Meski gabung pemerintah, PAN janji tetap gandeng kubu Prabowo
Merdeka.com - Ketua DPP PAN, Viva Yoga Mauladi menegaskan, pilihan partainya bergabung dalam Pemerintahan Jokowi-JK bukan semata-mata untuk mengejar kekuasaan. Kata dia, tanggung jawab kepada bangsa dan negara adalah dasar mengapa PAN 'hengkang' dari KMP.
"PAN tidak haus kekuasaan. PAN tidak gelap mata. Kondisi bangsa dan negara yang sedang krisis adalah menjadi bagian dari tanggung jawab partai politik. Persoalan bangsa harus ditanggung dan dipecahkan bersama. Tidak ada kepentingan bersifat subyektif dari PAN hanya sekadar untuk mendapatkan kursi kabinet," ujar Viva di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (2/9).
"Tetapi secara obyektif PAN mempertimbangkan demi untuk kepentingan bangsa dan negara yang lebih besar, yaitu bersama-sama mengawal demokrasi, memperbaiki pemerintahan agar menjadi bersih, sehat, dan kuat, serta dapat mensejahterakan rakyat," sambung dia.
-
Apa visi masa depan PAN? Kedaulatan pangan menjadi salah satu isu yang akan dikawal Partai Amanat Nasional (PAN) ke depan.
-
Siapa yang menyampaikan visi PAN? Komitmen ini disuarakan Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan, dengan melihat kondisi dunia saat ini.
-
Kenapa PDIP pecat Jokowi? Pemecatan Joko Widodo diakibatkan oleh tuduhan intervensi terhadap Mahkamah Konstitusi yang dianggap demi kepentingan keluarganya. Tindakan ini dianggap mencederai prinsip-prinsip demokrasi dan etika yang seharusnya dijunjung tinggi dalam berbangsa. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menilai bahwa pemanfaatan instrumen negara untuk kepentingan pribadi telah menyebabkan dampak yang sistemik, merusak sistem hukum dan demokrasi di Indonesia.
-
Apa alasan PDIP memecat keluarga Jokowi? Anggota tersebut dinilai telah melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai. Selain itu, mereka juga memberikan dukungan kepada calon yang tidak sesuai dengan keputusan resmi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dalam Pemilihan Presiden 2024.
-
Kenapa PDIP baru pecat Jokowi setelah Pilpres? Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) memutuskan untuk menunda pengumuman terkait pemecatan. Langkah ini diambil demi menjaga kehormatan Jokowi sebagai Presiden dan untuk menghindari munculnya spekulasi negatif yang bisa berpengaruh selama masa kontestasi politik.
-
Siapa yang pecat Jokowi? Pengumuman tersebut disampaikan oleh Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP, Komarudin Watubun, dalam sebuah konferensi pers yang berlangsung di Jakarta.
Sekalipun tak bersama-sama bergabung dalam KMP, kata dia, PAN yakin baik di dalam KMP maupun dalam KIH, panggilan utama berpolitik adalah untuk mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat seluruhnya. Menurut dia, platform PAN, dalam perjuangan politik, apakah berada di dalam pemerintahan atau di luar pemerintahan adalah sama-sama mulianya, asal untuk kepentingan bangsa dan negara.
"PAN telah melakukan ijtihad politik untuk berada di dalam pemerintahan sebagai sarana perjuangan politik untuk ber amar ma'ruf nahi munkar yang bertujuan mewujudkan Indonesia baru yang melindungi segenap tumpah darah Indonesia, mencerdaskan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum," papar dia.
Bagi dia, pembedaan visi politik KMP dan KIH tidak dirasakan sehari-hari di DPR karena toh setiap anggota tetap bersama-sama berjuang untuk membangun bangsa ini.
"Pembelahan blok politik KMP-KIH tidak signifikan dirasakan di DPR karena seluruh anggota DPR wajib menjalankan tugas dan fungsinya dalam legislasi, budgetting, dan pengawasan. Rasanya cair tidak berjarak," tukas dia.
Terkait itu, ia mengaku setelah bergabung dengan Pemerintah, PAN akan senantiasa membangun komunikasi dengan setiap partai di KMP.
"Meski PAN nanti berada di dalam pemerintahan, PAN akan tetap menjaga komunikasi dan menghormati partai yang berada di luar pemerintahan. Berada di dalam dan di luar pemerintahan itu soal pilihan posisi politik partai. Sama-sama mulianya demi untuk kepentingan bangsa dan negara," tambah dia.
Ketika ditanya tentang jatah menteri bagi kader PAN, Viva menuturkan akan menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada Presiden Jokowi.
"Tentang posisi dan jabatan di kementerian, hal itu diserahkan ke hak prerogatif presiden karena telah diatur oleh UUD 1945. PAN tidak menuntut jabatan dan posisi tertentu. PAN menyerahkan kepada kebijakan presiden. Yang penting bagi PAN dapat bersama-sama dengan partai pemerintah untuk mengawal dan menjalankan roda pemerintahan dengan baik dan benar," pungkas dia.
(mdk/gil)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Kemungkinan tersebut muncul lantaran kedekatan Megawati dan Prabowo.
Baca SelengkapnyaWakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Yandri Susanto mengatakan partainya belum berencana mengusung kader sendiri sebagai calon presiden (capres) 2029.
Baca SelengkapnyaGanjar mengaku, selalu menghormati seluruh keputusan masing-masing partai politik.
Baca SelengkapnyaZulkifli Hasan menyerahkan sepenuhnya terkait jatah menteri kepada presiden terpilih capres Prabowo Subianto.
Baca SelengkapnyaZulkifli Hasan memastikan, PAN sudah mempertimbangkan secara matang sebelum menyatakan dukungan untuk Prabowo di Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaRapimnas PPP telah mengamanatkan untuk berkoalisi dengan PDIP mengusung Ganjar.
Baca SelengkapnyaMeski sudah tahu, PAN tidak bisa ikut campur terhadap apa yang dilakukan PKB.
Baca SelengkapnyaSaleh mengaku, jika partainya selalu percaya dengan Prabowo-Gibran untuk menjaga keseimbangan politik.
Baca SelengkapnyaDua kali pilpres terakhir, PAN memang memutuskan berada di barisan pendukung Prabowo.
Baca SelengkapnyaPrabowo menyebut, bahwa dirinya dan koalisi memahami masalah bangsa.
Baca SelengkapnyaGanjar Pranowo menegaskan komitmennya untuk tidak bergabung dengan pemerintahan Prabowo-Gibran periode 2024-2029.
Baca SelengkapnyaSekjen PAN Eko Patrio sangat terbuka jika Presiden ke-7 RI Jokowi bergabung ke partainya.
Baca Selengkapnya