.
"Ini kan sesuatu yang enggak bisa dilihat dari baca buku atau lihat internet. kita nonton bola di televisi sama nonton bola di lapangan pasti beda," kata Yandri.
Ada sejumlah kajian yang akan dipelajari dari Meksiko dan Jerman. Misalnya peradilan khusus yang menyangkut pembiayaan pemilu. Isu tersebut merupakan tindaklanjut dari rekomendasi KPK dan BPK. Selain itu, Pansus juga akan mempelajari soal mekanisme pemilu serentak, hingga teknis e-voting.
"Peradilan khusus, mengenai pembiayaan kan ada wacana rekomendasi dari KPK dan BPK itu supaya negara membiayai. Kemudian masalah keserentakan, e-voting, banyak. Dan itu akan kita perdalam, kita enggak akan ke mana mana kita serius untuk itu," jelas dia.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Setidaknya ada satu tujuan mulia di balik dorongan mewujudkan hak angket
Baca SelengkapnyaSeluruh pimpinan dan anggota DPD yang menyetujui pembentukan pansus itu kecurangan pemilu harus diproses Badan Kehormatan DPD RI.
Baca SelengkapnyaMu’ti mengingatkan Pansus Haji ini jangan sampai pembentukannya hanya sekedar kepentingan politik semata.
Baca SelengkapnyaDiskusi pun dilakukan bersama dengan Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Berlin
Baca SelengkapnyaMK: DPR Tak Boleh Lepas Tangan soal Masalah Pemilu, Harus Jalankan Fungsi Konstitusional seperti Hak Angket
Baca SelengkapnyaUsulan ini muncul dalam rapat kerja antara Komisi III DPR dengan Polri
Baca SelengkapnyaPDIP menyampaikan rencana pengajuan hak angket dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Jakarta.
Baca SelengkapnyaAnggota Komisi II DPR Fraksi Partai Demokrat, Ongku Hasibuan, mengaku tidak yakin dengan independensi KPU sebagai penyelenggara Pemilu.
Baca SelengkapnyaTPN Ganjar-Mahfud serius memperjuangkan hak angket agar bergulir di DPR
Baca SelengkapnyaDia menyayangkan Kementerian Agama tidak memenuhi permintaan klarifikasi dari Pansus.
Baca SelengkapnyaBawaslu RI mengaku tidak bisa mengomentari langkah DPD RI membentuk Panitia Khusus (Pansus) Kecurangan Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaSemua persengkataan pemilu harus diselesaikan sesuai dengan aturan dan mekanisme yang ada.
Baca Selengkapnya